SUNGAI PENUH – Penataan pedagang di kawasan Tanjung Bajure oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh diduga memicu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga ratusan juta rupiah, setelah berbagai keterangan dan temuan muncul dari para pedagang dalam forum resmi DPRD yang membahas kondisi pengelolaan kawasan tersebut.
Hal itu terungkap dalam hearing DPRD Kota Sungai Penuh bersama para pedagang pada Jumat (27/3/2026), ketika para pedagang menyampaikan bahwa mereka membayar biaya harian sekitar Rp17 ribu yang mencakup berbagai komponen, mulai dari kebersihan, keamanan, penggunaan payung, hingga fasilitas parkir yang mereka gunakan setiap hari dalam aktivitas berdagang.
“Untuk satu hari lebih kurang Rp17 ribu yang wajib kami bayar,” ujar salah satu pedagang kepada wartawan di kantor DPRD Kota Sungai Penuh, sambil menjelaskan rincian pungutan yang mereka terima dan mereka bayarkan setiap hari dalam menjalankan usaha di kawasan tersebut.
Para pedagang juga menyampaikan bahwa pungutan tersebut belum mencakup retribusi atau karcis yang petugas pungut setiap hari di lapangan, sehingga mereka menilai muncul beban tambahan yang harus mereka tanggung di luar biaya utama yang mereka bayarkan dalam kegiatan berdagang.
Selain itu, para pedagang juga mengungkapkan bahwa mereka menyewa lapak dari pihak tertentu yang mereka sebut sebagai oknum, meskipun mereka tidak menyebutkan identitas pihak tersebut secara rinci, sehingga kondisi ini menimbulkan tanda tanya terkait mekanisme pengelolaan dan distribusi lapak di kawasan tersebut.
Informasi yang beredar juga menyebut bahwa pihak pengelola atau pemilik lapak mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat proses relokasi pedagang dari kawasan Tanjung Bajure, sehingga kondisi tersebut ikut memicu perhatian masyarakat dan mendorong pembahasan lebih lanjut terkait tata kelola kawasan.
Dukung Penataan
Sementara itu, warga Kota Sungai Penuh, Hendri, menilai bahwa penataan pedagang yang pemerintah lakukan justru membawa dampak positif karena ia melihat kawasan menjadi lebih tertib, lebih bersih, dan jalan di sekitar lokasi menjadi lebih lebar serta lebih nyaman bagi masyarakat yang melintas setiap hari.
Ia juga meminta pemerintah untuk menertibkan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pengelolaan lapak agar Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh dapat meningkat secara optimal, karena menurutnya selama ini pihak-pihak tertentu justru meraup keuntungan dari situasi tersebut.
“Selama ini yang meraih keuntungan itu oknum,” katanya, sambil berharap pemerintah menindaklanjuti persoalan ini secara tegas, transparan, dan terukur agar pengelolaan kawasan dapat berjalan lebih baik ke depan.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
