Listrik Sering Terganggu, Pengelola Kawasan Industri Peringatkan Risiko Besar bagi Investasi Nasional

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Kekhawatiran pelaku industri terhadap gangguan pasokan listrik kembali mencuat setelah sejumlah wilayah di Pulau Jawa mengalami pemadaman dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut mendorong pengelola kawasan industri meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan nasional agar aktivitas produksi dan arus investasi tetap berjalan tanpa hambatan.

Di tengah upaya pemerintah mempercepat hilirisasi industri, pembangunan pusat data, hingga menarik investasi baru, pelaku usaha menilai ketersediaan listrik yang stabil menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Gangguan pasokan listrik, meski berlangsung dalam waktu terbatas, berpotensi mengganggu rantai produksi dan menimbulkan kerugian operasional.

Karena itu, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan nasional. Organisasi tersebut menilai langkah perbaikan dan mitigasi perlu segera diperkuat agar kejadian serupa tidak berulang.

HKI Terima Banyak Keluhan dari Kawasan Industri

Ketua Umum HKI Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana, mengungkapkan pihaknya menerima berbagai laporan terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah di Pulau Jawa.

“Kami menerima berbagai laporan terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa. Kami memahami bahwa dalam sistem kelistrikan yang sangat besar, gangguan teknis dapat terjadi. Yang terpenting adalah memastikan proses evaluasi berjalan menyeluruh, langkah perbaikan dilakukan secepat mungkin, dan mitigasi ke depan semakin kuat,” ujar Ma’ruf Maulana dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, pasokan listrik yang andal merupakan kebutuhan dasar bagi kawasan industri. Ketika gangguan terjadi, proses produksi dapat terhambat, distribusi barang terganggu, dan jadwal pengiriman kepada pelanggan berpotensi mengalami keterlambatan.

Keandalan Listrik Jadi Pertimbangan Investor

Lebih lanjut, Ma’ruf menegaskan bahwa kebutuhan energi nasional akan terus meningkat seiring berkembangnya sektor industri. Saat ini, berbagai agenda strategis pemerintah seperti hilirisasi, peningkatan ekspor, pembangunan data center, hingga ekspansi industri manufaktur membutuhkan dukungan energi yang stabil.

Baca Juga :  Uji Coba B50 Tembus 40.000 Km, Mesin Aman dan Emisi Lebih Bersih

Ia menilai investor tidak hanya mempertimbangkan insentif dan lokasi usaha, tetapi juga mencermati kualitas infrastruktur pendukung, termasuk ketersediaan listrik.

“Keandalan listrik menjadi salah satu pertimbangan utama investor ketika menentukan lokasi investasi. Kepastian pasokan energi memberikan rasa aman bagi dunia usaha dalam merencanakan ekspansi maupun pengembangan usaha jangka panjang,” katanya.

Karena itu, pelaku usaha berharap pemerintah dapat menjaga kepercayaan investor melalui penguatan sistem ketenagalistrikan yang lebih tangguh dan responsif terhadap gangguan.

Surat Resmi Dilayangkan ke Menteri ESDM

Sebagai tindak lanjut atas berbagai keluhan yang diterima, HKI telah mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). HKI juga menyampaikan tembusan kepada Direktur Utama PLN dan para gubernur di seluruh Indonesia.

Melalui surat tersebut, HKI mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab gangguan kelistrikan. Evaluasi itu mencakup seluruh rantai sistem, mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga kecukupan cadangan daya nasional.

Selain itu, HKI mendorong penguatan infrastruktur ketenagalistrikan pada kawasan industri strategis yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi tinggi dan menjadi tujuan investasi.

Minta Prioritas Saat Gangguan Terjadi

HKI juga mengusulkan agar kawasan industri memperoleh prioritas penanganan ketika sistem kelistrikan mengalami gangguan. Menurut organisasi tersebut, kawasan industri memegang peranan penting karena menjadi pusat produksi, ekspor, investasi, serta penyerapan tenaga kerja.

Dalam kondisi darurat, kecepatan penanganan dan kepastian informasi menjadi kebutuhan utama pelaku usaha. Oleh sebab itu, HKI menginginkan koordinasi yang lebih efektif antara PLN dan pengelola kawasan industri.

“Kami berharap terdapat mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara PLN dan pengelola kawasan industri ketika terjadi gangguan. Informasi yang akurat dan kepastian waktu pemulihan sangat membantu pelaku usaha dalam mengatur operasional mereka,” ujar Ma’ruf Maulana.

