Tren Suap Pakai Emas

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 12 Februari 2026 - 05:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

Jakarta – Kenaikan harga emas sepanjang satu tahun terakhir ikut mengubah pola praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat pelaku suap kini semakin sering menggunakan emas dan barang bernilai tinggi berukuran kecil.

 

KPK: Pelaku Suap Memilih Barang Ringkas Bernilai Besar

 

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut kenaikan harga emas mendorong perubahan pola tersebut. Ia menilai pelaku korupsi memilih logam mulia karena praktis, bernilai tinggi, dan mudah disembunyikan.

 

“Trennya memang naik. Harga emas sempat hampir menyentuh Rp 3 juta per gram sebelum turun ke kisaran Rp 2,9 jutaan. Bahkan ada prediksi harga bisa mencapai Rp 5 juta per gram,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Baca Juga :  Cara Tepat Fermentasi Pupuk Kandang Berkualitas

 

Pelaku Korupsi Juga Manfaatkan Mata Uang Asing

 

Selain emas, pelaku suap juga kerap menggunakan mata uang asing. Mereka memilih valas karena nilainya besar, tetapi bobotnya ringan. Dengan cara itu, mereka menghindari kerepotan membawa uang tunai rupiah dalam jumlah besar.

 

“Barang suap biasanya kecil dan mudah dibawa. Satu lembar uang asing saja nilainya bisa puluhan juta rupiah,” ujar Asep.

 

KPK Semakin Sering Menemukan Emas dalam OTT

 

Asep mengungkapkan KPK semakin sering menemukan emas dalam operasi tangkap tangan (OTT). Temuan tersebut mendorong lembaga antirasuah meningkatkan kewaspadaan.

 

“Emas itu ringkas dan tidak berat. Dalam beberapa OTT, kami sering menemukannya sebagai barang bukti,” ucapnya.

 

OTT Bea Cukai Ungkap Barang Bukti Rp 40,5 Miliar

 

KPK melihat tren tersebut secara nyata dalam OTT di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Dalam operasi itu, KPK mengamankan barang bukti dengan nilai total Rp 40,5 miliar.

Baca Juga :  MyRepublic Luncurkan Internet Murah untuk Wilayah Luar Jawa

 

KPK mengamankan barang bukti dari Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026 Rizal, Kasubdit Intel P2 DJBC Sisprian Subiaksono, Kasi Intel DJBC Orlando Hamonangan, serta pihak swasta PT Blueray.

 

KPK Paparkan Rincian Uang, Emas, dan Jam Mewah

 

KPK mencatat barang bukti berupa uang tunai, valuta asing, logam mulia, dan barang mewah. Seluruh barang tersebut berkaitan dengan dugaan praktik suap.

“Barang bukti mencakup uang tunai Rp 1,89 miliar, USD 182.900, SGD 1,48 juta, JPY 550.000, logam mulia 2,5 kilogram senilai Rp 7,4 miliar, logam mulia 2,8 kilogram senilai Rp 8,3 miliar, serta satu jam tangan mewah senilai Rp 138 juta,” kata Asep.

OTT Bongkar Praktik Impor Barang Palsu

OTT tersebut juga mengungkap praktik impor barang palsu atau KW. KPK menemukan aparat Bea dan Cukai bekerja sama dengan pihak swasta untuk meloloskan barang ilegal tanpa pemeriksaan fisik.

 

Kasus Bea Cukai Soroti Lemahnya Pengawasan Negara

 

Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan di pintu masuk negara. KPK menilai pelaku korupsi terus menyesuaikan strategi dengan kondisi ekonomi, termasuk memanfaatkan kenaikan harga emas sebagai alat suap.

Berita Terkait

Sekaligus Jawab PSI, AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran
Edi Purwanto DPR RI Dapil Jambi Ikut Teken Usulan HMP Gibran
Ingin Jadi PNS? Pemerintah Siapkan Seleksi CPNS 2026, Pendaftaran Bulan Ini
Presiden hingga Wartawan Disadap, Gerindra Desak Polri Bongkar Dalang di Baliknya
Pemilu Lokal 2031 Picu Gugatan, Masa Jabatan Anggota DPRD Jadi Sorotan
Ribuan Perawat Bakal Berkumpul di Bengkulu, Sultan Najamudin Buka Munas XI PPNI
Nuzran Joher Resmi Pimpin Ombudsman RI 2026-2031, Prabowo Lantik di Istana Negara
Dari Kajari Jakarta Pusat ke Kejagung, Antonius Despinola Kini Jadi Kasubdit Jampidum
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 22:04 WIB

Sekaligus Jawab PSI, AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran

Rabu, 11 November 2026 - 19:18 WIB

Edi Purwanto DPR RI Dapil Jambi Ikut Teken Usulan HMP Gibran

Jumat, 6 November 2026 - 15:19 WIB

Ingin Jadi PNS? Pemerintah Siapkan Seleksi CPNS 2026, Pendaftaran Bulan Ini

Rabu, 4 November 2026 - 14:36 WIB

Presiden hingga Wartawan Disadap, Gerindra Desak Polri Bongkar Dalang di Baliknya

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:34 WIB

Pemilu Lokal 2031 Picu Gugatan, Masa Jabatan Anggota DPRD Jadi Sorotan

Berita Terbaru

Oplus_0

Dharmasraya

Tak Sekadar Rayakan HUT, DWP Dharmasraya Datang ke Sekolah Rakyat

Minggu, 15 Nov 2026 - 16:48 WIB