JAKARTA – Kenaikan gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) masih menjadi harapan banyak kalangan pada 2026. Namun, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah belum memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendorong kenaikan gaji secara signifikan. Menurutnya, kebocoran ekonomi yang berlangsung selama bertahun-tahun terus mengurangi potensi penerimaan negara.
Padahal, Indonesia memiliki sumber daya melimpah dan mencatat kinerja perdagangan yang cukup kuat. Meski demikian, berbagai praktik yang menggerus pendapatan negara membuat pemerintah belum dapat memanfaatkan seluruh potensi ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah kini memprioritaskan perbaikan tata kelola ekonomi. Langkah tersebut bertujuan menekan kebocoran anggaran sekaligus memperkuat kemampuan negara dalam membiayai berbagai program pembangunan, termasuk sektor pendidikan dan aparatur negara.
Prabowo Jelaskan Penyebab Anggaran Selalu Terbatas
Prabowo menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri sebuah acara di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, ia meminta para ulama, guru, dan tokoh masyarakat memahami faktor yang selama ini menghambat peningkatan kesejahteraan guru maupun ASN.
Menurut Prabowo, keterbatasan anggaran tidak muncul karena minimnya kekayaan negara. Sebaliknya, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar. Akan tetapi, berbagai kebocoran membuat sebagian kekayaan nasional mengalir ke luar negeri.
“Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus,” ujar Prabowo.
Indonesia Catat Surplus Perdagangan Besar
Selain menyoroti persoalan anggaran, Prabowo juga mengungkapkan data perdagangan internasional yang diolah Dewan Ekonomi Nasional berdasarkan basis data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Data tersebut menunjukkan Indonesia meraih keuntungan sekitar US$436 miliar atau setara Rp7.800 triliun dalam kurun waktu 22 tahun terakhir. Angka itu mencerminkan besarnya potensi ekonomi nasional.
Namun di sisi lain, arus dana yang keluar dari Indonesia juga mencapai sekitar US$343 miliar dalam periode yang sama. Kondisi tersebut menurut Prabowo menunjukkan bahwa sebagian kekayaan nasional belum memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian domestik.
“Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu US$343 miliar,” katanya.
Praktik Under-Invoicing Rugikan Negara
Selanjutnya, Prabowo menyoroti praktik under-invoicing dalam aktivitas perdagangan internasional. Praktik ini terjadi ketika pelaku usaha melaporkan nilai atau volume transaksi lebih rendah daripada kondisi yang sebenarnya.
Menurut Prabowo, tindakan tersebut mengurangi potensi penerimaan negara dalam jumlah besar. Akibatnya, pemerintah kehilangan sumber pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan publik.
Ia kemudian memberikan contoh sederhana mengenai praktik tersebut.
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” tegasnya.
Kerugian Capai Ribuan Triliun Rupiah
Prabowo mengungkapkan hasil perhitungan yang menunjukkan dampak besar dari praktik tersebut. Berdasarkan data yang berasal dari PBB, Indonesia kehilangan sekitar US$908 miliar selama 34 tahun.
Jika dikonversikan ke rupiah, nilainya mencapai lebih dari Rp16.000 triliun. Angka tersebut menurut Prabowo menggambarkan besarnya potensi ekonomi yang tidak masuk ke dalam sistem penerimaan negara.
“Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun,” katanya.
Kebocoran Ekonomi Masih Terjadi Setiap Tahun
Lebih lanjut, Prabowo menyebut para ahli memperkirakan kebocoran ekonomi Indonesia masih berada pada kisaran US$150 miliar per tahun. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp2.500 triliun hingga Rp2.600 triliun.
Karena itu, pemerintah terus memperkuat pengawasan dan memperbaiki berbagai sistem yang berkaitan dengan penerimaan negara. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi kehilangan potensi pendapatan dalam jumlah besar.
“Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua,” ujarnya.
Pemerintah Fokus Perbaiki Tata Kelola Ekonomi
Di tengah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menilai perbaikan tata kelola ekonomi menjadi langkah yang tidak dapat ditunda. Selain meningkatkan penerimaan negara, langkah tersebut juga dapat memperkuat fondasi fiskal dalam jangka panjang.
Dengan ruang fiskal yang lebih kuat, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas program sosial, dan memperhatikan kesejahteraan guru maupun ASN.
Kenaikan Gaji Guru dan PNS Masih Ditunggu
Sementara itu, pemerintah sebelumnya sempat menyampaikan rencana peningkatan kesejahteraan guru. Namun hingga pertengahan 2026, pemerintah belum mengumumkan kebijakan baru mengenai kenaikan gaji guru maupun PNS.
Oleh karena itu, jutaan guru dan ASN masih menunggu keputusan pemerintah terkait peningkatan pendapatan yang selama ini menjadi salah satu aspirasi utama mereka.
FAQ
Mengapa gaji guru dan PNS belum naik secara signifikan?
Prabowo menilai kebocoran ekonomi dan keluarnya dana dari Indonesia mengurangi ruang fiskal pemerintah sehingga kenaikan gaji belum dapat berlangsung secara signifikan.
Berapa nilai kebocoran ekonomi yang disampaikan Prabowo?
Prabowo menyebut kebocoran ekonomi saat ini mencapai sekitar US$150 miliar atau setara Rp2.500 triliun hingga Rp2.600 triliun per tahun.
Apa itu under-invoicing?
Under-invoicing merupakan praktik pelaporan nilai atau volume perdagangan yang lebih rendah daripada transaksi sebenarnya sehingga mengurangi potensi penerimaan negara.
Berapa kerugian Indonesia akibat praktik tersebut?
Prabowo menyebut Indonesia kehilangan sekitar US$908 miliar atau lebih dari Rp16.000 triliun selama 34 tahun.
Apakah pemerintah sudah mengumumkan kenaikan gaji guru dan PNS pada 2026?
Hingga pertengahan 2026, pemerintah belum mengumumkan kebijakan baru mengenai kenaikan gaji guru maupun PNS.
Apa langkah yang kini ditempuh pemerintah?
Pemerintah fokus memperbaiki tata kelola ekonomi, memperkuat pengawasan, serta menutup berbagai celah yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara.(Tim)
