Bantuan Beras 10 Kg Disalurkan Lagi, Pemerintah Genjot Stabilitas Harga Jelang Musim Kemarau

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 10 Juni 2026 - 16:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

JAKARTA – Pemerintah memperkuat langkah stabilisasi pangan dengan kembali menggulirkan bantuan beras kepada jutaan keluarga penerima manfaat selama tiga bulan ke depan. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas potensi tekanan harga pangan yang biasanya meningkat saat musim kemarau dan masa paceklik.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di tengah dinamika pasar komoditas yang fluktuatif. Program ini juga menegaskan peran bantuan sosial sebagai instrumen peredam gejolak harga kebutuhan pokok.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan keputusan tersebut setelah rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait di Jakarta. Pemerintah menilai kondisi pangan nasional masih membutuhkan intervensi agar harga kebutuhan pokok tidak melonjak tajam.

Mulai Juli, Bantuan Beras Mengalir ke 33 Juta Keluarga

Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan beras pada Juli dan menjalankannya selama tiga bulan berturut-turut. Setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan.

Program ini menyasar sekitar 33,2 juta keluarga di seluruh Indonesia, dengan pelaksana utama Kementerian Sosial. Pemerintah berharap distribusi bantuan dapat berjalan tepat waktu agar masyarakat segera merasakan dampaknya.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah mengambil kebijakan ini untuk mengantisipasi tekanan harga di musim kemarau. Ia juga menyoroti arahan Presiden agar kondisi pasar tidak menambah beban masyarakat.

Baca Juga :  Inflasi Jelang Idul Adha Terkendali, Pemprov Bengkulu Perkuat Strategi dan Distribusi Pangan

“Masuk musim kemarau nanti dan juga melihat perkembangan yang terakhir agar harga-harga sembako tidak boleh naik dalam situasi apa pun. Arahan Bapak Presiden, tidak boleh membuat masyarakat jadi susah. Oleh karena itu bantuan beras atau bantuan pangan kita tambah tiga bulan,” teran Zulhas.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menahan laju kenaikan harga kebutuhan pokok melalui intervensi langsung.

Skema Penyaluran dan Dampak ke Stok Nasional

Pemerintah merancang penyaluran bantuan secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas stok nasional. Meski jumlah distribusi cukup besar, pemerintah memastikan ketersediaan beras tetap aman.

Saat ini, cadangan beras nasional berada di angka 5,2 juta ton. Pemerintah memperkirakan program ini akan menyerap sekitar 1 juta ton dari stok yang tersedia selama periode bantuan berjalan.

Namun demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut masih dalam batas aman karena pengelolaan stok berjalan secara terukur. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi distribusi agar tidak terjadi gangguan di pasar.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah tetap memperhitungkan kondisi musim dan potensi paceklik sebelum memutuskan kelanjutan program setelah tiga bulan pertama.

Antisipasi Harga Pangan di Musim Kemarau

Pemerintah melihat musim kemarau sebagai periode rawan kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama beras dan bahan pokok lainnya. Karena itu, bantuan pangan hadir sebagai penyeimbang agar tekanan pasar tidak langsung berdampak ke konsumen.

Baca Juga :  ASN Masuk Kantor 3 Hari, Strategi Hemat BBM Nasional

Selain itu, pemerintah juga memantau pergerakan harga harian di berbagai daerah untuk memastikan stabilitas tetap terjaga. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi pangan yang lebih luas.

Kebijakan bantuan beras ini menjadi salah satu langkah cepat pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah ancaman kenaikan biaya hidup. Dengan distribusi besar dan cakupan luas, pemerintah berharap tekanan ekonomi rumah tangga bisa berkurang, terutama saat memasuki musim kemarau yang kerap memicu gejolak harga.

FAQ

1. Kapan bantuan beras mulai disalurkan?

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pada Juli dan menjalankannya selama tiga bulan.

2. Siapa saja penerima bantuan ini?

Sebanyak 33,2 juta keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan tersebut.

3. Berapa jumlah beras yang diterima setiap bulan?

Setiap keluarga menerima 10 kilogram beras per bulan.

4. Apakah bantuan ini bisa diperpanjang?

Pemerintah masih menyesuaikan kelanjutan program dengan kondisi musim dan harga pangan setelah tiga bulan berjalan.

5. Apakah program ini mengganggu stok beras nasional?

Pemerintah menyebut stok nasional tetap aman dengan cadangan sekitar 5,2 juta ton meski terjadi penyaluran besar.(Tim)

Berita Terkait

Tekanan APBD Berat, 39 Pemda Gagal Bayar Gaji PPPK, Pemerintah Siapkan Skema TKD
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, Harga BBM 10 Juni 2026 Naik dan Ubah Pola Konsumsi Warga
Libur Sekolah Semester Genap 2026 Segera Tiba, Orang Tua Wajib Catat Jadwal Resmi dan Rencana Kegiatan Anak
Pemerintah Siapkan Langkah Penyelamatan Fiskal Daerah di Tengah Krisis Pembayaran PPPK
Harga Emas Hari Ini 10 Juni 2026 di Pegadaian Stabil, Berapa Selisih Antam, UBS dan Galeri 24?
Update Harga Emas Perhiasan Hari Ini 10 Juni 2026, Kadar 24 Karat Cetak Rekor Rp2,45 Juta
BPJS Kesehatan Terapkan Aturan Baru Kontrol 2026, Pasien Wajib Ikuti Jadwal Ketat Mulai Berlaku Juni
Ekspor CPO Disatukan Mulai 2027, Pemerintah Terapkan Skema Satu Pintu Lewat PT DSI
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 16:57 WIB

Tekanan APBD Berat, 39 Pemda Gagal Bayar Gaji PPPK, Pemerintah Siapkan Skema TKD

Rabu, 10 Juni 2026 - 16:00 WIB

Bantuan Beras 10 Kg Disalurkan Lagi, Pemerintah Genjot Stabilitas Harga Jelang Musim Kemarau

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:00 WIB

Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, Harga BBM 10 Juni 2026 Naik dan Ubah Pola Konsumsi Warga

Rabu, 10 Juni 2026 - 13:00 WIB

Libur Sekolah Semester Genap 2026 Segera Tiba, Orang Tua Wajib Catat Jadwal Resmi dan Rencana Kegiatan Anak

Rabu, 10 Juni 2026 - 11:00 WIB

Pemerintah Siapkan Langkah Penyelamatan Fiskal Daerah di Tengah Krisis Pembayaran PPPK

Berita Terbaru