JAKARTA – Pemerintah menyiapkan langkah besar untuk mengubah wajah industri logistik nasional. Melalui konsolidasi sejumlah perusahaan pelat merah, pemerintah ingin membangun jaringan logistik yang lebih kuat, luas, dan efisien di bawah PT Pos Indonesia.
Selama ini, banyak perusahaan logistik BUMN menjalankan bisnis secara terpisah. Akibatnya, perusahaan menghadapi tantangan berupa persaingan internal, rute yang beririsan, serta pemanfaatan aset yang belum maksimal.
Karena itu, pemerintah mendorong penyatuan berbagai lini usaha logistik agar mampu menangkap peluang pasar yang terus tumbuh. Nilai industri logistik nasional diproyeksikan menembus sekitar Rp3.600 triliun dalam beberapa tahun ke depan.
Pemerintah Dorong Integrasi Bisnis Logistik BUMN
Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph menjelaskan bahwa sektor logistik BUMN memiliki banyak potensi. Namun, pola bisnis yang berjalan sendiri-sendiri membuat perusahaan sulit mencapai skala besar.
Saat ini terdapat sekitar 15 entitas logistik BUMN yang menjalankan layanan masing-masing. Kondisi tersebut membuat sebagian perusahaan menghadapi keterbatasan jaringan dan kapasitas usaha.
“Karena mereka beroperasi sendiri-sendiri, skala usahanya juga sangat terbatas, Pak. Dari Rp 3.000 triliun market logistik, perusahaan-perusahaan ini hanya mengambil kurang dari 3%. Kecil sekali,” ujarnya saat RDP dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Selain itu, perusahaan juga menghadapi persoalan rute dan pelanggan yang tumpang tindih.
“Mereka juga tumpang tindih bisnisnya, secara rute menempati rute yang sama, secara pelanggan mereka juga bersaing mengambil pelanggan yang sama, secara kapabilitas mereka juga kadang-kadang tidak bisa saling mengisi ketika ada yang penuh saat berangkat tetapi kosong saat pulang. Sehingga masing-masing bergerak di bidangnya sendiri-sendiri,” kata Joseph.
Pasar Logistik Nasional Terus Membesar
Di sisi lain, pemerintah melihat peluang besar dari pertumbuhan industri logistik. Perkembangan perdagangan digital, manufaktur, dan distribusi nasional ikut mendorong kebutuhan layanan pengiriman barang.
Berdasarkan proyeksi pemerintah, nilai pasar logistik nasional terus meningkat. Pada 2022, nilai pasar mencapai sekitar Rp2.800 triliun.
Kemudian, angka tersebut naik menjadi Rp2.913 triliun pada 2023 dan kembali meningkat menjadi Rp3.048 triliun pada 2024.
Selanjutnya, pemerintah memperkirakan nilai pasar logistik mencapai Rp3.190 triliun pada 2025, Rp3.372 triliun pada 2026, dan sekitar Rp3.617 triliun pada 2027.
Pertumbuhan terbesar datang dari sektor freight forwarding dan pergudangan yang terus berkembang mengikuti kebutuhan industri.
Tujuh Perusahaan Logistik Masuk Tahap Awal
Proses penggabungan bisnis akan dimulai pada 1 Juli 2026. Pada tahap pertama, tujuh perusahaan logistik BUMN akan bergabung dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI).
Perusahaan tersebut mencakup PT Multi Terminal Indonesia, PT Prima Indonesia Logistik, PT Pos Logistik Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik, PT KBN Prima Logistik, PT Varia Usaha Dharma Segara, dan PT Krakatau Jasa Logistik.
Ketujuh perusahaan itu berasal dari berbagai kelompok usaha seperti Pelindo, Pos Indonesia, Pelni, Danareksa, SIG, dan Krakatau Steel.
Pada tahap awal, Pelindo memiliki porsi saham terbesar sekitar 73 persen. Pos Indonesia memegang sekitar 9 persen, sementara lima perusahaan lain memiliki bagian sisanya.
Namun, pemerintah menargetkan seluruh kepemilikan perusahaan gabungan masuk ke bawah Pos Indonesia pada 2027.
Konsolidasi Meluas ke Silog dan Pilog
Berikutnya, pemerintah akan memperluas integrasi dengan memasukkan perusahaan logistik berbasis pemilik barang.
Dua perusahaan yang masuk rencana tersebut yaitu PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).
Kedua perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung distribusi semen, pupuk, serta produk turunan industri nasional.
“Nantinya berarti sudah ada 9 BUMN logistik yang bergabung di bawah perusahaan Pos Indonesia,” ucap Joseph.
Dengan integrasi tersebut, perusahaan berharap jaringan layanan meningkat signifikan. Jumlah titik layanan yang sebelumnya sekitar 78 titik dapat berkembang menjadi 150 hingga 160 lini bisnis.
Efisiensi Jadi Target Utama Pemerintah
Selain memperbesar jaringan, pemerintah juga mengejar penurunan biaya logistik nasional.
Sebelumnya, masing-masing perusahaan menjalankan rantai distribusi sendiri sehingga muncul biaya operasional yang berulang.
Melalui satu ekosistem, perusahaan dapat mengoptimalkan aset, memperluas jangkauan, dan mengurangi pemborosan biaya.
“Nantinya setelah digabung menjadi satu perusahaan, profit margin-nya hanya menjadi satu. Sehingga nanti akan bisa memotong duplikasi profit margin dan akan menurunkan biaya logistik secara keseluruhan,” jelas Joseph.
Ia memperkirakan perusahaan gabungan itu mampu mencatat pendapatan sekitar Rp2,38 triliun dengan peluang laba sekitar Rp100 miliar.
Dampak Konsolidasi bagi Industri Nasional
Langkah ini tidak hanya menyasar efisiensi internal BUMN. Lebih jauh, pemerintah berharap integrasi tersebut memperkuat rantai pasok nasional.
Dengan jaringan yang lebih besar, perusahaan logistik dapat melayani wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Selain itu, pelaku usaha juga berpeluang mendapatkan layanan distribusi yang lebih cepat dan kompetitif.
FAQ
Apa alasan pemerintah menggabungkan BUMN logistik?
Pemerintah ingin memperbesar skala bisnis, memperkuat jaringan distribusi, dan mengurangi biaya operasional.
Berapa perusahaan yang masuk konsolidasi?
Tahap awal mencakup tujuh perusahaan, lalu berkembang menjadi sembilan perusahaan dengan tambahan Silog dan Pilog.
Mengapa PT Pos Indonesia menjadi pusat konsolidasi?
PT Pos Indonesia memiliki jaringan distribusi nasional yang luas sehingga cocok menjadi penggerak integrasi logistik.
Berapa nilai pasar yang ingin dicapai?
Pemerintah membidik pasar logistik nasional sekitar Rp3.600 triliun pada 2027.
Apa manfaat bagi masyarakat?
Konsolidasi diharapkan membuat layanan distribusi lebih efisien dan membantu menekan biaya logistik.(Tim)
