JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara uji materi terkait penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam persidangan yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Senin (15/6/2026) itu, guru dan orang tua murid penerima program MBG menyampaikan langsung pengalaman serta keluhan mereka di hadapan majelis hakim.
Perkara ini mencakup nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026. Sidang menghadirkan saksi dari pihak pemohon, termasuk guru dan wali murid yang merasakan dampak langsung dari pelaksanaan program tersebut di lingkungan pendidikan.
Guru Soroti Dampak Langsung Program MBG
Salah satu saksi, Iman Zanatul Haeri, yang berprofesi sebagai guru sejarah Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah Pondok Pesantren Yayasan Said Aqil Siroj sekaligus Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), memaparkan berbagai dampak yang ia temukan di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah guru honorer hingga guru PPPK menghadapi perubahan kondisi kerja setelah program MBG berjalan. Menurutnya, sebagian guru kehilangan pekerjaan, sementara sebagian lainnya mengalami tekanan kerja yang meningkat.
Iman menilai situasi tersebut memunculkan ketidakpastian dalam dunia pendidikan. Ia juga menyoroti kondisi kesejahteraan guru yang menurutnya ikut tertekan akibat perubahan alokasi dan pengelolaan anggaran.
Dalam persidangan, Iman menegaskan hasil temuannya berdasarkan survei terhadap 239 guru. Dari jumlah tersebut, 92 guru mengaku mengalami peningkatan beban kerja sekaligus penurunan waktu efektif untuk kegiatan belajar mengajar.
Ia juga mencatat berbagai persoalan lain yang muncul di lapangan, mulai dari keterlambatan gaji, penurunan tunjangan, keterbatasan fasilitas pendidikan, hingga minimnya peluang pengangkatan menjadi PPPK.
“Jadi dari survei tersebut, kemudian ada beberapa tema utama yang dinyatakan oleh teman-teman guru, ketidakpastian karier guru, kesejahteraan menurun, pemotongan tunjangan, anggaran pendidikan berkurang, beban kerja meningkat, ketimpangan kebijakan, dampak psikologis. Apa yang dikatakan oleh guru? ‘Saya ragu melanjutkan karier sebagai guru’. Saya kurasi dari ratusan tersebut jadi 11 lah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa banyak guru menyampaikan keresahan yang sama, terutama terkait masa depan profesi mereka di tengah perubahan kebijakan yang terjadi cepat.
“Singkatnya adalah bahwa ini semua jenis guru itu terdampak dari MBG,” uhar Iman.
Orang Tua Murid Ikut Sampaikan Pengalaman
Selain guru, sidang juga menghadirkan orang tua murid penerima manfaat MBG, Rika Iffati Farihah. Ia menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan program di sekolah anaknya.
Meski tidak merinci secara panjang dalam kutipan persidangan, kehadiran orang tua murid memperkuat gambaran bahwa dampak program tidak hanya dirasakan oleh tenaga pendidik, tetapi juga oleh keluarga siswa yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut.
Perdebatan Anggaran Pendidikan Mencuat
Sidang ini menjadi bagian dari gugatan yang menyoroti penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 untuk mendanai program MBG. Para pemohon meminta agar MK meninjau kembali kebijakan tersebut karena mereka menilai alokasi dana pendidikan mengalami perubahan signifikan.
Di sisi lain, perdebatan publik terus berkembang karena sebagian pihak menilai program makan bergizi gratis membawa manfaat sosial, sementara pihak lain menyoroti dampaknya terhadap sektor pendidikan, terutama bagi guru dan pengelolaan sekolah.
Dampak di Lapangan Jadi Sorotan
Temuan yang disampaikan para saksi dalam sidang menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara tujuan program dan pelaksanaannya di lapangan. Guru mengeluhkan beban tambahan, sementara kebijakan baru disebut mengubah struktur kerja di sekolah.
Dalam situasi tersebut, MK kini menghadapi pertimbangan penting untuk menilai apakah kebijakan anggaran tersebut sudah sesuai dengan prinsip konstitusi, khususnya terkait hak atas pendidikan yang layak.
FAQ
1. Apa yang dibahas dalam sidang MK ini?
Sidang membahas uji materi penggunaan anggaran pendidikan APBN 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Siapa saja yang hadir sebagai saksi?
Guru dan orang tua murid penerima MBG hadir sebagai saksi dari pihak pemohon.
3. Apa keluhan utama para guru?
Guru melaporkan peningkatan beban kerja, ketidakpastian karier, keterlambatan gaji, serta penurunan tunjangan.
4. Berapa guru yang menjadi responden survei?
Sebanyak 239 guru mengikuti survei yang disampaikan dalam sidang.
5. Apa inti gugatan dalam perkara ini?
Pemohon meminta MK meninjau penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG dalam APBN 2026.(Tim)
