JAKARTA – Pemerintah mempercepat strategi penguatan ekonomi rakyat dengan fokus pada UMKM dan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan baru. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengajukan tambahan anggaran Rp1 triliun, sementara Presiden Prabowo Subianto mendorong pemanfaatan aset negara agar pelaku usaha kecil memperoleh ruang ekspansi yang lebih luas.
Pemerintah Percepat Penguatan Ekonomi Rakyat
Pemerintah pusat menempatkan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan ekonomi nasional. Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga bergerak lebih agresif membuka akses usaha bagi pelaku UMKM.
Cak Imin menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha kecil, tetapi juga mengarahkan seluruh instrumen negara untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan produktif.
Ia menegaskan pemerintah ingin UMKM naik kelas melalui akses permodalan yang lebih mudah, perluasan pasar, dan dukungan infrastruktur usaha yang lebih nyata.
Usulan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun untuk Ekraf dan UMKM
Cak Imin mengusulkan penambahan anggaran khusus sebesar Rp1 triliun untuk memperkuat program UMKM dan ekonomi kreatif pada tahun berjalan. Ia menyampaikan usulan itu langsung dalam pembahasan kebijakan fiskal bersama pemerintah pusat.
Ia menilai sektor UMKM membutuhkan dorongan anggaran yang lebih besar agar mampu bersaing di tengah transformasi ekonomi digital dan global.
Selain itu, ia menekankan bahwa tambahan anggaran tersebut akan mendukung berbagai program, mulai dari pelatihan, promosi produk, hingga penyelenggaraan festival ekonomi kreatif di berbagai daerah.
Pemanfaatan Aset Negara untuk Ruang Usaha UMKM
Pemerintah juga mengubah strategi pemanfaatan aset negara yang selama ini tidak aktif. Kementerian dan BUMN akan membuka akses bagi pelaku UMKM untuk menggunakan aset idle sebagai ruang usaha.
Cak Imin menjelaskan bahwa pemerintah akan mengubah sejumlah gedung, lahan, dan fasilitas milik negara menjadi pusat pemasaran produk UMKM, ruang pameran, hingga lokasi kegiatan ekonomi kreatif.
Langkah ini bertujuan memperluas akses pasar sekaligus mengurangi biaya operasional pelaku usaha kecil.
Perkuat Akses Pembiayaan Melalui KUR
Pemerintah juga memperkuat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sumber pembiayaan utama UMKM. Cak Imin meminta lembaga keuangan mempercepat proses penyaluran kredit tanpa hambatan administratif yang berlebihan.
Ia menekankan bahwa pembiayaan murah dan cepat menjadi kunci agar pelaku usaha kecil mampu memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing.
Pemerintah juga terus mendorong integrasi data penerima bantuan agar penyaluran kredit lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko tumpang tindih program.
Perluasan Perlindungan Sosial Berbasis Data Tunggal
Selain sektor ekonomi, pemerintah memperkuat program perlindungan sosial dengan total anggaran mencapai Rp508,2 triliun. Dana ini mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran.
Cak Imin menegaskan pemerintah mengharuskan semua kementerian menggunakan satu basis data agar distribusi bantuan tidak lagi tumpang tindih dan lebih akurat.
Arah Kebijakan: UMKM sebagai Fondasi Ekonomi Nasional
Pemerintah menempatkan UMKM sebagai fondasi utama ekonomi nasional dalam jangka panjang. Strategi ini mencakup penguatan akses modal, perluasan pasar digital, serta pemanfaatan aset negara.
Dengan kombinasi kebijakan fiskal, pembiayaan, dan perlindungan sosial, pemerintah menargetkan UMKM mampu menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru di seluruh wilayah Indonesia.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
