JAKARTA – Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri bioetanol. Namun, keberhasilan sektor ini membutuhkan dukungan dari pemerintah dan pelaku industri. John Anis, CEO PT Pertamina New & Renewable Energy (RNE), menyatakan bahwa meski penggunaan bioetanol di dunia meningkat pesat, Indonesia masih tertinggal karena regulasi dan kebijakan pendukung belum memadai.
Pemerintah Dorong Penerapan E10
Pemerintah kini mengkaji penerapan bioetanol jenis E10, campuran 10% etanol dari tebu atau singkong dan 90% bensin. Bahan bakar ini dirancang lebih ramah lingkungan dengan emisi karbon lebih rendah.
“Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang bahan bakar nabati sudah menjadi landasan awal. Namun, pemerintah perlu menyusun aturan turunan seperti formula, indeks harga, dan koefisien proses,” kata John saat Bisnis Indonesia Forum bertema Potensi Bioetanol Pilar Kedaulatan Energi Masa Depan, Rabu (25/2/2026).
Selain itu, E10 dapat mendorong industri bioetanol domestik lebih siap memenuhi permintaan pasar.
Produksi Masih Kecil
John menekankan bahwa bioetanol bisa mengurangi ketergantungan impor BBM. Saat ini, produksi dalam negeri masih sangat rendah dibanding kebutuhan nasional. Konsumsi BBM Indonesia pada 2025 mencapai lebih dari 84 juta kiloliter, dan sekitar 70% berasal dari impor.
Jika E10 diterapkan, kebutuhan bioetanol bisa mencapai 5 juta kiloliter per tahun. Saat ini, empat produsen baru menghasilkan 63.000 kiloliter, jauh dari target. Situasi ini menuntut akselerasi pengembangan industri bioetanol.
Tantangan Utama
Industri bioetanol menghadapi beberapa hambatan. Harga bahan baku dan BBM yang fluktuatif, persaingan dengan kebutuhan pangan, serta keterbatasan bahan baku menjadi tantangan utama. Selain itu, proses pertanian belum efisien, distribusi masih terbatas, dan pemerintah perlu memperkuat regulasi.
Dukungan penuh dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci percepatan pengembangan bioetanol.
Belajar dari Brasil, Filipina, dan India
John menyoroti keberhasilan Brasil, Filipina, dan India. Brasil menerapkan campuran E30 hingga E100 dan mendorong produksi serta penyerapan bioetanol domestik melalui regulasi yang kuat.
Filipina memprioritaskan penyerapan bioetanol untuk kebutuhan lokal, sambil membuka peluang ekspor dengan pengawasan ketat. India memperkuat program Ethanol Blending with Petrol (EBP) dan mengendalikan ekspor bahan baku, termasuk menetapkan bea keluar tinggi atas molase tebu, untuk menjaga pasokan domestik.
Pengalaman ini menunjukkan pentingnya komitmen pemerintah untuk memastikan pasokan stabil dan harga terjangkau.
Komitmen Pemerintah Jadi Kunci
“Dari pengalaman negara lain terlihat satu hal penting: pemerintah menunjukkan komitmen kuat. Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan komitmen solid. Sekarang tinggal menunggu implementasinya,” ujar John.
Dengan regulasi yang jelas, penguatan industri hulu, dan pembelajaran dari negara lain, Indonesia dapat menjadikan bioetanol pilar utama kedaulatan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor BBM.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
