PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan ekonomi Sumbar menunjukkan kinerja kuat pada triwulan I 2026. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,02 persen, naik dari capaian tahun 2025 yang berada di angka 3,47 persen.
Mahyeldi menyampaikan capaian itu saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II sekaligus meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5/2026).
Pertumbuhan Ekonomi Menguat di Awal 2026
Mahyeldi menilai tren kenaikan ekonomi Sumbar menunjukkan hasil kerja kolektif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta pelaku usaha.
Ia menegaskan seluruh pihak ikut menjaga pergerakan ekonomi tetap positif di tengah tekanan nasional dan global.
“Pertumbuhan ekonomi kita naik dari 3,47 persen menjadi 5,02 persen. Ini hasil kerja bersama seluruh daerah dan dunia usaha di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menilai peningkatan ini menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi masyarakat berjalan lebih aktif, terutama pada sektor perdagangan, pertanian, dan jasa.
Sorotan Pengangguran Jadi Tantangan Serius
Meski ekonomi tumbuh, Mahyeldi tidak menutup mata terhadap persoalan pengangguran yang masih tinggi di Sumbar. Ia menyebut isu tersebut bahkan mendapat sorotan publik karena posisi Sumbar yang masuk tiga besar tingkat pengangguran di Sumatera.
Mahyeldi menilai publik sering hanya melihat satu sisi tanpa memahami gambaran ekonomi secara utuh.
“Sekarang kita ramai disorot soal pengangguran. Tapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kita naik signifikan. Ini harus kita jelaskan secara seimbang kepada masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih besar.
“Ke depan kita harus pastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya naik, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja,” lanjutnya.
Inflasi Sumbar Masih Terkendali
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, menyampaikan inflasi Sumbar hingga April 2026 masih berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Ia menilai kondisi itu terjadi berkat kerja sama pemerintah daerah, TPID, serta berbagai pemangku kepentingan.
“Inflasi tetap terjaga karena koordinasi berjalan baik di semua lini,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengingatkan potensi tekanan harga masih terbuka, terutama menjelang Iduladha 1447 Hijriah.
Ancaman El Nino dan Tekanan Pasokan Pangan
BI menyoroti beberapa risiko yang perlu diwaspadai pemerintah daerah. Perubahan iklim seperti El Nino berpotensi menekan produksi pangan, terutama dari wilayah Jawa.
Jika produksi menurun, daerah lain termasuk Sumbar bisa menerima tekanan permintaan tambahan yang memicu kenaikan harga.
“Ketika pasokan di Jawa turun, daerah lain akan ikut menyesuaikan. Ini perlu diantisipasi sejak awal,” kata Ikram.
Ia juga mencatat meningkatnya pendapatan petani dari komoditas sawit dan gambir mendorong daya beli masyarakat naik. Kondisi ini menguntungkan, tetapi juga dapat memicu kenaikan konsumsi yang berdampak pada inflasi.
Peluncuran Aplikasi Kiat Sumbar
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sumbar meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi ini memperkuat koordinasi antar daerah dalam memantau harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.
Mahyeldi menyebut digitalisasi menjadi langkah penting untuk mempercepat respon pemerintah terhadap dinamika ekonomi.
“Dengan teknologi, kita bisa bergerak lebih cepat dalam mengendalikan inflasi dan distribusi barang,” ujarnya.
Sinergi Jadi Kunci Stabilitas Ekonomi
HLM TPID Sumbar turut dihadiri kepala daerah kabupaten dan kota, sekretaris daerah, OPD, serta perwakilan instansi vertikal.
Mahyeldi menegaskan sinergi seluruh pihak menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi Sumbar, baik dari sisi pertumbuhan maupun pengendalian harga.
“Kalau inflasi terkendali dan ekonomi tumbuh, maka kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” tutupnya.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
