JAKARTA – Sistem transportasi umum di Indonesia belum terintegrasi secara luas. Kondisi ini masih terkonsentrasi di kota besar, sementara banyak daerah tertinggal dalam akses layanan.
Ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, menilai transportasi bukan sekadar layanan publik. Ia menyebut sektor ini sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi.
“Mobilitas menentukan akses kerja, pasar, dan pendidikan. Kalau transportasi lemah, pertumbuhan wilayah ikut terkunci,” ujar Yusuf, Jumat (17/4/2026).
Soroti Ketimpangan Akses
Ia menyoroti ketimpangan akses yang semakin lebar. Kota besar seperti Jakarta sudah memiliki layanan lebih terjangkau dan terhubung. Sebaliknya, masyarakat di daerah harus menanggung biaya tinggi dan waktu tempuh lebih lama.
Kondisi ini langsung menekan ekonomi rumah tangga. Biaya transportasi meningkat, partisipasi kerja menurun, dan akses pendidikan ikut terganggu. Dalam jangka panjang, situasi ini bisa melemahkan kualitas sumber daya manusia.
Yusuf juga mengkritik kebijakan pemerintah yang belum sinkron. Pemerintah pusat memberi mandat ke daerah untuk menyediakan transportasi publik. Namun, daerah tidak mendapat dukungan fiskal yang cukup.
Akibatnya, sejumlah layanan angkutan berhenti beroperasi saat subsidi pusat berakhir. Hal ini menunjukkan sistem pembiayaan belum kuat untuk jangka panjang.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Haris Muhammadun, ikut menyoroti isu transportasi gratis. Ia meminta pemerintah fokus pada keterjangkauan dan keberlanjutan layanan.
Ia mencatat pengeluaran transportasi masyarakat masih tinggi, yakni sekitar 16% hingga 24% dari total pengeluaran rumah tangga. Idealnya, angka itu turun hingga maksimal 10%.
“Transportasi harus tersedia dan terjangkau. Jangan sampai masyarakat tidak punya pilihan,” tegas Haris.
Ia juga menyoroti minimnya komitmen daerah. Saat ini, hanya sekitar 42 dari 514 pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pengembangan transportasi umum modern.
Dominasi kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, ikut memperparah kondisi. Ketergantungan ini meningkatkan konsumsi energi dan beban subsidi bahan bakar.
Haris mendorong pemerintah mempercepat elektrifikasi transportasi publik. Ia juga meminta kebijakan transportasi terintegrasi dengan program sosial seperti Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, langkah ini bisa menekan kemiskinan sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat, terutama di wilayah perdesaan.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
