JAKARTA – Proses rekrutmen tenaga Sistem Pendukung Pengelolaan Infrastruktur (SPPI) pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu keluhan dari masyarakat. Warga menilai panitia tidak menjalankan proses secara transparan dan justru mempersulit pelamar.
Sejumlah pendaftar mengaku kesulitan mengakses tautan pendaftaran. Masalah ini muncul saat mereka ingin melengkapi dokumen menjelang batas akhir pada 17 April 2026.
R. Putra Harefa, salah satu pelamar, mengatakan proses awal berjalan lancar. Ia berhasil mengunggah dokumen tanpa hambatan. Namun, sejak 10 April 2026, sistem pendaftaran tidak lagi bisa diakses.
“Awalnya lancar, tapi sejak 10 April link tidak bisa dibuka untuk upload dokumen tambahan,” kata Putra.
Putra bersama pelamar lain meminta perhatian Menteri Pertahanan RI. Mereka mendesak panitia membuka proses rekrutmen secara jelas dan tidak menutup akses informasi.
“Kami minta Menteri Pertahanan memerintahkan panitia agar proses ini transparan dan tidak membingungkan masyarakat,” ujarnya.
Tokoh masyarakat di Kepulauan Nias juga menyampaikan kritik serupa. Mereka menilai panitia belum membuka informasi rekrutmen secara luas. Kondisi ini membuat banyak calon peserta kesulitan mengikuti proses seleksi.
Masalah teknis pada sistem pendaftaran memperparah situasi. Warga menilai kendala tersebut merugikan pelamar, terutama mereka yang sangat membutuhkan pekerjaan.
Masyarakat berharap panitia memperbaiki sistem rekrutmen ke depan. Mereka menuntut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi.
Selain itu, warga meminta panitia memprioritaskan putra-putri daerah. Langkah ini dinilai penting agar tenaga yang terpilih memahami kondisi desa dan mampu bekerja secara maksimal.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
