JAKARTA – Kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Kenaikan biaya hidup, peluang kerja formal yang belum pulih sepenuhnya, serta minimnya perlindungan sosial membuat banyak keluarga mengubah pola pengeluaran demi mempertahankan kondisi keuangan.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kekuatan ekonomi nasional. Pasalnya, kelas menengah selama ini menopang konsumsi rumah tangga, menyumbang penerimaan pajak, sekaligus mendorong pertumbuhan dunia usaha. Jika daya beli kelompok ini terus melemah, laju pertumbuhan ekonomi berisiko kehilangan momentum.
Doktor Sosiologi Jannus TH Siahaan mengangkat persoalan tersebut dalam kolom opini di Kompas.com. Menurutnya, kelas menengah tidak hanya menggerakkan roda ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan politik Indonesia.
Populasi Kelas Menengah Terus Berkurang
Lebih lanjut, Jannus menilai penyusutan jumlah kelas menengah menjadi sinyal yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan standar Bank Dunia yang mengacu pada tingkat pengeluaran per kapita, jumlah kelas menengah Indonesia turun dari sekitar 47,9 juta–48,2 juta jiwa pada 2024 menjadi sekitar 46,7 juta jiwa pada 2025.
Penurunan tersebut menunjukkan jutaan masyarakat kehilangan posisi ekonomi yang relatif mapan. Mereka bergeser ke kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap gejolak ekonomi.
Di sisi lain, fenomena itu juga mencerminkan tekanan global yang dikenal sebagai middle class squeeze, yaitu kondisi ketika biaya hidup meningkat lebih cepat daripada kemampuan pendapatan masyarakat.
Terjebak di Tengah Kebijakan
Selain menghadapi kenaikan biaya hidup, kelas menengah juga menempati posisi yang serba sulit dalam kebijakan pemerintah. Kelompok ini tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga belum memiliki kekuatan aset seperti kelompok berpenghasilan tinggi.
Akibatnya, setiap kenaikan harga pangan, tarif energi, maupun ancaman pemutusan hubungan kerja langsung mengurangi kemampuan belanja rumah tangga.
Jannus menyebut kondisi tersebut sebagai grey area trap atau jebakan wilayah abu-abu. Dalam posisi itu, kelas menengah tetap memenuhi kewajiban membayar pajak dan berbagai iuran, tetapi belum menikmati layanan publik yang sebanding dengan kontribusinya.
Ia kemudian mengutip teori keadilan fiskal John Rawls. Menurutnya, ketimpangan hanya layak terjadi apabila memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling lemah. Sebaliknya, ketika negara meningkatkan beban fiskal tanpa memperbaiki kualitas layanan publik, “kontrak fiskal” antara negara dan masyarakat mulai kehilangan keseimbangannya.
Pandemi Mengubah Struktur Pekerjaan
Sementara itu, Jannus menilai pandemi Covid-19 menjadi titik balik yang memperlemah posisi kelas menengah Indonesia. Krisis tersebut mengganggu pasar tenaga kerja formal dan mendorong jutaan pekerja beralih ke sektor informal yang menawarkan pendapatan lebih rendah serta perlindungan kerja yang terbatas.
Data menunjukkan jumlah pengangguran terbuka meningkat dari sekitar 7,1 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020.
Setelah pandemi mereda, sebagian pekerja memang kembali memperoleh pekerjaan. Namun, banyak pekerja tetap bertahan di sektor informal karena lapangan kerja formal belum tumbuh sesuai kebutuhan.
Selain itu, deindustrialisasi juga mempersempit kesempatan kerja formal. Jannus mencatat porsi kelas menengah yang bekerja di sektor pertanian meningkat dari 15,14 persen pada 2019 menjadi 19,97 persen pada 2024. Perubahan tersebut menunjukkan semakin banyak pekerja kehilangan kepastian pendapatan bulanan maupun jaminan pensiun.
Lonjakan Harga Pangan Menggerus Daya Beli
Selanjutnya, pemulihan ekonomi menghadirkan tantangan baru berupa kenaikan harga pangan. Harga beras, misalnya, melonjak hingga mencatat inflasi tahunan sebesar 13,76 persen pada Agustus 2023. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam sekitar satu dekade terakhir.
Lonjakan harga kebutuhan pokok mempersempit ruang belanja rumah tangga. Karena itu, banyak keluarga kelas menengah mengurangi konsumsi, menunda rencana investasi pendidikan, serta mengurangi tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Indonesia Emas 2045 Membutuhkan Kelas Menengah yang Kuat
Pada akhirnya, Jannus menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kelas menengah yang kuat untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045. Kelompok ini berperan sebagai penggerak konsumsi domestik, pencipta lapangan kerja, pelaku usaha, sekaligus sumber inovasi ekonomi.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja formal, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kembali kepercayaan kelas menengah sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.(Tim)
