Indonesia Stop Impor Beras, Kebijakan Baru Picu Dampak Global

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 8 Juni 2026 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

JAKARTA – Pergeseran besar terjadi di pasar beras dunia setelah Indonesia menutup keran impor komoditas tersebut. Kebijakan ini memicu reaksi dari sejumlah negara pengekspor yang selama ini menjadikan Indonesia sebagai pasar utama. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan itu tidak hanya berdampak pada perdagangan global, tetapi juga mengguncang kepentingan ekonomi berbagai pihak.

Amran menyampaikan hal itu saat memberikan kuliah umum di Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Sabtu (6/6/2026). Ia menyoroti bagaimana keputusan Indonesia menghentikan impor beras ikut mengubah dinamika harga dan distribusi pangan dunia.

Negara Eksportir Bereaksi Keras

Amran menjelaskan bahwa sejumlah negara pengekspor beras menunjukkan reaksi keras setelah Indonesia tidak lagi menjadi pembeli utama di pasar global. Ia menyebut posisi Indonesia selama ini sangat strategis dalam perdagangan beras internasional.

“Seluruh negara pengekspor beras ke Indonesia itu marah. Kenapa marah? Indonesia adalah pasarnya, kita penduduk terbesar nomor empat dunia,” kata Amran sebagaimana dikutip dari YoutTube Universitas Halu Oleo.

Menurutnya, Indonesia selama bertahun-tahun berperan sebagai salah satu pembeli terbesar beras dunia. Ketika permintaan tersebut berhenti, negara eksportir harus menyesuaikan ulang distribusi mereka.

Tekanan dari Pelaku Usaha Impor

Selain negara eksportir, Amran juga menyoroti reaksi dari pelaku usaha impor dalam negeri. Ia menyebut sebagian pihak yang selama ini bergantung pada aktivitas impor mengalami dampak langsung dari kebijakan baru pemerintah.

Baca Juga :  John Herdman Tunjuk Tiga Asisten Lokal

“Sudah bangun puluhan tahun gudang, bangun puluhan kapal, infrastruktur, ada sumber daya manusia, tetapi langsung gudangnya kosong karena tidak impor,” ujar Amran.

Ia menilai perubahan ini memicu penyesuaian besar di sektor logistik dan perdagangan pangan nasional. Namun, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan tersebut untuk memperkuat kemandirian pangan.

Dampak pada Pasar Global

Amran mengungkapkan bahwa penghentian impor Indonesia ikut menekan harga beras di pasar dunia. Kondisi itu terjadi karena permintaan global berkurang signifikan.

Menurutnya, pada 2024 Indonesia sempat mengimpor sekitar 7 juta ton beras dan bahkan terjadi antrean panjang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Situasi itu berubah drastis ketika pemerintah mengambil langkah swasembada.

Perjalanan Menuju Swasembada

Dalam paparannya, Amran juga menceritakan tekanan yang ia hadapi selama proses perubahan kebijakan pangan nasional. Ia menyebut kondisi tersebut memberikan beban fisik dan mental yang cukup berat.

“Tahu Nak, karena saya tertekan seperti tadi, bukan Anda saja saya tekan, saya tertekan vertigo, dua kali saya jatuh,” kata Amran.

“Untung tidak ada kamera. Di mal jatuh, kemudian pada saat di rumah aku langsung jatuh, 7 jam dirawat baru bisa bangun. Kenapa? Stres,” tambahnya.

Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan langkah percepatan produksi pangan dalam negeri hingga akhirnya Indonesia mengklaim berhasil mencapai swasembada beras pada 2025.

Kebijakan Tanpa Impor dan Capaian Produksi

Amran menegaskan bahwa Indonesia tidak membuka keran impor beras konsumsi sepanjang 2025. Pemerintah kemudian mengumumkan capaian swasembada tersebut secara resmi pada awal 2026 saat kegiatan panen raya di Karawang.

Baca Juga :  Harga Emas Hari Ini Turun Tipis, Investor Manfaatkan Momentum Beli di Tengah Ketidakpastian Global

Ia menilai perubahan ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pergeseran Besar dalam Peta Pangan Dunia

Menurut Amran, keberhasilan Indonesia mengurangi impor tidak hanya berdampak pada domestik, tetapi juga mengubah keseimbangan perdagangan global. Negara-negara eksportir kini harus mencari pasar baru untuk menyerap produksi mereka.

Ia juga menyinggung perubahan struktur keuntungan dalam bisnis impor yang selama ini berjalan bertahun-tahun di Indonesia.

Langkah Indonesia menghentikan impor beras menandai babak baru dalam kebijakan pangan nasional. Di satu sisi, kebijakan ini memperkuat kemandirian. Namun di sisi lain, ia juga mengubah peta perdagangan global yang selama ini bergantung pada permintaan dari pasar Indonesia.

FAQ

1. Apa kebijakan utama yang disampaikan pemerintah?

Pemerintah menghentikan impor beras konsumsi dan mendorong swasembada pangan nasional.

2. Mengapa negara eksportir bereaksi?

Karena Indonesia selama ini menjadi salah satu pasar terbesar beras dunia.

3. Berapa impor beras Indonesia pada 2024?

Sekitar 7 juta ton.

4. Apa dampak di pasar global?

Harga beras dunia disebut mengalami tekanan akibat turunnya permintaan.

5. Apakah Indonesia masih impor beras?

Menurut penjelasan Amran, Indonesia tidak membuka impor beras konsumsi sepanjang 2025.(Tim)

Berita Terkait

BPJS Kesehatan Terapkan Aturan Baru Kontrol 2026, Pasien Wajib Ikuti Jadwal Ketat Mulai Berlaku Juni
Ekspor CPO Disatukan Mulai 2027, Pemerintah Terapkan Skema Satu Pintu Lewat PT DSI
Harga Sawit Tak Wajar, 300 Perusahaan Masuk Radar Hukum: Pemerintah Turun Tangan Lindungi Petani
Bengkulu Catat Tren Positif Pengangguran, BPS Apresiasi dan Siapkan Sensus Ekonomi Baru
KPK Naikkan Status Kasus OTT Muara Enim, Bukti Mengarah ke Dugaan Korupsi Proyek Pendidikan
Dari Sumbar ke Kejagung, Putra Sungai Penuh Dipercaya Duduki Jabatan Penting
UGM Pimpin 10 Kampus dengan Skor SINTA Tertinggi 2026, IAIN Kerinci Ikut Disorot
Bupati di Sumsel Terjaring OTT KPK, Kantor Disegel dan Aktivitas Lumpuh
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:00 WIB

BPJS Kesehatan Terapkan Aturan Baru Kontrol 2026, Pasien Wajib Ikuti Jadwal Ketat Mulai Berlaku Juni

Selasa, 9 Juni 2026 - 17:17 WIB

Ekspor CPO Disatukan Mulai 2027, Pemerintah Terapkan Skema Satu Pintu Lewat PT DSI

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:27 WIB

Harga Sawit Tak Wajar, 300 Perusahaan Masuk Radar Hukum: Pemerintah Turun Tangan Lindungi Petani

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:17 WIB

Bengkulu Catat Tren Positif Pengangguran, BPS Apresiasi dan Siapkan Sensus Ekonomi Baru

Selasa, 9 Juni 2026 - 11:36 WIB

KPK Naikkan Status Kasus OTT Muara Enim, Bukti Mengarah ke Dugaan Korupsi Proyek Pendidikan

Berita Terbaru