Baca Juga :  ESDM Kaji Penahanan Ekspor Minyak Mentah untuk Perkuat Stok Nasional

Dorong Pengembangan Cadangan Daya dan Teknologi Modern

Selain memperkuat koordinasi, HKI juga mendorong percepatan pembangunan sistem cadangan listrik, peningkatan kapasitas jaringan, serta pembangunan gardu induk pada kawasan industri yang tumbuh pesat.

Di sisi lain, organisasi tersebut menilai pemanfaatan teknologi pemantauan sistem yang lebih modern dapat membantu mendeteksi potensi gangguan lebih cepat sehingga risiko pemadaman dapat diminimalkan.

Untuk jangka panjang, HKI mendukung pengembangan pembangkit mandiri atau captive power, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta pengembangan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) pada kawasan industri tertentu.

“Pertumbuhan industri Indonesia akan terus meningkatkan kebutuhan energi. Karena itu, sistem kelistrikan nasional perlu terus diperkuat agar mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha dan menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi,” kata Ma’ruf Maulana.

HKI berharap pemerintah pusat, PLN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penguatan sistem kelistrikan nasional. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung lebih lancar sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

FAQ

Mengapa HKI meminta penguatan sistem kelistrikan?

Karena pemadaman listrik dapat mengganggu proses produksi, distribusi barang, dan jadwal pengiriman di kawasan industri.

Apa yang diusulkan HKI kepada pemerintah?

HKI mengusulkan evaluasi menyeluruh sistem kelistrikan, penguatan infrastruktur energi, peningkatan cadangan daya, dan percepatan koordinasi saat terjadi gangguan.

Mengapa keandalan listrik penting bagi investor?

Investor membutuhkan kepastian pasokan energi untuk menjamin keberlangsungan operasional dan rencana ekspansi usaha jangka panjang.

Apa saja langkah jangka panjang yang didorong HKI?

HKI mendukung pengembangan captive power, energi baru terbarukan, peningkatan jaringan listrik, serta pengembangan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan di kawasan industri.(Tim)

Berita Terkait

Prabowo Beri Lampu Hijau, JK Siapkan Investasi Rp70 Triliun untuk Tambah Listrik 2.000 MW Demi Kejar Ekonomi 8 Persen
Minyak Sumur Warga Jambi Resmi Masuk Pertamina, Target Produksi Naik Dua Kali Lipat
ESDM Ungkap Fakta Isu Listrik Padam: Batu Bara Aman, Gangguan Bukan Krisis
Isu Pertalite Dibatasi Rp50 Ribu Ramai, Pertamina Tegaskan Tak Ada Aturan Baru
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, Harga BBM 10 Juni 2026 Naik dan Ubah Pola Konsumsi Warga
Kabar Baik dari Jambi, Sumur Minyak Warga Dongkrak Produksi Nasional
Harga BBM 7 Juni 2026: Diesel Turun, Pertamax Turbo Naik, Ini Daftar Lengkap di Seluruh SPBU RI
Buru Voucher Rp10 Ribu: Promo PLN Mobile JUNIVAGANZA Hebohkan Pengguna Token Listrik 2026
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:00 WIB

Listrik Sering Terganggu, Pengelola Kawasan Industri Peringatkan Risiko Besar bagi Investasi Nasional

Sabtu, 13 Juni 2026 - 20:00 WIB

Prabowo Beri Lampu Hijau, JK Siapkan Investasi Rp70 Triliun untuk Tambah Listrik 2.000 MW Demi Kejar Ekonomi 8 Persen

Sabtu, 13 Juni 2026 - 16:00 WIB

Minyak Sumur Warga Jambi Resmi Masuk Pertamina, Target Produksi Naik Dua Kali Lipat

Kamis, 11 Juni 2026 - 23:00 WIB

ESDM Ungkap Fakta Isu Listrik Padam: Batu Bara Aman, Gangguan Bukan Krisis

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:00 WIB

Isu Pertalite Dibatasi Rp50 Ribu Ramai, Pertamina Tegaskan Tak Ada Aturan Baru

Berita Terbaru

Oplus_0

Pendidikan

Mundur Massal, 326 Kepsek Sulsel Terseret Polemik Temuan BPK

Minggu, 14 Jun 2026 - 10:00 WIB