Menkeu Purbaya Tekan DJP Kejar Target Pajak 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 9 Februari 2026 - 03:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar meningkatkan kinerja penerimaan negara pada 2026. Ia menyebut kinerja pajak yang melemah dapat mengancam posisinya secara politik.
Purbaya menyampaikan peringatan itu saat Pelantikan Pejabat Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (6/2/2026). Ia menegaskan perlunya langkah cepat untuk memperbaiki kinerja pajak di tengah pemulihan ekonomi.

Purbaya Nilai Kinerja Pajak Tertinggal dari Pemulihan Ekonomi

Purbaya menilai penerimaan pajak
belum mencerminkan perbaikan ekonomi nasional. Ia mengingatkan potensi tekanan politik jika rasio koleksi pajak gagal membaik hingga akhir tahun.
Sepanjang 2025, DJP membukukan penerimaan pajak sebesar Rp 1.917,6 triliun. Capaian itu hanya mencapai 87,6 persen dari target Rp 2.189,3 triliun.

Pemerintah Patok Target Pajak 2026 Lebih Tinggi

Pemerintah mematok target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Angka tersebut naik Rp 440,1 triliun atau 22,9 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Purbaya meminta DJP memperkuat pengawasan dan meningkatkan intensitas kerja. Ia menilai target agresif membutuhkan disiplin dan konsistensi di seluruh lini.

Purbaya Dorong Kenaikan Tax Collection Rate

Selain target nominal, Purbaya mendorong kenaikan tax collection rate. Ia menargetkan rasio pajak naik dari kisaran 9 persen menjadi 11–12 persen.
Menurut Purbaya, peningkatan rasio pajak mencerminkan keberhasilan reformasi perpajakan. Ia mengakui misi tersebut menuntut kerja ekstra.

Presiden Prabowo Soroti Kebocoran Penerimaan Negara

Purbaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus menyoroti kebocoran penerimaan negara. Presiden menaruh perhatian khusus pada praktik underinvoicing dalam perdagangan internasional.
Dalam berbagai rapat, Presiden berulang kali mengangkat isu tersebut. Ia meminta penguatan pengawasan dan penjagaan integritas aparat pajak serta bea cukai.

Tekanan Publik Membebani Menkeu

Purbaya mengaku terus memikirkan kondisi keuangan negara. Sorotan publik terhadap DJP dan Bea Cukai menambah tekanan bagi Kementerian Keuangan.
Ia menegaskan perlunya pembenahan internal. Menurutnya, kepercayaan publik menjadi kunci keberlanjutan penerimaan negara.

Purbaya Tetap Optimistis

Di tengah tantangan, Purbaya tetap menunjukkan optimisme. Ia melihat pemulihan ekonomi sejak kuartal IV-2025 sebagai peluang penting untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Dengan perbaikan kinerja internal dan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut, pemerintah berharap APBN tetap terjaga dalam beberapa tahun ke depan.
Baca Juga :  Honda BeAT Tetap Jadi Skutik Favorit

Berita Terkait

Babak Baru Kasus Korupsi Langkat, KPK Tetapkan Bupati Syah Afandin Tersangka, Dugaan Gratifikasi Rp3,5 Miliar Ikut Terungkap
Skandal MBG Kian Terkuak, Brigjen LMI Jadi Tersangka, Peran Kolonel BU dalam Proyek Rp1,03 Triliun Ikut Disorot
Terbongkar! 833 Pendamping PKH Rangkap Kerja, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Capai Rp7,9 Miliar
PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 Buka Peluang PPPK Paruh Waktu Naik Status, Ini Syaratnya
Nasib Bupati Langkat Syah Afandin Ditentukan Hari Ini, KPK Dalami Dugaan Suap Proyek dan Aliran Uang
Koperasi Siap Kuasai Bisnis Sawit dari Hulu ke Hilir, Pemerintah Bidik Produksi CPO hingga Minyak Goreng
SMA Taruna Nusantara Cari 60 Pamong Baru, Rekrutmen P3 2026 Dibuka hingga 9 Juli, Cek Syarat Lengkapnya
Perpres KopDes Merah Putih Dikebut, Pengamat Ungkap Tantangan Terbesar Justru Bukan Soal Regulasi
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 4 Juli 2026 - 14:00 WIB

Babak Baru Kasus Korupsi Langkat, KPK Tetapkan Bupati Syah Afandin Tersangka, Dugaan Gratifikasi Rp3,5 Miliar Ikut Terungkap

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:00 WIB

Skandal MBG Kian Terkuak, Brigjen LMI Jadi Tersangka, Peran Kolonel BU dalam Proyek Rp1,03 Triliun Ikut Disorot

Sabtu, 4 Juli 2026 - 12:00 WIB

Terbongkar! 833 Pendamping PKH Rangkap Kerja, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Capai Rp7,9 Miliar

Jumat, 3 Juli 2026 - 19:00 WIB

PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 Buka Peluang PPPK Paruh Waktu Naik Status, Ini Syaratnya

Jumat, 3 Juli 2026 - 18:00 WIB

Nasib Bupati Langkat Syah Afandin Ditentukan Hari Ini, KPK Dalami Dugaan Suap Proyek dan Aliran Uang

Berita Terbaru