JAKARTA – Pelaku industri mulai menahan ekspansi setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) menjalankan kebijakan tarif impor yang masih berubah. Banyak perusahaan memilih menunggu kepastian aturan sebelum menentukan produksi, investasi, hingga perekrutan tenaga kerja.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai ketidakpastian kebijakan perdagangan AS menjadi tantangan terbesar bagi sektor industri nasional. Kondisi tersebut bahkan memberi tekanan yang lebih besar daripada besaran tarif itu sendiri.
Karena itu, pelaku usaha terus mencermati setiap perkembangan kebijakan perdagangan AS. Mereka membutuhkan kepastian agar dapat menyusun strategi bisnis jangka menengah dan jangka panjang dengan lebih akurat.
Apindo Soroti Ketidakpastian Kebijakan Tarif AS
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, mengatakan Amerika Serikat masih menjadi salah satu pasar ekspor strategis bagi Indonesia. Oleh sebab itu, perubahan kebijakan perdagangan langsung memengaruhi perencanaan bisnis perusahaan.
“Sumber ketidakpastian saat ini bukan hanya mengenai besaran tarif, tetapi juga mengenai kepastian kebijakan dan kepastian implementasinya. Karena hal tersebut juga akan mempengaruhi keputusan produksi, kontrak ekspor, hingga investasi jangka menengah,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan ini.
Menurut Shinta, dunia usaha tidak hanya menghitung besaran tarif. Sebaliknya, mereka juga membutuhkan kepastian mengenai waktu penerapan, mekanisme pelaksanaan, dan arah kebijakan pemerintah AS.
Indonesia Masih Jalani Proses Investigasi
Saat ini pemerintah AS masih menjalankan investigasi terhadap Indonesia berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 terkait dugaan kerja paksa.
Selama proses tersebut berlangsung, pemerintah AS mengenakan tarif sebesar 10 persen kepada Indonesia. Angka itu lebih rendah daripada tarif 12,5 persen yang berlaku bagi 54 negara lainnya.
Sementara itu, pemerintah AS memperkirakan tarif final berada di kisaran 18 persen. Namun, pemerintah AS masih harus menyelesaikan proses hukum, konsultasi publik, serta finalisasi daftar product exclusions yang mencakup 18 komoditas.
Menurut Shinta, seluruh proses tersebut akan menentukan dampak akhir terhadap daya saing ekspor Indonesia.
“Dunia usaha berharap proses tersebut dapat menghasilkan kepastian mengenai berbagai pengecualian yang saat ini masih dalam proses pembahasan, sehingga dampak terhadap daya saing ekspor Indonesia dapat diminimalkan,” tuturnya.
Pelaku Industri Tahan Produksi dan Investasi
Selain memengaruhi perdagangan, ketidakpastian tarif juga membuat perusahaan lebih berhati-hati saat mengambil keputusan bisnis.
Akibatnya, banyak perusahaan menunda ekspansi kapasitas produksi, investasi baru, maupun perekrutan tenaga kerja sampai pemerintah AS menetapkan struktur tarif secara pasti.
“Pelaku usaha umumnya akan lebih berhati-hati dalam menyusun rencana produksi, melakukan ekspansi kapasitas, maupun merealisasikan investasi baru sampai terdapat kepastian mengenai struktur tarif yang berlaku,” katanya.
Industri Padat Karya Hadapi Risiko Terbesar
Menurut Shinta, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, furnitur, serta sejumlah subsektor manufaktur menghadapi risiko paling besar. Seluruh sektor tersebut sangat bergantung pada pasar ekspor Amerika Serikat.
Jika ketidakpastian terus berlanjut, perusahaan kemungkinan mengurangi pemanfaatan kapasitas produksi. Selain itu, perusahaan juga berpotensi memperlambat penyerapan tenaga kerja.
Daya Saing Tidak Hanya Ditentukan Tarif
Namun, Shinta menegaskan bahwa persaingan global saat ini tidak hanya bergantung pada besaran tarif impor.
Sebaliknya, pembeli internasional juga mempertimbangkan keandalan rantai pasok, kepastian pasokan bahan baku, kualitas produk, konsistensi pengiriman, serta kemampuan produsen memenuhi standar pasar global.
Karena itu, Indonesia perlu memperkuat seluruh aspek tersebut agar mampu mempertahankan daya saing di pasar internasional.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya terletak pada besaran tarif, melainkan pada kemampuan Indonesia menjaga market access, menarik investasi baru, memperkuat kapasitas manufaktur nasional, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global,” pungkasnya.
Pemerintah dan Dunia Usaha Perlu Bergerak Bersama
Selain memperkuat diplomasi perdagangan, pemerintah juga perlu meningkatkan daya saing industri nasional. Di saat yang sama, dunia usaha harus terus meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan ketahanan rantai pasok agar tetap mampu bersaing di pasar global.
FAQ
Mengapa Apindo mengkhawatirkan kebijakan tarif AS?
Apindo menilai ketidakpastian kebijakan lebih memengaruhi keputusan bisnis dibandingkan besaran tarif karena perusahaan membutuhkan kepastian sebelum menentukan produksi, investasi, dan kontrak ekspor.
Berapa tarif AS yang saat ini berlaku untuk Indonesia?
Selama investigasi berlangsung, pemerintah AS mengenakan tarif sebesar 10 persen kepada Indonesia.
Berapa tarif final yang diperkirakan berlaku?
Pemerintah AS memperkirakan tarif final berada di kisaran 18 persen. Namun, keputusan tersebut masih menunggu penyelesaian proses hukum dan administrasi.
Industri apa yang menghadapi dampak paling besar?
Industri tekstil, produk tekstil, pakaian jadi, alas kaki, furnitur, dan sejumlah subsektor manufaktur menghadapi risiko paling besar karena sangat bergantung pada pasar ekspor AS.
Apa langkah yang perlu dilakukan Indonesia?
Indonesia perlu memperkuat diplomasi perdagangan, meningkatkan daya saing industri, menjaga kualitas produk, memperkuat rantai pasok, serta menarik investasi agar tetap kompetitif di pasar global.(Tim)
