SUNGAI PENUH – Program percepatan penurunan stunting di Kota Sungai Penuh terus berjalan. Namun, di balik pelaksanaan program tersebut, sejumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader Posyandu mengeluhkan keterlambatan pembayaran insentif yang sudah berlangsung selama empat bulan.
Para kader tetap turun ke lapangan untuk mendampingi keluarga sasaran, memantau kondisi kesehatan ibu dan anak, serta menjalankan berbagai kegiatan pendukung program stunting. Akan tetapi, hingga memasuki akhir Juni 2026, mereka belum menerima insentif yang menjadi hak mereka.
Selain insentif, para kader juga belum memperoleh bantuan paket data internet yang selama ini mereka gunakan untuk pelaporan dan koordinasi kegiatan. Kondisi tersebut memicu kekecewaan karena para kader harus terus bekerja sambil menunggu kepastian pembayaran.
Kader Pertanyakan Kepastian Pencairan
Salah seorang kader TPK mengaku kecewa dengan lambatnya pencairan insentif. Menurutnya, keterlambatan pembayaran sudah berlangsung cukup lama dan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
“Biasanya insentif untuk periode Januari hingga April sudah kami terima, tetapi kali ini belum cair,” ungkapnya.
Ia menuturkan bahwa para kader terus menjalankan tugas sesuai jadwal. Mereka juga harus mengeluarkan biaya pribadi untuk mendukung sejumlah aktivitas lapangan.
Karena itu, banyak kader mulai mempertanyakan kepastian pencairan insentif yang seharusnya mereka terima sejak beberapa bulan lalu.
Administrasi Rampung Sejak April
Lebih lanjut, kader tersebut menjelaskan bahwa proses administrasi sebenarnya telah selesai sejak April 2026. Saat itu, para kader sudah menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bagian dari proses pencairan insentif.
“Ya, SPJ sudah kami tandatangani pada April lalu. Sekarang sudah memasuki Juni, kami tetap harus bekerja dan menjalankan tugas di lapangan, tetapi insentif triwulan hingga kini belum juga dibayar,” bebernya dengan nada kesal.
Menurutnya, dokumen SPJ mencantumkan nilai insentif sebesar Rp120 ribu untuk setiap kader. Namun hingga saat ini, para kader belum menerima dana tersebut.
“Dalam SPJ yang kami tandatangani, nilai insentif tercantum sebesar Rp120 ribu per orang. Selain itu, kami juga belum menerima bantuan paket data internet,” jelasnya.
Kader Tetap Dukung Program Prioritas Nasional
Meski menghadapi keterlambatan pembayaran, para kader tetap mendukung program percepatan penurunan stunting yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Mereka menjalankan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, memberikan edukasi kesehatan, serta membantu pemantauan tumbuh kembang anak di tingkat desa dan kelurahan.
Peran kader TPK menjadi salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh sebab itu, dukungan anggaran yang tepat waktu sangat penting untuk menjaga kelancaran kegiatan di lapangan.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran program tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, instansi terkait di daerah mengelola anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan program.
Kader Harap Ada Kejelasan
Sementara itu, para kader berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pembayaran insentif dan bantuan paket data internet. Mereka menilai kejelasan informasi sangat penting agar para kader dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang dan optimal.
Di sisi lain, keterlambatan pembayaran yang berlangsung selama empat bulan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai proses pencairan anggaran. Para kader berharap pihak terkait segera menyelesaikan persoalan tersebut sehingga program penanganan stunting dapat berjalan lebih maksimal.
Hingga berita ini terbit, pihak DP3AP2KB Kota Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab keterlambatan pembayaran insentif kader TPK dan bantuan paket data internet.(Tim)
