JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk meniadakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Pemerintah mengganti PLTD dengan energi lokal, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), agar menghemat BBM dan mengurangi ketergantungan impor energi.
Menurut Bahlil, apalagi ketidakpastian geopolitik bisa mengancam pasokan energi jangka panjang.
“Kita harus memaksimalkan seluruh potensi energi domestik. Kita juga harus mengonversi energi dari fosil ke energi terbarukan,” jelas Bahlil usai Rapat Terbatas dengan Presiden di Istana Negara, Kamis (12/3/2026).
Untuk itu, Bahlil menggelar rapat perdana dengan delapan menteri dan PT PLN (Persero). Ia memimpin Satgas Percepatan Transisi Energi (EBTKE) untuk mempercepat penggunaan energi bersih dan kendaraan listrik.
Bahlil menambahkan, pemerintah akan mengganti PLTD secara bertahap. Namun demikian, pemerintah memastikan PLTS sudah beroperasi sebelum mematikan PLTD agar pasokan listrik tetap aman.
“Bangun dulu PLTS-nya. Setelah siap dan beroperasi, kita matikan PLTD,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah akan merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. RUPTL sebelumnya mencatat total kapasitas pembangkit baru mencapai 69,5 GW hingga 2034. Dari jumlah ini, 42,6 GW (61%) berasal dari pembangkit berbasis EBT, sedangkan 10,3 GW (15%) dari sistem penyimpanan energi.
Dari pembangkit EBT, PLTS menempati porsi terbesar, yaitu 17,1 GW, diikuti oleh PLTA 11,7 GW, PLTB 7,2 GW, PLTP 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan PLTN 0,5 GW. Pemerintah juga membangun kapasitas penyimpanan energi berupa PLTA pumped storage 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Sementara itu, pemerintah masih membangun pembangkit fosil 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.
Dengan demikian, langkah ini mendukung transisi energi bersih dan menekan konsumsi BBM, terutama saat harga energi global tidak menentu.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
