Krisis Air Danau Kerinci Picu Gerak Cepat DPRD Jambi 

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 17 Februari 2026 - 08:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAMBI – Aliansi Wartawan Siber Indonesia Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat (13/02/2026). Massa aksi menyuarakan kondisi Danau Kerinci yang mengalami kekeringan serius. Kondisi tersebut mulai memukul kehidupan masyarakat sekitar.

Massa Aksi Soroti Krisis Air Danau

Massa aksi membawa tuntutan terkait penyusutan air danau. Mereka menilai persoalan ini merusak lingkungan dan menekan ekonomi masyarakat. Nelayan dan petani merasakan dampak paling besar.
Selain itu, massa meminta pemerintah daerah dan DPRD segera mengambil langkah konkret. Mereka ingin pemerintah menghentikan potensi kerusakan yang lebih luas.

Massa Dorong Pembentukan Pansus dan Audit PLTA

Dalam orasi, massa mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus). Mereka ingin DPRD menelusuri penyebab penyusutan debit air secara objektif dan transparan. Selanjutnya, massa meminta pemerintah melakukan audit lingkungan dan audit pengelolaan sumber daya air terhadap operasional PLTA Kerinci.
Ketua Umum AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, menilai persoalan Danau Kerinci menyangkut kepentingan publik. Ia mendorong lembaga terkait segera melakukan kajian ilmiah independen. Ia menegaskan kajian tersebut harus memastikan penyebab kekeringan sekaligus merumuskan solusi penanganan.

DPRD Siapkan Langkah Konkret Tindaklanjuti Aspirasi

Ketua Komisi IV DPRD Jambi, Rusli Siregar, menerima langsung perwakilan massa. Ia mengapresiasi cara massa menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstitusional.
Selanjutnya, DPRD akan menggelar rapat lintas komisi. DPRD ingin membahas persoalan tersebut secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan strategis.

DPRD Jadwalkan Peninjauan Langsung ke Lokasi

DPRD menjadwalkan peninjauan langsung ke Danau Kerinci pada 18 Februari 2026. DPRD akan melibatkan lintas komisi dan tim teknis dari instansi terkait.
Rusli menegaskan tim harus mengumpulkan data faktual di lapangan. DPRD akan menggunakan data tersebut sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan rekomendasi.

Masyarakat Harapkan Solusi Nyata

Rencana peninjauan lapangan memunculkan harapan di tengah masyarakat. Warga berharap pemerintah menemukan penyebab utama kekeringan. Mereka juga menuntut solusi nyata yang melindungi kepentingan publik.
Baca Juga :  Dari Puskesmas ke Pusat Kebijakan, Aflizar Akhiri Pengabdian sebagai ASN

Penulis : Idp

Editor : Ichwan Diaspora

Berita Terkait

Mulai Berlaku di NTT, Kendaraan Mati Pajak Tak Lagi Bebas Isi BBM Subsidi, Pertamina Siapkan Pengawasan
39 Pemda Kewalahan Bayar Gaji PPPK, Kemenkeu Siapkan Bantuan Lewat TKD
Pemkab Dharmasraya Gandeng NU Hadapi Era Efisiensi, Ini Empat Fokus Program untuk Warga
Sekda Alpian Ungkap Kunci Pembangunan Sungai Penuh, Sensus Ekonomi 2026 Jadi Penentu Arah Baru
Tak Lagi Jauh ke Disdukcapil, Rico Waas Ubah Arah Layanan e-KTP, Warga Lega
CPNS Sungai Penuh Mulai Disiapkan Hadapi Birokrasi Digital dan Tuntutan Pelayanan Modern
Ekonomi Sumbar Tumbuh 5,02%, Mahyeldi Soroti Pengangguran dan Inflasi
Delapan Ketua TP-PKK Kecamatan di Padang Dilantik, Dian Fadly Amran Minta Gerak Cepat
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 29 Juni 2026 - 20:00 WIB

Mulai Berlaku di NTT, Kendaraan Mati Pajak Tak Lagi Bebas Isi BBM Subsidi, Pertamina Siapkan Pengawasan

Rabu, 24 Juni 2026 - 20:00 WIB

39 Pemda Kewalahan Bayar Gaji PPPK, Kemenkeu Siapkan Bantuan Lewat TKD

Selasa, 23 Juni 2026 - 21:00 WIB

Pemkab Dharmasraya Gandeng NU Hadapi Era Efisiensi, Ini Empat Fokus Program untuk Warga

Senin, 22 Juni 2026 - 13:00 WIB

Sekda Alpian Ungkap Kunci Pembangunan Sungai Penuh, Sensus Ekonomi 2026 Jadi Penentu Arah Baru

Senin, 1 Juni 2026 - 17:00 WIB

Tak Lagi Jauh ke Disdukcapil, Rico Waas Ubah Arah Layanan e-KTP, Warga Lega

Berita Terbaru