JAKARTA – Kenaikan harga Pertamax hingga menembus Rp16.250 per liter memicu kekhawatiran munculnya gelombang perpindahan konsumen ke Pertalite yang masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter. Untuk mencegah lonjakan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah memperkuat pengawasan distribusi melalui sistem QR Code di seluruh wilayah.
Langkah tersebut menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk menjaga kuota Pertalite tetap aman sekaligus memastikan subsidi energi tepat sasaran. Di tengah selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite, pemerintah menilai potensi pergeseran konsumen memang tidak bisa diabaikan.
Meski demikian, hasil pemantauan awal menunjukkan perpindahan pengguna BBM masih berada dalam batas yang terkendali. Pemerintah bersama Pertamina Patra Niaga terus mengawasi perkembangan konsumsi di lapangan guna mengantisipasi perubahan yang lebih besar dalam beberapa pekan ke depan.
Pergeseran Konsumen Mulai Terpantau
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengakui kenaikan harga Pertamax membuka peluang terjadinya perpindahan konsumen ke BBM yang lebih murah.
“Itu juga fakta yang tidak bisa disangkal bahwa akan ada kemungkinan besar pergeseran. Tadi kami sudah berdiskusi dengan Pertamina Patra Niaga. Dalam dua hari ini apakah sudah ada pergeseran? Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya, mungkin dari Pertamax Turbo yang di atas ke Pertamax saat ini,” ujar Anggia saat ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).
Menurutnya, hingga dua hari setelah penyesuaian harga berlaku, perpindahan konsumen masih lebih banyak terjadi dari Pertamax Turbo ke Pertamax dibanding langsung menuju Pertalite.
QR Code Jadi Garda Pengawasan BBM Subsidi
Untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM subsidi, pemerintah memperkuat pemanfaatan sistem QR Code yang selama ini menjadi alat verifikasi pembelian Pertalite.
Anggia menjelaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan di lapangan agar distribusi BBM subsidi tetap sesuai aturan.
“Antisipasi, mitigasi pasti dilakukan. Misalnya saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini. Menteri ESDM (Bahlil) sudah meminta untuk Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah,” jelas Anggia.
Pemerintah berharap pengawasan yang lebih ketat dapat menekan potensi penyalahgunaan QR Code sekaligus menjaga kuota subsidi bagi masyarakat yang berhak.
Kesadaran Masyarakat Dinilai Lebih Penting
Selain pengawasan, pemerintah menilai kesadaran masyarakat memegang peran yang jauh lebih besar dalam menjaga efektivitas program subsidi energi.
Anggia menegaskan bahwa pengawasan seketat apa pun tidak akan cukup jika masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi tetap memilih menggunakan Pertalite.
“Tapi yang paling penting, enggak semuanya harus diawasi. Yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa subsidi BBM seharusnya membantu kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk petani dan nelayan yang bergantung pada energi untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
“Semua juga harus aware dong, mana yang bukan haknya, jangan diambil, sehingga masyarakat yang memang harus dilindungi, petani, nelayan itu bisa tetap survive, jalan terus roda perekonomiannya,” terangnya.
Pemerintah Jaga Kuota dan Fiskal Tetap Seimbang
Di sisi lain, pemerintah terus memantau perkembangan konsumsi Pertalite guna memastikan kuota subsidi tidak mengalami tekanan berlebihan.
Menurut Anggia, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dan kesehatan fiskal negara. Karena itu, evaluasi konsumsi BBM bersubsidi akan berlangsung secara berkelanjutan.
“Kalau kita berbicara kuota yang pasti pemerintah berusaha untuk subsidi untuk masyarakat terpenuhi. Namun di satu sisi kan kita juga harus menjaga kondisi fiskal. Jadi apapun itu pasti akan dipantau untuk keseimbangannya. Yang penting masyarakat terpenuhi, tapi di satu sisi beban fiskal juga tidak terlalu berat,” ujarnya.
Selisih Harga Pertamax dan Pertalite Makin Lebar
Per Rabu (10/6), Pertamina menetapkan harga Pertamax RON 92 di wilayah Jawa sebesar Rp16.250 per liter, naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter.
Sementara itu, Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, pemerintah mempertahankan harga Pertalite pada level Rp10.000 per liter karena statusnya sebagai BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut membuat selisih harga antara Pertamax dan Pertalite mencapai Rp6.250 per liter, sehingga memunculkan potensi perpindahan konsumen yang terus menjadi perhatian pemerintah.
FAQ
Apakah harga Pertalite ikut naik setelah Pertamax naik?
Tidak. Pemerintah masih mempertahankan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter.
Mengapa pemerintah memperketat QR Code Pertalite?
Pemerintah ingin mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dan memastikan Pertalite hanya digunakan oleh masyarakat yang berhak.
Apakah sudah terjadi perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite?
Menurut Kementerian ESDM, perpindahan memang mulai terlihat, tetapi skalanya masih relatif kecil dalam dua hari pertama setelah kenaikan harga Pertamax.
Siapa yang menjadi prioritas penerima subsidi BBM?
Pemerintah menegaskan subsidi BBM ditujukan untuk kelompok yang membutuhkan, termasuk petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Apakah kuota Pertalite berpotensi jebol?
Pemerintah terus memantau konsumsi di lapangan. Hingga saat ini belum ada indikasi kuota jebol, namun pengawasan tetap diperketat untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.(Tim)
