JAKARTA – Wacana penggunaan sidik jari atau pemindaian retina untuk pembelian LPG 3 kg kembali mencuat. Usulan ini muncul untuk memperketat distribusi agar subsidi gas elpiji tepat sasaran dan sampai ke kelompok yang berhak.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong penggunaan teknologi biometrik untuk menutup celah penyalahgunaan subsidi. Ia menilai sistem verifikasi berbasis identitas digital mampu memperbaiki distribusi yang selama ini belum berjalan optimal.
Praktisi migas, Hadi Ismoyo, menilai penerapan biometrik bisa berjalan efektif jika pemerintah menyiapkan sistem dengan matang. Ia menegaskan bahwa teknologi sidik jari dan retina sudah banyak digunakan, termasuk di sektor perbankan global.
“Kalau sistemnya siap, pemerintah bisa langsung menjalankan dan menguji coba di wilayah terbatas,” ujar Hadi.
Hadi juga mendorong pemerintah menggabungkan biometrik dengan teknologi lain, seperti GPS atau RFID, untuk memantau distribusi LPG secara real-time. Ia menambahkan bahwa pembatasan kuota serta penegakan hukum di level distribusi perlu diperkuat agar kebocoran dapat ditekan.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai biometrik mampu memperkuat verifikasi penerima subsidi. Teknologi ini mampu mencegah penyalahgunaan identitas dalam transaksi pembelian LPG.
“Biometrik memperkuat verifikasi di titik transaksi dan menutup celah penyalahgunaan identitas,” kata Syafruddin.
Syafruddin menegaskan bahwa pemerintah harus mengintegrasikan biometrik dengan sistem data penerima dan distribusi yang rapi. Tanpa integrasi yang baik, teknologi ini tidak akan berjalan efektif.
Ia juga menyoroti risiko teknis dan biaya yang tinggi. Pemerintah perlu menyiapkan investasi besar untuk perangkat, pelatihan, sistem keamanan data, dan operasional di jutaan titik distribusi.
Syafruddin menyarankan pemerintah melakukan uji coba selama sekitar enam bulan di wilayah tertentu. Ia menilai uji coba itu penting untuk memastikan sistem berjalan stabil dan tidak mengganggu pasokan LPG di masyarakat.
“Pemerintah perlu memanfaatkan biometrik sebagai penguat di daerah rawan kebocoran, bukan menerapkannya secara nasional sekaligus,” ujarnya.
Wacana penggunaan sidik jari untuk pembelian LPG 3 kg masih memerlukan kajian mendalam. Pemerintah perlu memastikan sistem berjalan efektif, efisien, dan tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
