JAKARTA – Pemerintah pusat mendorong Sumatera Barat menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan bencana terintegrasi. Pertemuan berlangsung di Jakarta, Senin (23/2/2026). Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bertemu Kepala Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rachmat Pambudy. Mereka membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana.
Percepat Realisasi R3P
Mahyeldi meminta pemerintah pusat segera merealisasikan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Ia menegaskan Sumbar tidak boleh mengulang keterlambatan pemulihan seperti sebelumnya.
“Kita tidak ingin proses rehab rekon tertunda. Pemerintah harus segera menjalankan dokumen perencanaan agar masyarakat cepat bangkit,” ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar telah mengirim surat resmi kepada pemerintah pusat. Dalam surat itu, Pemprov meminta percepatan realisasi program serta penguatan dukungan kebijakan.
Perluas Mitigasi Multi-Bencana
Mahyeldi menekankan pentingnya mitigasi yang lebih luas. Ia menyebut Sumbar tidak bisa hanya fokus pada gempa dan tsunami. Pemerintah daerah juga harus mengantisipasi banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi.
Ia mendorong penguatan tata ruang berbasis risiko. Ia juga meminta peningkatan sistem peringatan dini dan koordinasi lintas sektor agar respons lapangan berjalan cepat dan tepat.
“Risiko bencana di Sumbar beragam. Pemerintah harus menjalankan mitigasi secara menyeluruh dan terintegrasi,” tegasnya.
Dorong Perhutanan Sosial dan Green Province
Mahyeldi menyoroti pentingnya perhutanan sosial sebagai strategi mitigasi ekologis. Ia menilai kelestarian hutan mampu menekan risiko bencana sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
Ia juga menegaskan komitmen menjadikan Sumbar sebagai green province. Pemerintah daerah harus menyelaraskan program lingkungan dengan pengurangan risiko bencana.
“Kelestarian hutan bukan sekadar isu lingkungan. Kita menjadikannya bagian dari perlindungan masyarakat,” katanya.
Bappenas Susun Rencana Induk
Rachmat Pambudy menyatakan dukungan terhadap percepatan rehab rekon di Sumbar. Saat ini, Bappenas menyusun rencana induk sebagai dasar pelaksanaan pemulihan di daerah terdampak bencana.
Ia menekankan pentingnya penguatan early warning system yang terhubung langsung dengan aksi cepat di lapangan.
“Kami ingin menjadikan Sumbar sebagai daerah percontohan model penanganan bencana,” ujarnya.
Siapkan Satu Data Kebencanaan
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengusulkan Sumbar sebagai pilot project pengembangan satu data kebencanaan nasional. Ia menilai data terintegrasi dan valid sangat penting untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran.
Pemerintah merencanakan pelaksanaan rehab rekon mulai April 2026 setelah masa tanggap darurat dan transisi berakhir. Pemerintah akan menjalankan tahapan tersebut secara sistematis agar pemulihan jangka menengah dan panjang berjalan efektif.
Melalui langkah itu, pemerintah menargetkan Sumbar menjadi contoh nasional dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terpadu, berbasis data, dan berkelanjutan.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
