TNI Masih Paling Dipercaya Publik

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 10 Februari 2026 - 14:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

Jakarta – Lembaga riset Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara pada awal 2026. Survei itu menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai institusi yang paling dipercaya masyarakat.

TNI Paling Dipercaya Publik

Survei berlangsung pada 15–21 Januari 2026 dengan 1.220 responden. Sebanyak 93 persen menyatakan percaya terhadap TNI, dengan rincian 15 persen sangat percaya dan 78 persen cukup percaya.
Founder sekaligus Peneliti Utama
Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan tingkat kepercayaan terhadap TNI turun sedikit dibanding survei sebelumnya, tetapi tetap di atas 90 persen.
“Memang ada penurunan tipis trust terhadap TNI, namun tetap sangat tinggi,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.

Presiden dan Kejaksaan Agung Menyusul

Presiden menempati posisi kedua lembaga yang paling dipercaya publik, sedangkan Kejaksaan Agung menempati peringkat ketiga.
Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di posisi berikutnya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menempati posisi paling rendah.

Perluasan Peran TNI Dinilai Berpengaruh

Burhanuddin menilai penurunan kepercayaan berkaitan dengan meluasnya peran TNI di luar pertahanan. Ia menyebut TNI ikut terlibat dalam program MBG, Koperasi Merah Putih, dan berbagai kegiatan non-pertahanan lainnya.
Dorongan Evaluasi Peran di Ranah Sipil
Ia menyarankan TNI mengevaluasi keterlibatan di sektor sipil. Evaluasi itu membantu TNI tetap fokus pada tugas utama sebagai alat pertahanan negara.

Metodologi Survei

Tim Indikator Politik Indonesia melakukan wawancara tatap muka pada 15–21 Januari 2026. Survei mencapai tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen.
Baca Juga :  Kontrak PPPK 2022 Mengarah ke 2027, Kinerja Baik Jadi Harapan Pegawai Tetap Tenang

Berita Terkait

DPR Siapkan Revisi UU Pemilu, Komisi II Buka Ruang Publik
Babak Baru Skandal MBG, Kejagung Tahan Tiga Eks Bos BGN
Belum Ada Jadwal Resmi, Calon ASN Kini Bisa Latihan CAT Gratis
Kejagung Geledah Kantor BGN, Aktivitas Lumpuh
PT DSI Ambil Peran Ekspor SDA, DPR Ingatkan Birokrasi Berpotensi Hambat Arus Dagang
Pancasila di Era Digital: Generasi Muda Soroti Jarak antara Nilai dan Praktik Sosial
Era Baru Pengawasan Ekspor Dimulai, PT DSI Mulai Kumpulkan Laporan Sawit dan Batu Bara
Cukup Senyum, Nomor HP Baru Langsung Aktif: Registrasi SIM Card Pakai Wajah Mulai Berlaku 1 Juli 2026
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 16:00 WIB

DPR Siapkan Revisi UU Pemilu, Komisi II Buka Ruang Publik

Rabu, 3 Juni 2026 - 19:27 WIB

Babak Baru Skandal MBG, Kejagung Tahan Tiga Eks Bos BGN

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:00 WIB

Belum Ada Jadwal Resmi, Calon ASN Kini Bisa Latihan CAT Gratis

Rabu, 3 Juni 2026 - 12:00 WIB

Kejagung Geledah Kantor BGN, Aktivitas Lumpuh

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:00 WIB

PT DSI Ambil Peran Ekspor SDA, DPR Ingatkan Birokrasi Berpotensi Hambat Arus Dagang

Berita Terbaru