JAKARTA – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Zulkarnaen, menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani proses hukum. Peristiwa itu langsung menyita perhatian masyarakat karena melibatkan dua pejabat tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Meski menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi segera mengonsolidasikan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Dalam Negeri agar roda pemerintahan tetap bergerak tanpa hambatan.
Di sisi lain, masyarakat berharap pelayanan publik dan program pembangunan tetap berlangsung normal selama proses hukum berjalan.
Bupati dan Sekda Kuansing Penuhi Proses Hukum
Bupati Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnaen memilih memenuhi panggilan KPK dengan menyerahkan diri. Setelah itu, KPK melanjutkan seluruh tahapan proses hukum sesuai kewenangannya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menghormati proses hukum yang berlangsung. Pemerintah juga memusatkan perhatian pada stabilitas pemerintahan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara optimal.
Pemkab Kuansing Langsung Lakukan Koordinasi
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi segera membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Dalam Negeri. Langkah itu bertujuan menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus mempercepat proses penunjukan pejabat yang akan memimpin sementara.
Dengan koordinasi tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan setiap kebijakan administratif tetap berjalan sesuai ketentuan.
Koordinasi Pemerintahan Sempat Terganggu
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, Hevi H. Antoni, mengakui perubahan situasi sempat memengaruhi koordinasi pemerintahan.
“Tentu saja sedikit terganggu, tetapi sampai saat ini bisa diatasi sementara sambil menunggu penunjukan nanti,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Meski demikian, seluruh perangkat daerah terus menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. Karena itu, aktivitas pemerintahan tetap berlangsung sambil menunggu keputusan pemerintah.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung. Warga masih dapat mengurus administrasi kependudukan, perizinan, serta berbagai layanan pemerintahan lainnya.
Selain menjaga pelayanan, pemerintah daerah meminta seluruh kepala OPD mengawal setiap program pembangunan agar tetap berjalan sesuai target. Dengan langkah tersebut, pemerintah ingin menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan.
Program Pembangunan Terus Berlanjut
Setiap perangkat daerah terus melaksanakan program sesuai rencana kerja. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami keterlambatan.
Oleh karena itu, masyarakat tetap dapat merasakan manfaat berbagai program yang telah pemerintah susun sebelumnya.
Menunggu Penunjukan Pimpinan Sementara
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menunggu keputusan pemerintah mengenai penunjukan pelaksana tugas atau pejabat sementara.
Keberadaan pimpinan sementara akan mempercepat pengambilan keputusan strategis. Selain itu, pejabat tersebut akan menjaga kelancaran administrasi pemerintahan sampai proses hukum selesai.
Pemerintah berharap proses penunjukan berlangsung secepat mungkin sehingga koordinasi birokrasi semakin efektif.
ASN Diminta Tetap Profesional
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengajak seluruh aparatur sipil negara tetap bekerja secara profesional. Setiap pegawai juga harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga kinerja organisasi.
Dengan komitmen tersebut, birokrasi dapat menjaga stabilitas pemerintahan meskipun daerah menghadapi situasi yang penuh tantangan.
Pemerintah Fokus Menjaga Stabilitas Daerah
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Langkah itu bertujuan menjaga kelancaran pelayanan publik sekaligus memastikan pembangunan daerah terus berjalan.
Sementara proses hukum terhadap Bupati Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnaen berlanjut di KPK, pemerintah daerah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
FAQ
Mengapa Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri ke KPK?
Keduanya memenuhi proses hukum yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apakah pelayanan publik di Kuansing tetap berjalan?
Ya. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung normal.
Apakah koordinasi pemerintahan terganggu?
Ya, koordinasi sempat mengalami gangguan. Namun, pemerintah daerah segera mengatasinya melalui koordinasi dengan OPD, Pemerintah Provinsi Riau, dan Kementerian Dalam Negeri.
Siapa yang akan memimpin sementara Kabupaten Kuansing?
Pemerintah masih menunggu keputusan mengenai penunjukan pelaksana tugas atau pejabat sementara sesuai mekanisme yang berlaku.
Apakah program pembangunan tetap berjalan?
Ya. Seluruh perangkat daerah tetap menjalankan program pembangunan sesuai tugas, fungsi, dan target yang telah ditetapkan.
Apa fokus utama Pemkab Kuansing saat ini?
Pemerintah memprioritaskan stabilitas pemerintahan, kelancaran pelayanan publik, serta keberlanjutan program pembangunan di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.(Tim)
