Menkeu Purbaya Tekan DJP Kejar Target Pajak 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 9 Februari 2026 - 03:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar meningkatkan kinerja penerimaan negara pada 2026. Ia menyebut kinerja pajak yang melemah dapat mengancam posisinya secara politik.
Purbaya menyampaikan peringatan itu saat Pelantikan Pejabat Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (6/2/2026). Ia menegaskan perlunya langkah cepat untuk memperbaiki kinerja pajak di tengah pemulihan ekonomi.

Purbaya Nilai Kinerja Pajak Tertinggal dari Pemulihan Ekonomi

Purbaya menilai penerimaan pajak
belum mencerminkan perbaikan ekonomi nasional. Ia mengingatkan potensi tekanan politik jika rasio koleksi pajak gagal membaik hingga akhir tahun.
Sepanjang 2025, DJP membukukan penerimaan pajak sebesar Rp 1.917,6 triliun. Capaian itu hanya mencapai 87,6 persen dari target Rp 2.189,3 triliun.

Pemerintah Patok Target Pajak 2026 Lebih Tinggi

Pemerintah mematok target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Angka tersebut naik Rp 440,1 triliun atau 22,9 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Purbaya meminta DJP memperkuat pengawasan dan meningkatkan intensitas kerja. Ia menilai target agresif membutuhkan disiplin dan konsistensi di seluruh lini.

Purbaya Dorong Kenaikan Tax Collection Rate

Selain target nominal, Purbaya mendorong kenaikan tax collection rate. Ia menargetkan rasio pajak naik dari kisaran 9 persen menjadi 11–12 persen.
Menurut Purbaya, peningkatan rasio pajak mencerminkan keberhasilan reformasi perpajakan. Ia mengakui misi tersebut menuntut kerja ekstra.

Presiden Prabowo Soroti Kebocoran Penerimaan Negara

Purbaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus menyoroti kebocoran penerimaan negara. Presiden menaruh perhatian khusus pada praktik underinvoicing dalam perdagangan internasional.
Dalam berbagai rapat, Presiden berulang kali mengangkat isu tersebut. Ia meminta penguatan pengawasan dan penjagaan integritas aparat pajak serta bea cukai.

Tekanan Publik Membebani Menkeu

Purbaya mengaku terus memikirkan kondisi keuangan negara. Sorotan publik terhadap DJP dan Bea Cukai menambah tekanan bagi Kementerian Keuangan.
Ia menegaskan perlunya pembenahan internal. Menurutnya, kepercayaan publik menjadi kunci keberlanjutan penerimaan negara.

Purbaya Tetap Optimistis

Di tengah tantangan, Purbaya tetap menunjukkan optimisme. Ia melihat pemulihan ekonomi sejak kuartal IV-2025 sebagai peluang penting untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Dengan perbaikan kinerja internal dan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut, pemerintah berharap APBN tetap terjaga dalam beberapa tahun ke depan.
Baca Juga :  DPR Sahkan 10 Anggota Dewas BPJS

Berita Terkait

Mahasiswa Keguruan Daerah Ini Resah, Jalur Menjadi Guru Kian Tidak Pasti
BGN Wajibkan Telur Lokal di Program MBG, Perkuat Peternak
Presiden Prabowo Turunkan Bunga Kredit Mekaar Jadi 8 Persen
Driver Ojol Kini Bisa Bernapas Lega, Potongan Aplikasi Resmi Turun Jadi 8 Persen
Audiensi dengan BPK, LBH Nadi Serahkan Kajian Hukum Soal Audit
Dolar AS Tembus Rp17.421, Rupiah Tertekan akibat Penguatan Pasar Global
Bansos Digital Mulai Juni 2026, Pemerintah Benahi Data Penerima
Kemendagri Minta e-KTP Tak Lagi Difotokopi, Dorong Layanan Lebih Praktis dan Digital
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 11:00 WIB

BGN Wajibkan Telur Lokal di Program MBG, Perkuat Peternak

Minggu, 17 Mei 2026 - 09:00 WIB

Presiden Prabowo Turunkan Bunga Kredit Mekaar Jadi 8 Persen

Kamis, 14 Mei 2026 - 18:00 WIB

Driver Ojol Kini Bisa Bernapas Lega, Potongan Aplikasi Resmi Turun Jadi 8 Persen

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:40 WIB

Audiensi dengan BPK, LBH Nadi Serahkan Kajian Hukum Soal Audit

Selasa, 12 Mei 2026 - 08:00 WIB

Dolar AS Tembus Rp17.421, Rupiah Tertekan akibat Penguatan Pasar Global

Berita Terbaru