JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan enam aturan baru untuk memperkuat sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP). OJK menargetkan seluruh aturan tersebut terbit tahun ini dalam bentuk Peraturan OJK (POJK).
Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan OJK menyusun aturan itu untuk memperkuat integritas laporan keuangan, meningkatkan tata kelola, serta memperkuat tingkat solvabilitas perusahaan asuransi.
OJK juga mengatur lebih ketat produk asuransi yang terhubung dengan investasi atau PAYDI. Selain itu, OJK memperkuat pengawasan lembaga penjamin dan mengatur penyelenggaraan usaha dana pensiun agar lebih sehat dan berkelanjutan.
Ogi menegaskan OJK bersama industri dan pemerintah terus mendorong sektor PPDP agar memberi kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyebut kontribusi aset sektor PPDP terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih sekitar 6 persen. Angka itu masih tertinggal dibanding banyak negara lain.
OJK menilai pertumbuhan aset sektor PPDP harus melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional agar kontribusinya terhadap PDB meningkat. Jika ekonomi tumbuh sekitar 5 persen, maka aset asuransi dan dana pensiun harus tumbuh di atas angka tersebut.
OJK juga menyiapkan sejumlah aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Regulasi itu akan memperkuat peran industri asuransi dan dana pensiun dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
