JAKARTA – Arah investasi hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia masih belum seimbang dengan kebutuhan industri. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah segera mengoreksi fokus agar pengembangan industri bernilai tambah tinggi bisa berjalan lebih optimal.
Ketua Umum Perhapi, Sudirman Widhy Hartono, menilai investasi hilirisasi saat ini masih terlalu terkonsentrasi pada sejumlah komoditas tertentu dan belum menyentuh sektor strategis secara proporsional. Ia menyebut pemerintah perlu mengarahkan investasi secara lebih spesifik agar rantai industri nasional semakin kuat.
Smelter Nikel RKEF Dinilai Sudah Jenuh
Sudirman menjelaskan, pengembangan smelter nikel dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) sudah cukup banyak di Indonesia. Namun, ia menilai sektor ini mulai jenuh dan tidak lagi menjadi prioritas utama untuk pengembangan baru.
Menurut dia, Indonesia justru membutuhkan dorongan investasi pada smelter nikel kadar rendah dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL). Teknologi ini berperan penting dalam produksi bahan baku baterai kendaraan listrik.
“Kalau untuk nikel, kita perlu dorong HPAL karena ini langsung masuk ke rantai industri baterai. Selama ini kita terlalu fokus ke stainless steel,” kata Sudirman.
Bauksit Masih Kekurangan Fasilitas Pengolahan
Selain nikel, Perhapi juga menyoroti sektor bauksit yang masih kekurangan fasilitas pengolahan. Sudirman menyebut kebutuhan aluminium nasional terus meningkat, terutama untuk mendukung infrastruktur dan industri manufaktur.
Ia mendorong percepatan pembangunan smelter bauksit menjadi alumina hingga aluminium. Ia juga menyoroti minat investor asing, khususnya dari Tiongkok, yang mulai melirik sektor tersebut.
Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap mengontrol masuknya investasi agar kapasitas produksi tidak berlebihan seperti yang terjadi pada nikel.
Timah dan Batu Bara Punya Tantangan Berbeda
Di sektor timah, Sudirman menilai hilirisasi masih relevan dan perlu diperkuat. Ia meminta pemerintah memperketat ekspor bahan mentah sekaligus memberantas tambang ilegal untuk memperkuat industri dalam negeri.
Sementara itu, ia menilai hilirisasi batu bara seperti proyek gasifikasi menjadi Dimethyl Ether (DME) belum layak secara ekonomi. Ia menyebut biaya investasi masih tinggi, sementara harga jual produk belum menarik bagi investor.
“Kalau batu bara, pemerintah perlu ambil alih. Swasta sulit masuk karena hitungan bisnisnya belum masuk,” ujarnya.
Realisasi Investasi Hilirisasi Capai Rp147 Triliun
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mencatat realisasi investasi berbasis hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun pada kuartal I 2026. Angka ini tumbuh 8,2 persen secara tahunan.
Sektor mineral masih menjadi motor utama dengan kontribusi Rp98,3 triliun. Nikel menempati posisi terbesar dengan nilai Rp41,5 triliun, disusul tembaga, besi baja, bauksit, dan timah.
Perhapi Dorong Arah Kebijakan Lebih Tepat Sasaran
Perhapi meminta pemerintah tidak hanya mengejar angka investasi, tetapi juga memastikan arah hilirisasi sesuai kebutuhan industri jangka panjang. Mereka menilai kebijakan fiskal seperti insentif pajak belum cukup jika tidak dibarengi strategi industri yang tepat.
Dengan penguatan arah kebijakan, Perhapi optimistis Indonesia bisa memperkuat posisi sebagai pemain utama industri hilirisasi global, terutama di sektor mineral strategis.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
