Pemerintah Gelar Insentif Ekonomi Jelang Lebaran

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 16 Februari 2026 - 02:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

JAKARTA – Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif ekonomi. Kebijakan ini bertujuan menjaga mobilitas dan daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan program tersebut di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Ia hadir bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp911,16 miliar dari APBN dan non-APBN untuk menjalankan program ini.
“Dalam rangka libur Hari Besar Nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi,” kata Airlangga.

Diskon Kereta Api 30 Persen

Pertama, pemerintah menggandeng PT KAI (Persero) untuk memberikan potongan harga tiket sebesar 30 persen. PT KAI memberlakukan promo ini untuk perjalanan 14–29 Maret 2026.
Pemerintah menargetkan 1,2 juta penumpang memanfaatkan diskon tersebut selama periode mudik.

Insentif Angkutan Laut dan Penyeberangan

Selain kereta api, pemerintah menggandeng PT Pelni untuk menurunkan tarif angkutan laut sebesar 30 persen dari tarif dasar. PT Pelni menjalankan program ini pada 11 Maret hingga 5 April 2026.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan 445 ribu penumpang.
Selanjutnya, pemerintah bekerja sama dengan PT ASDP Indonesia Ferry untuk menggratiskan tarif penyeberangan pada 12–31 Maret 2026. Pemerintah menargetkan 945 ribu unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang dalam program ini.

Potongan Harga Tiket Pesawat

Di sektor penerbangan, pemerintah memberikan diskon tiket kelas ekonomi domestik sebesar 17–18 persen. Maskapai menerapkan potongan harga ini untuk perjalanan 14–29 Maret 2026.
Pemerintah menargetkan 3,3 juta penumpang memanfaatkan insentif tersebut.

Skema Work From Anywhere

Selain insentif transportasi, pemerintah mengatur pola kerja selama periode libur. Pemerintah menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.
Airlangga menegaskan pemerintah tidak menambah hari libur. Pemerintah hanya memberi fleksibilitas lokasi kerja.
Kementerian PAN-RB akan menerbitkan surat edaran bagi ASN. Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan surat edaran bagi pekerja swasta.

Bantuan Pangan untuk 35 Juta Keluarga

Di sisi lain, pemerintah memperkuat daya beli masyarakat melalui bantuan pangan. Pemerintah menyalurkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng setiap bulan selama dua bulan.
Pemerintah menargetkan 35,04 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok Desil 1 hingga Desil 4. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp11,92 triliun.
Pemerintah memulai penyaluran bantuan pada Februari bertepatan dengan Ramadan. Airlangga meminta pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait mendukung kelancaran distribusi logistik.

Dorong Stabilitas Ekonomi

Melalui rangkaian kebijakan ini, pemerintah menjaga mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2026. Pada saat yang sama, pemerintah mempertahankan daya beli agar aktivitas ekonomi tetap bergerak stabil.
Baca Juga :  Prabowo Sambut PM Australia Anthony Albanese di Istana

Penulis : Idp

Editor : Ichwan Diaspora

Berita Terkait

Skandal KPK Melebar! Anggota Polri yang Bertugas di Lembaga Antirasuah Ikut Terseret Kasus Pemerasan Bupati Pemalang
Bupati Pemalang Resmi Ditahan KPK, Uang Rp2 Miliar Jadi Awal Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek
Prabowo Resmi Naikkan Tukin Prajurit TNI dan Pegawai Kemhan, Penantian Sejak 2018 Akhirnya Berakhir
KPK Bongkar Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemalang, OTT Bupati Anom Perpanjang Daftar Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Baru Menjabat, Bupati Pemalang Kena OTT KPK, LHKPN Ungkap Kekayaan Bersih Capai Rp21,3 Miliar
Kewarganegaraan Ganda Belum Dibahas, Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pemerintah Masih Fokus Susun Kajian Hukum
Plt Gubernur Riau Diperiksa KPK, Temuan Uang saat Penggeledahan Kembali Jadi Sorotan
Tim 9 Kejagung Periksa Tiga Saksi, Penyidikan TPPU Febrie Adriansyah Terus Bergerak
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 13:00 WIB

Bupati Pemalang Resmi Ditahan KPK, Uang Rp2 Miliar Jadi Awal Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek

Kamis, 30 Juli 2026 - 12:00 WIB

Prabowo Resmi Naikkan Tukin Prajurit TNI dan Pegawai Kemhan, Penantian Sejak 2018 Akhirnya Berakhir

Kamis, 30 Juli 2026 - 09:00 WIB

KPK Bongkar Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemalang, OTT Bupati Anom Perpanjang Daftar Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Rabu, 29 Juli 2026 - 09:30 WIB

Baru Menjabat, Bupati Pemalang Kena OTT KPK, LHKPN Ungkap Kekayaan Bersih Capai Rp21,3 Miliar

Selasa, 28 Juli 2026 - 20:19 WIB

Kewarganegaraan Ganda Belum Dibahas, Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pemerintah Masih Fokus Susun Kajian Hukum

Berita Terbaru