JAKARTA – Pemerintah menargetkan penerapan bahan bakar minyak (BBM) campuran etanol sebesar 20 persen atau E20 mulai berjalan pada 2028. Kebijakan ini menjadi salah satu strategi utama untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin yang masih cukup tinggi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, program ini tidak hanya berorientasi pada transisi energi, tetapi juga penguatan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik.
Impor Bensin Masih Capai Separuh Kebutuhan Nasional
Bahlil menjelaskan, konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Dari jumlah tersebut, Indonesia masih mengimpor sekitar 20 juta kiloliter atau hampir separuh kebutuhan.
Menurut dia, kondisi ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak global. Karena itu, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis bahan baku lokal seperti singkong, jagung, dan tebu untuk produksi etanol.
“Kalau kita terapkan E20, kita bisa mengurangi impor bensin sekitar 8 juta kiloliter,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).
Brasil Jadi Contoh Pengembangan Etanol
Pemerintah mengacu pada pengalaman Brasil yang sudah lebih dulu menerapkan mandatori campuran etanol dalam bahan bakar. Negara tersebut berhasil membangun ekosistem energi berbasis pertanian yang kuat sekaligus mengurangi impor bahan bakar fosil.
Bahlil menyebut Indonesia memiliki potensi serupa karena ketersediaan bahan baku pertanian yang melimpah. Ia menilai sinergi sektor energi dan pertanian dapat mempercepat implementasi E20 secara nasional.
Keberhasilan Biodiesel Jadi Dasar Optimisme
Pemerintah juga menilai keberhasilan program biodiesel sebagai dasar optimisme penerapan E20. Saat ini, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor solar setelah menjalankan mandatori biodiesel berbasis minyak sawit secara bertahap selama hampir satu dekade.
Kebijakan tersebut kini telah mencapai campuran 40 persen (B40) dan pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 50 persen pada Juli mendatang.
“Sebagian besar kebutuhan solar yang dulu kita impor sudah digantikan oleh produksi dalam negeri berbasis sawit,” ujar Bahlil.
LPG Masih Jadi Tantangan Energi Nasional
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi tantangan besar pada sektor LPG. Indonesia mengimpor sekitar 7,47 juta metrik ton LPG setiap tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,94 juta metrik ton.
Kondisi ini membuat negara harus menanggung subsidi LPG hingga Rp 80–87 triliun per tahun. Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah mulai mendorong penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif.
CNG Diuji Coba untuk Rumah Tangga
Pemerintah telah menguji coba penggunaan CNG di sejumlah restoran dan dapur program makan bergizi gratis. Teknologi ini diklaim lebih efisien karena dapat menekan biaya energi hingga 30–40 persen dibanding LPG.
Saat ini, pemerintah menyiapkan perluasan distribusi CNG agar dapat digunakan oleh rumah tangga dalam skala lebih luas.
Diversifikasi Sumber Impor Minyak
Selain fokus pada energi terbarukan, pemerintah juga mengubah strategi impor minyak mentah. Indonesia tidak lagi bergantung pada satu kawasan, khususnya Timur Tengah.
Pemerintah kini memperluas sumber impor dari Afrika, Amerika, hingga Rusia untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
“Setiap langkah ini kami ambil untuk menjamin kebutuhan energi 280 juta rakyat Indonesia tetap aman dan berkelanjutan,” kata Bahlil.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap Indonesia mampu memperkuat kemandirian energi sekaligus mengurangi tekanan impor dalam beberapa tahun ke depan.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
