MUARO JAMBI – Anggota Komisi V DPR RI, H. Bakri, menggelar reses masa sidang ketiga di Kabupaten Muaro Jambi, pada, Rabu, 25 Februari 2026.
Ia melaksanakan kegiatan tersebut di Aula Kantor Bupati Muaro Jambi. Melalui reses ini, Bakri memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia juga menampung berbagai aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di daerah.
Selain itu, Bakri mendorong pemerintah daerah mempercepat pengusulan program pembangunan. Langkah tersebut bertujuan membuka akses anggaran dari pemerintah pusat.
Hadirkan Kepala Daerah dan DPRD
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, hadir bersama Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta.
Selain itu, para camat, kepala desa, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah juga menghadiri kegiatan tersebut.
Melalui forum ini, para peserta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan perwakilan legislatif di tingkat pusat.
Libatkan Balai Kementerian
Bakri juga menghadirkan sejumlah perwakilan balai dari kementerian terkait. Ia mengundang instansi teknis tersebut untuk memperkuat koordinasi pembangunan.
Beberapa instansi yang hadir antara lain Balai Bina Marga, Balai Cipta Karya, Balai Sumber Daya Air, Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Perhubungan Darat, serta Balai Sarana dan Prasarana.
Melalui pertemuan ini, pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan pembangunan secara langsung kepada instansi pusat.
Dorong Akses Anggaran Pusat
Dalam kesempatan itu, Bakri menegaskan komitmennya untuk membantu daerah memperoleh akses anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sejumlah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan. Oleh karena itu, ia mendorong dialog langsung antara pemerintah daerah dan instansi pusat.
Dengan cara tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun usulan pembangunan secara lebih matang.
Perkuat Kualitas Usulan Daerah
Bakri juga menyoroti kualitas usulan pembangunan dari daerah. Ia menjelaskan bahwa beberapa usulan sebelumnya belum berjalan optimal karena pemerintah daerah belum melengkapi persyaratan administrasi.
Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat menyiapkan dokumen perencanaan secara lebih lengkap dan terarah.
Dengan persiapan tersebut, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh persetujuan anggaran dari pemerintah pusat melalui jalur DPR RI.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
