160 Ribu ASN Pensiun, Peluang CPNS 2026 Terbuka

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 26 Februari 2026 - 19:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

JAKARTA – Pemerintah membuka peluang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026. Sekitar 160.000 aparatur sipil negara (ASN) memasuki masa pensiun sepanjang 2025 sehingga pemerintah perlu menyiapkan pengganti.

Rini Widyantini menyampaikan hal itu saat bertemu awak media di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Menurut Rini, pemerintah mencatat sekitar 160.000 ASN pensiun pada 2025. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan pembukaan seleksi CPNS untuk mengisi kebutuhan pegawai.

“Kami sudah menghitung sekitar 160.000 ASN pensiun dan jumlah itu memang perlu pengganti. Mudah-mudahan pada 2026 kami bisa membuka seleksi CPNS,” ujar Menteri PANRB, Rini

Baca Juga :  OJK Bidik 32 Influencer Saham

Pemerintah Kaji Jadwal Seleksi

Namun demikian, Rini menegaskan pemerintah belum menentukan jadwal pembukaan seleksi CPNS 2026. Saat ini, pemerintah masih mengkaji berbagai aspek penting.

Pemerintah terlebih dahulu menghitung kebutuhan pegawai di setiap instansi. Selain itu, pemerintah juga menyesuaikan rencana rekrutmen dengan kemampuan anggaran negara.

“Prosesnya cukup panjang. Kami menghitung kebutuhan pegawai dan menyesuaikannya dengan kesiapan anggaran,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah memberi perhatian kepada lulusan baru yang ingin bergabung sebagai ASN. Rini menilai generasi muda dapat memperkuat kualitas birokrasi.

Baca Juga :  DPRD Sungai Penuh Minta Pemkot Kaji Ulang Formasi CPNS, Fokus Tenaga Kesehatan

Karena itu, pemerintah mendorong fresh graduate agar ikut berkontribusi dalam sistem pemerintahan.

“Kami sangat memperhatikan peluang bagi fresh graduate untuk ikut membantu birokrasi,” katanya.

Saat ini, Kementerian PANRB meminta setiap kementerian dan lembaga memetakan kebutuhan pegawai. Instansi juga harus menentukan kompetensi yang mereka butuhkan.

Rini menegaskan setiap formasi harus selaras dengan strategi kementerian serta program prioritas presiden.

“Yang paling penting yaitu kompetensinya. Setiap instansi harus menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan strategi kementerian dan program prioritas presiden,” pungkasnya.

Penulis : Idp

Editor : Ichwan Diaspora

Berita Terkait

Baru Menjabat, Bupati Pemalang Kena OTT KPK, LHKPN Ungkap Kekayaan Bersih Capai Rp21,3 Miliar
Kewarganegaraan Ganda Belum Dibahas, Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pemerintah Masih Fokus Susun Kajian Hukum
Plt Gubernur Riau Diperiksa KPK, Temuan Uang saat Penggeledahan Kembali Jadi Sorotan
Tim 9 Kejagung Periksa Tiga Saksi, Penyidikan TPPU Febrie Adriansyah Terus Bergerak
BGN Sikat 833 Dapur MBG Sekaligus, Sudaryono Putus Insentif dan Tutup Permanen Pelanggar SOP
Sudaryono Pecat 261 Pegawai Non ASN BGN, Penataan Disiplin Dimulai di Tengah Evaluasi MBG
Golkar Buka Peta Pertarungan Pileg 2029, Kaesang Masuk Dapil Jateng V dan Persaingan Diprediksi Meledak
Eks Waka BGN Lodewyk Pusung Serang Balik Lewat Praperadilan, Minta Hakim Batalkan Status Tersangka MBG
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 09:30 WIB

Baru Menjabat, Bupati Pemalang Kena OTT KPK, LHKPN Ungkap Kekayaan Bersih Capai Rp21,3 Miliar

Selasa, 28 Juli 2026 - 20:19 WIB

Kewarganegaraan Ganda Belum Dibahas, Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pemerintah Masih Fokus Susun Kajian Hukum

Selasa, 28 Juli 2026 - 12:44 WIB

Plt Gubernur Riau Diperiksa KPK, Temuan Uang saat Penggeledahan Kembali Jadi Sorotan

Selasa, 28 Juli 2026 - 08:04 WIB

Tim 9 Kejagung Periksa Tiga Saksi, Penyidikan TPPU Febrie Adriansyah Terus Bergerak

Senin, 27 Juli 2026 - 17:30 WIB

BGN Sikat 833 Dapur MBG Sekaligus, Sudaryono Putus Insentif dan Tutup Permanen Pelanggar SOP

Berita Terbaru