JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) kini menghadapi sorotan besar setelah pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp 1,03 triliun pada periode sebelumnya kembali mencuat ke publik. Di tengah pergantian kepemimpinan dan proses hukum yang berjalan, lembaga ini mulai mengubah arah kebijakan dengan menekankan efisiensi anggaran serta optimalisasi seluruh barang yang sudah terlanjur dibeli.
Di bawah kepemimpinan baru, BGN tidak hanya meninjau proyek motor listrik, tetapi juga seluruh pengadaan tahun 2025 yang mencakup perangkat teknologi, perlengkapan operasional, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Langkah ini muncul setelah temuan awal dugaan penyimpangan anggaran yang ikut menyeret nama pejabat lama.
Aset Lama Jadi Fokus Pemanfaatan
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin membiarkan aset negara terbengkalai. Ia mendorong agar seluruh barang yang sudah terlanjur dibeli tetap memiliki fungsi maksimal di lapangan.
Agustina menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari penataan ulang belanja negara di tahun berjalan.
“Secara keseluruhan bukan cuma motor, semua yang sudah dibelanjakan di 2025, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Kemarin kan sempat ada dibilang laptop dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan,” ujar Agustina.
Ia menekankan bahwa BGN tidak akan langsung menambah pengadaan baru jika fungsi barang yang ada masih mencukupi kebutuhan operasional.
Pengetatan Anggaran 2026
Memasuki tahun anggaran 2026, BGN mulai menerapkan penyisiran ketat terhadap setiap pos belanja. Fokus utama terletak pada sektor teknologi informasi dan perangkat pendukung yang dinilai berpotensi tumpang tindih dengan pengadaan sebelumnya.
Agustina menyebut evaluasi ini bertujuan agar tidak terjadi pemborosan anggaran negara di masa mendatang.
“Nah itu salah satu cara juga 2026. Kami sisir anggaranya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang ‘No itu nggak ada lagi di 2026.’ Lihat dulu terutama untuk IT, saya betul-betul lihat mana yang masih bisa dipakai, kita akan pakai kalau masih kurang kita lengkapi,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa prinsip utama BGN saat ini berfokus pada efisiensi tanpa mengurangi kebutuhan layanan di lapangan.
“Secara umum, saya nggak bicara satu-satu si kaos kaki lah, motor lah, apa enggak, tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025 karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya,” sambung Agustina.
Sorotan Pengadaan Rp 1 Triliun
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memaparkan bahwa pengadaan motor listrik tersebut mencapai 21.801 unit dengan nilai anggaran Rp 1,03 triliun. Ia juga mengungkapkan bahwa proses pengadaan masih menyisakan sejumlah masalah teknis di lapangan.
“Ini totalnya Rp 1,03 triliun anggarannya. Nah, kemudian setelah dicek rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Dan tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama ya,” kata Dudung.
Ia menambahkan bahwa hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya dugaan selisih anggaran yang cukup besar.
“Ada selisih diperkirakan sekitar Rp 200 M ya. Berbeda kalau BPK ngitungnya Rp 400 M. Ya ada markup. Ya ini mudah-mudahan proses hukumnya segera cepat ya,” lanjutnya.
Temuan tersebut kini masuk dalam radar aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan lembaga audit negara untuk menelusuri potensi penyimpangan lebih jauh.
Arah Baru Pengelolaan Aset BGN
Kondisi ini mendorong BGN untuk memperketat pengawasan internal dan memperbaiki sistem pengadaan. Lembaga tersebut kini menilai ulang seluruh program belanja agar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya meredam potensi pemborosan anggaran serta memastikan aset negara benar-benar memberikan manfaat langsung bagi operasional.
FAQ
1. Berapa jumlah motor listrik yang dibeli BGN?
BGN membeli sebanyak 21.801 unit motor listrik dalam satu paket pengadaan.
2. Berapa nilai total anggaran pengadaan tersebut?
Total anggaran mencapai sekitar Rp 1,03 triliun.
3. Apa masalah utama dalam pengadaan ini?
Temuan awal menunjukkan adanya dugaan markup serta selisih anggaran antara Rp 200 miliar hingga Rp 400 miliar.
4. Apa langkah BGN saat ini?
BGN menekankan pemanfaatan maksimal seluruh barang yang sudah dibeli serta memperketat belanja pada tahun 2026.
5. Apakah motor listrik tersebut sudah digunakan?
Sebagian unit masih dalam tahap perakitan dan belum sepenuhnya beroperasi di lapangan.(Tim)
