JAKARTA – Keinginan petani sawit swadaya untuk mengelola kebun secara berkelanjutan terus tumbuh. Namun, semangat tersebut kerap terbentur persoalan klasik yang belum sepenuhnya teratasi, yakni keterbatasan modal dan akses pendampingan. Kondisi itu membuat banyak petani kesulitan memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi.
Di tengah tuntutan pasar global yang semakin mengedepankan aspek keberlanjutan, petani swadaya tidak hanya membutuhkan pemahaman mengenai standar sertifikasi. Mereka juga memerlukan dukungan nyata berupa pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan akses terhadap program-program pengembangan usaha.
Ketua KUD Tani Subur, Sutiyana, menilai banyak pihak masih terlalu fokus mengampanyekan pentingnya sertifikasi tanpa melihat tantangan yang dihadapi petani di lapangan. Menurutnya, persoalan biaya justru menjadi hambatan utama yang sering membuat petani mengurungkan niat untuk meningkatkan kualitas kebunnya.
“Kalau bicara sertifikasi, pertanyaan petani sederhana, siapa yang akan membiayai? Karena banyak petani sebenarnya ingin memperbaiki kebunnya, tetapi terkendala biaya,” ujar Sutiyana dalam kegiatan Media Brunch RSPO yang dihadiri InfoSAWIT, Jumat (12/6/2026).
Produktivitas Rendah Masih Jadi Tantangan
Sutiyana menjelaskan bahwa sebagian besar kebun rakyat masih menghadapi persoalan produktivitas. Banyak petani menggunakan bibit yang tidak berasal dari sumber unggul sehingga hasil panen tidak maksimal. Selain itu, sebagian tanaman sudah memasuki usia tua sehingga kemampuan produksi terus menurun dari tahun ke tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pendapatan petani ikut tertekan. Padahal, jika petani menerapkan praktik budidaya yang tepat dan menggunakan benih berkualitas, produktivitas kebun dapat meningkat secara signifikan.
Ia mencontohkan masih banyak petani yang hanya menghasilkan tandan buah segar (TBS) dalam jumlah terbatas. Situasi itu tidak hanya memengaruhi kesejahteraan keluarga petani, tetapi juga menghambat upaya mereka untuk berinvestasi dalam perbaikan kebun.
Di sisi lain, kebutuhan biaya untuk melakukan peremajaan tanaman maupun peningkatan tata kelola kebun tergolong besar. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, petani swadaya sulit melakukan transformasi menuju praktik perkebunan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Koperasi Jadi Kunci Penguatan Petani
Selain masalah pendanaan, Sutiyana menyoroti pentingnya membangun kelembagaan petani yang kuat. Ia meyakini kelompok tani dan koperasi dapat menjadi wadah strategis untuk memperkuat posisi petani dalam menghadapi berbagai tantangan usaha.
Melalui organisasi yang solid, petani dapat memperoleh pendampingan teknis, memperluas akses informasi, hingga menjangkau berbagai program bantuan dari pemerintah maupun lembaga lainnya.
“Kenapa kita tidak berkelompok? Dengan berkoperasi, banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Yang paling penting adalah membangun kepercayaan di tengah masyarakat,” katanya.
Menurut Sutiyana, keberhasilan pengembangan petani sawit tidak hanya bergantung pada kemampuan individu. Sebaliknya, kolaborasi dan semangat gotong royong justru menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing petani di tengah perubahan pasar global.
Pengalaman KUD Tani Subur menunjukkan bahwa pendampingan yang berjalan secara konsisten mampu mengubah pola pikir petani. Mereka mulai memandang kebun sebagai aset jangka panjang yang memerlukan pengelolaan profesional.
Perubahan Pola Pikir Mulai Terlihat
Seiring meningkatnya pemahaman petani, perhatian mereka tidak lagi semata-mata tertuju pada hasil panen harian. Petani mulai memahami pentingnya legalitas lahan, penggunaan benih unggul, pencatatan usaha, hingga penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam aktivitas perkebunan.
Meski demikian, perjalanan menuju pengelolaan kebun yang berkelanjutan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala yang paling sering muncul berkaitan dengan persyaratan administratif untuk memperoleh akses pembiayaan.
Banyak petani belum memiliki dokumen yang lengkap atau belum memahami prosedur yang harus ditempuh. Akibatnya, peluang memperoleh dukungan pendanaan sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, Sutiyana mendorong keterlibatan lebih besar dari berbagai pihak agar proses transformasi petani tidak berjalan sendiri.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ini tidak bisa dikerjakan oleh petani sendiri. Pemerintah, lembaga pendamping, sektor swasta, hingga pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan sawit harus bekerja bersama,” tuturnya.
Regenerasi Petani Perlu Perhatian
Selain persoalan sertifikasi dan pembiayaan, Sutiyana juga menyoroti isu regenerasi petani sawit. Ia melihat minat generasi muda untuk masuk ke sektor perkebunan masih relatif rendah.
Menurutnya, anak-anak muda akan tertarik mengembangkan usaha perkebunan apabila sektor tersebut mampu memberikan pendapatan yang menjanjikan dan prospek usaha yang jelas.
Oleh sebab itu, berbagai program penguatan petani perlu memberikan dampak ekonomi yang nyata. Upaya meningkatkan kesejahteraan petani harus berjalan beriringan dengan penerapan standar keberlanjutan agar sektor sawit tetap menarik bagi generasi berikutnya.
Bagi Sutiyana, sertifikasi memang memiliki peran penting sebagai pintu masuk menuju tata kelola perkebunan yang lebih baik. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan yang diterima petani dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ada.
“Petani Indonesia sebenarnya mampu berkembang. Yang dibutuhkan adalah pendampingan, kepercayaan, dan akses terhadap pembiayaan agar mereka bisa naik kelas,” pungkasnya.(Tim)
