BENGKULU – Penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit di Bengkulu dalam beberapa hari terakhir memicu sorotan tajam pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Bengkulu kini menaruh perhatian pada kemungkinan adanya distorsi di rantai distribusi yang membuat harga di tingkat petani jatuh lebih dalam dibandingkan harga ketetapan resmi.
Pemprov Temukan Gejala Ketidaksesuaian Harga di Lapangan
Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengungkapkan bahwa pemerintah daerah mulai melihat adanya ketidaksesuaian antara harga ketetapan TBS dan harga yang diterima petani di sejumlah wilayah. Kondisi ini mendorong Pemprov bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi bersama dinas perkebunan kabupaten/kota.
Ia menilai situasi tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai fluktuasi pasar biasa, karena penurunan terjadi cukup tajam dalam waktu singkat dan berdampak langsung pada pendapatan petani.
Pemprov Minta Audit Lapangan ke Pabrik dan Pengepul
Untuk memperjelas akar masalah, Mian meminta seluruh kepala dinas di daerah turun langsung ke pabrik kelapa sawit dan jalur pengepul. Langkah ini bertujuan memetakan alur penetapan harga serta mengidentifikasi potensi praktik yang merugikan petani.
“Ini menjadi perhatian bagi kepala dinas di daerah agar pabrikan kelapa sawit tidak sekonyong-konyong menjatuhkan harga di tingkat petani sebelum ada kebijakan resmi. Apalagi penurunannya sangat drastis,” ujar Mian, Jum’at (22/05/2026)
Sorotan ke Transparansi Tata Niaga Sawit
Mian juga menekankan perlunya keterbukaan data dalam tata niaga sawit. Ia menyoroti praktik yang berpotensi mengganggu stabilitas harga, termasuk ketidaktertiban pelaporan dan distribusi komoditas.
“Kita melaksanakan rapat ini untuk memberikan keteduhan dan ketenangan kepada masyarakat bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan melindungi petani di daerah. Pemerintah saat ini membutuhkan transparansi, tidak ada lagi ekspor titip-titip, data yang tidak tercatat di negara, maupun praktik mark up. Ini harus kita berikan pengertian kepada masyarakat,” kata Mian.
Pemerintah Pusat Disorot dalam Stabilitas Harga
Di sisi lain, Pemprov Bengkulu juga menilai kebijakan pemerintah pusat berperan dalam menjaga keseimbangan harga komoditas sawit secara nasional. Mian menyebut kebijakan tersebut bertujuan mengendalikan sistem ekonomi agar tetap stabil.
“Kita yakin kebijakan Presiden Prabowo ini untuk mengontrol ekonomi kita,” imbuhnya.
Harga TBS Turun di Lapangan, Petani Tertekan
Meski harga ketetapan TBS berada di angka Rp3.465 per kilogram, sejumlah petani di Bengkulu melaporkan harga jual di lapangan turun lebih rendah dalam dua hari terakhir. Kondisi ini membuat petani menghadapi tekanan pendapatan, terutama di tengah biaya produksi yang tetap tinggi.
FAQ
1. Apa penyebab utama penurunan harga TBS di Bengkulu?
Pemerintah masih menelusuri dugaan gangguan di rantai distribusi dan mekanisme penetapan harga di lapangan.
2. Apa langkah cepat Pemprov Bengkulu?
Pemprov menggelar rapat koordinasi dan meminta dinas turun langsung ke pabrik serta pengepul.
3. Apakah harga TBS berubah secara resmi?
Tidak. Harga ketetapan masih di sekitar Rp3.465 per kilogram, namun harga lapangan dilaporkan lebih rendah.
4. Apa fokus pengawasan pemerintah daerah?
Pemda fokus pada transparansi data, tata niaga, serta kemungkinan penyimpangan di tingkat distribusi.
5. Siapa yang memimpin penanganan masalah ini?
Wakil Gubernur Bengkulu Mian memimpin langsung koordinasi lintas dinas.
Penulis : Andini
Editor : Ichwan Diaspora
