WFH 1 Hari Sepekan Disepakati, Tunggu Keputusan Prabowo

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 28 Maret 2026 - 00:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah menyepakati rencana penerapan work from home (WFH) satu hari setiap pekan. Pemerintah menyiapkan kebijakan ini sebagai upaya menghemat bahan bakar minyak di tengah dinamika global.

Tito menjelaskan, para pejabat menggelar rapat yang berlangsung cukup lama untuk membahas rencana tersebut. Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan itu, antara lain Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Seskab Teddy Indra Wijaya. Rapat itu juga membahas langkah antisipasi terhadap dampak konflik di Timur Tengah.

Baca Juga :  Menko Pangan Zulkifli Hasan Kunjungi Bengkulu, Petani Siap Sampaikan Aspirasi

Menurut Tito, para peserta rapat mencapai kesepakatan awal terkait opsi WFH satu hari dalam sepekan. Namun, pemerintah belum menetapkan keputusan final. Pemerintah masih membawa hasil rapat kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum mengumumkannya kepada publik.

Tito belum menyebutkan hari yang akan berlaku untuk WFH. Ia menegaskan bahwa pemerintah masih menunggu persetujuan Presiden sebelum menentukan jadwal tersebut.

Baca Juga :  Solusi Mudik Nyaman Tanpa Naik Motor Jauh, Ini Caranya

Ia juga menambahkan bahwa rencana penerapan WFH tidak menimbulkan kendala berarti bagi pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah pernah menerapkan skema kerja fleksibel ini saat pandemi COVID-19, ketika pegawai bekerja dari rumah dengan penyesuaian tertentu.

Dengan pengalaman tersebut, pemerintah menilai kebijakan WFH satu hari dalam sepekan dapat berjalan efektif. Saat ini, pemerintah menunggu keputusan akhir Presiden sebelum menerapkannya secara nasional.

Penulis : Idp

Editor : Ichwan Diaspora

Berita Terkait

DPR Siapkan Revisi UU Pemilu, Komisi II Buka Ruang Publik
Babak Baru Skandal MBG, Kejagung Tahan Tiga Eks Bos BGN
Belum Ada Jadwal Resmi, Calon ASN Kini Bisa Latihan CAT Gratis
Kejagung Geledah Kantor BGN, Aktivitas Lumpuh
PT DSI Ambil Peran Ekspor SDA, DPR Ingatkan Birokrasi Berpotensi Hambat Arus Dagang
Pancasila di Era Digital: Generasi Muda Soroti Jarak antara Nilai dan Praktik Sosial
Era Baru Pengawasan Ekspor Dimulai, PT DSI Mulai Kumpulkan Laporan Sawit dan Batu Bara
Cukup Senyum, Nomor HP Baru Langsung Aktif: Registrasi SIM Card Pakai Wajah Mulai Berlaku 1 Juli 2026
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 16:00 WIB

DPR Siapkan Revisi UU Pemilu, Komisi II Buka Ruang Publik

Rabu, 3 Juni 2026 - 19:27 WIB

Babak Baru Skandal MBG, Kejagung Tahan Tiga Eks Bos BGN

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:00 WIB

Belum Ada Jadwal Resmi, Calon ASN Kini Bisa Latihan CAT Gratis

Rabu, 3 Juni 2026 - 12:00 WIB

Kejagung Geledah Kantor BGN, Aktivitas Lumpuh

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:00 WIB

PT DSI Ambil Peran Ekspor SDA, DPR Ingatkan Birokrasi Berpotensi Hambat Arus Dagang

Berita Terbaru