Direktur RSUD MHA Thalib Diganti Usai Polemik Anggaran Rp44,6 Miliar Tanpa Rincian

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 4 Mei 2026 - 22:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

SUNGAI PENUH – Pemerintah Kota Sungai Penuh langsung merombak jajaran manajemen RSUD Mayjen H.A. Thalib setelah polemik anggaran jumbo Rp44,6 miliar memicu sorotan publik. Langkah cepat ini menandai upaya pembenahan tata kelola sekaligus pemulihan kepercayaan masyarakat.

Pemkot Lantik Direktur Baru

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, mewakili Wali Kota Alfin, melantik dr. Rofi Irman, Sp.PD sebagai Direktur RSUD Mayjen H.A. Thalib, Senin (4/5). Prosesi berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota.
Azhar menegaskan bahwa pergantian pimpinan bertujuan mempercepat peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Ia meminta pejabat baru bekerja cepat dan membawa perubahan nyata.
“Kami butuh kinerja maksimal, inovasi, dan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tegas Azhar dalam
sambutannya.
Pemkot juga merotasi sejumlah pejabat lain. Debi Zartika, S.Kep kini menjabat Direktur RSUD H. Bakri. Sebelumnya, ia memimpin RSUD Mayjen H.A. Thalib. Sementara itu, Afriantoni, SH., MH mengisi posisi Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan di rumah sakit tersebut.

Polemik Anggaran Rp44,6 Miliar

Di tengah pergantian ini, publik terus menyoroti rencana pengadaan RSUD untuk Tahun Anggaran 2026. Nilai anggaran mencapai Rp44,69 miliar dalam satu paket kegiatan.
Data pada sistem pengadaan pemerintah mencantumkan paket dengan kode RUP 66861392. Namun, sistem tidak menampilkan rincian pekerjaan maupun spesifikasi teknis secara jelas. Kolom uraian hanya berisi tanda strip tanpa penjelasan.
Volume pekerjaan juga hanya tertulis “1 paket”. Kondisi ini memicu kecurigaan publik karena angka anggaran tergolong besar, tetapi informasi teknis tidak tersedia.
Sejumlah warga mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut. Mereka menilai pemerintah harus membuka rincian agar publik memahami tujuan dan manfaat pengadaan.

Skema Pengadaan Jadi Sorotan

Selain nilai anggaran, metode pengadaan ikut menuai kritik. Paket tersebut menggunakan skema “dikecualikan” tanpa melalui proses tender terbuka.
Banyak pihak menilai langkah ini berisiko menimbulkan persepsi negatif. Proyek bernilai besar biasanya melalui lelang terbuka agar menjamin transparansi dan persaingan sehat.
Percakapan di media sosial terus bergulir. Warganet mendesak pemerintah segera membuka detail anggaran. Mereka menilai keterbukaan informasi penting untuk mencegah dugaan penyimpangan.

Aktivis Desak Keterbukaan

Aktivis Kerinci, Pratama, ikut mengkritik kondisi tersebut. Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan penggunaan anggaran secara rinci kepada masyarakat.
“Anggaran puluhan miliar tanpa rincian jelas pasti menimbulkan pertanyaan. Ini uang publik, jadi harus transparan,” ujar Pratama.
Ia juga menegaskan bahwa dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tetap berasal dari masyarakat. Karena itu, pengelola wajib menjaga akuntabilitas dan keterbukaan dalam setiap penggunaan anggaran.

Manajemen Baru Diuji

Hingga saat ini, manajemen RSUD Mayjen H.A. Thalib belum menyampaikan penjelasan resmi terkait detail pengadaan tersebut. Kondisi ini membuat polemik terus berkembang.
Publik kini menunggu langkah cepat dari direktur baru. Mereka berharap pimpinan baru segera memberikan klarifikasi yang jelas dan terukur.
Langkah transparansi dinilai penting untuk meredam spekulasi yang terus meluas. Tanpa penjelasan, kepercayaan publik berisiko menurun.

Harapan Perbaikan Layanan

Pergantian pimpinan di RSUD Mayjen H.A. Thalib membuka peluang perbaikan menyeluruh. Pemkot berharap manajemen baru mampu memperbaiki sistem pengelolaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Masyarakat juga menaruh harapan besar terhadap penggunaan anggaran miliaran rupiah tersebut. Mereka ingin dana tersebut benar-benar meningkatkan fasilitas, pelayanan, dan akses kesehatan.
Pemkot Sungai Penuh kini menghadapi tantangan besar. Mereka harus menjaga kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
Isu ini diperkirakan terus berkembang dalam beberapa waktu ke depan. Publik akan terus mengawasi langkah pemerintah dan manajemen baru dalam memastikan setiap kebijakan berjalan transparan dan akuntabel.
Baca Juga :  Halal Bihalal HKKN Jambi Jadi Ruang Konsolidasi Diaspora Kerinci, Dorong Ekonomi Perantau

Penulis : Idp

Editor : Ichwan Diaspora

Berita Terkait

Jasa Medis Nakes RSUD Sungai Penuh Dipertanyakan, Dugaan Aliran Anggaran ke Proyek Listrik Jadi Sorotan
56 Pejabat Pemkot Sungai Penuh Dilantik, Ini Nama-nama dan Jabatan Barunya
Obat RSUD MH A Thalib Sungai Penuh Kosong? Pasien Cari di Luar
Bakti Sosial Kemensos di Sungai Penuh Hadirkan Operasi Katarak Gratis hingga Bantuan Usaha bagi Warga
Dewan Soroti Pelayanan BPN Sungai Penuh, Fajran: Masih Buruk
Azhar Hamzah Kawal Kepentingan Sungai Penuh di RUPS-LB Bank Jambi, Soroti Arah Ekonomi Daerah
Nasib PPPK Disorot DPR RI, Sungai Penuh Dorong Kepastian Skema ASN Baru
Listrik Padam Besok, Air Bersih di Sungai Penuh Ikut Terhenti
Berita ini 83 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:00 WIB

Jasa Medis Nakes RSUD Sungai Penuh Dipertanyakan, Dugaan Aliran Anggaran ke Proyek Listrik Jadi Sorotan

Jumat, 19 Juni 2026 - 00:24 WIB

56 Pejabat Pemkot Sungai Penuh Dilantik, Ini Nama-nama dan Jabatan Barunya

Selasa, 16 Juni 2026 - 19:00 WIB

Obat RSUD MH A Thalib Sungai Penuh Kosong? Pasien Cari di Luar

Minggu, 14 Juni 2026 - 20:00 WIB

Bakti Sosial Kemensos di Sungai Penuh Hadirkan Operasi Katarak Gratis hingga Bantuan Usaha bagi Warga

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:37 WIB

Dewan Soroti Pelayanan BPN Sungai Penuh, Fajran: Masih Buruk

Berita Terbaru