JAKARTA – Rencana pemerintah menata ulang tata niaga ekspor minyak sawit mentah (CPO) lewat skema satu pintu kembali memantik perhatian pelaku hulu. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tersebut agar petani sawit rakyat tidak menjadi pihak yang paling terpukul oleh perubahan sistem perdagangan.
SPKS menilai pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai pengelola ekspor komoditas strategis berpotensi mengubah struktur pasar sawit nasional secara signifikan. Karena itu, organisasi petani tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap posisi tawar petani di tengah dinamika kebijakan baru ini.
Kekhawatiran Dampak Langsung ke Petani
Kepala Departemen Advokasi SPKS, Marselinus Andri, menegaskan bahwa reformasi tata kelola ekspor sawit tidak boleh berdiri sendiri tanpa pembenahan sektor hulu. Ia menilai kondisi petani masih lemah secara struktural sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan.
“Posisi tawar petani yang lemah, ketergantungan terhadap rantai pasok, rendahnya produktivitas, serta tingginya kerentanan terhadap fluktuasi pasar membuat petani menjadi pihak yang paling rentan terdampak setiap perubahan kebijakan perdagangan sawit nasional,” ungkap Marselinus, Jumat (29/5/2026).
Menurut SPKS, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan ekspor tidak langsung menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
Harga TBS Tertekan Sejak Kebijakan Diumumkan
SPKS mencatat tekanan harga mulai muncul setelah pemerintah mengumumkan rencana ekspor satu pintu melalui DSI. Organisasi itu menyebut harga TBS di sejumlah daerah turun rata-rata hingga sekitar Rp1.000 per kilogram.
Marselinus menyebut kondisi harga belum menunjukkan pemulihan berarti hingga saat ini. Ia menilai pasar merespons kebijakan tersebut tanpa adanya instrumen penyangga yang cukup kuat dari pemerintah.
Lebih lanjut, SPKS menilai pemerintah belum menyiapkan langkah mitigasi yang memadai untuk meredam dampak langsung di lapangan. Akibatnya, petani harus menanggung penyesuaian pasar secara langsung.
“Kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI ini belum diikuti dengan strategi mitigasi yang memadai. Faktanya, sejak diumumkan, harga TBS justru turun dan hingga hari ini belum pulih di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa respons pasar langsung dibebankan kepada petani, sementara pemerintah belum memiliki langkah konkret untuk meredam dampaknya,” katanya.
SPKS Dorong Transparansi Tanpa Monopoli Perdagangan
Di sisi lain, SPKS tidak menolak upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor. Namun, organisasi ini menolak pendekatan yang terlalu terpusat karena dinilai berisiko menciptakan distorsi pasar.
SPKS menilai pemerintah masih bisa memperkuat pengawasan ekspor tanpa harus membentuk jalur tunggal perdagangan. Digitalisasi sistem, transparansi transaksi, serta penguatan regulasi dinilai lebih tepat untuk menutup celah praktik seperti under invoicing dan transfer pricing.
Selain itu, SPKS mendorong agar pemerintah tetap membuka ruang diversifikasi mekanisme ekspor agar struktur pasar tetap kompetitif dan sehat.
Risiko Monopsoni Mengintai Struktur Harga
SPKS juga mengingatkan potensi munculnya monopsoni jika satu entitas menguasai pembelian CPO. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga TBS di lapangan.
Marselinus menegaskan negara memang perlu memperkuat tata kelola, tetapi tidak boleh mengorbankan keseimbangan pasar.
“Negara boleh memperkuat tata kelola ekspor, tetapi tidak boleh menciptakan struktur pasar yang justru semakin melemahkan posisi tawar petani. Petani sawit tidak boleh menjadi penanggung utama risiko dari kebijakan yang dirancang di tingkat pusat,” tegas Marselinus.
FAQ
1. Apa yang dikhawatirkan SPKS dari kebijakan ekspor satu pintu?
SPKS khawatir kebijakan tersebut menekan harga TBS dan melemahkan posisi petani sawit rakyat.
2. Apa dampak yang sudah terlihat di lapangan?
SPKS mencatat penurunan harga TBS hingga sekitar Rp1.000 per kilogram di beberapa wilayah.
3. Apakah SPKS menolak pembenahan tata kelola ekspor?
Tidak. SPKS mendukung perbaikan tata kelola, tetapi meminta pendekatan yang tidak memusatkan perdagangan.
4. Apa alternatif yang disarankan SPKS?
SPKS mendorong digitalisasi, transparansi, dan penguatan regulasi tanpa sistem monopoli ekspor.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
