JAMBI – Kasus dugaan korupsi pengadaan tanah menyeret mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim). Kasus ini memicu sorotan luas dari masyarakat.
Perkara ini tidak hanya menyentuh penegakan hukum. Kasus ini juga mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan.
Lembaga Bantuan Hukum Naluri Keadilan menilai kasus ini sebagai pukulan serius bagi masyarakat. Selama ini, masyarakat menggantungkan harapan pada BPN untuk melindungi hak atas tanah.
Direktur LBH NADI, Adam Deyant Biharu, menegaskan bahwa kasus ini menyangkut krisis kepercayaan.
“Ini bukan sekadar kasus korupsi. Ini persoalan kepercayaan. Saat institusi pelindung ikut terlibat, masyarakat kehilangan tempat mencari keadilan,” kata Adam.
Ia menilai BPN gagal menjaga posisi sebagai lembaga penengah. Masyarakat kini meragukan netralitas BPN, terutama dalam konflik agraria.
Kelompok rentan merasakan dampak paling besar. Mereka selama ini berjuang mempertahankan hak atas tanah.
LBH NADI menilai praktik penyimpangan dalam konflik agraria kerap terjadi. Namun, kasus dalam proyek negara memperbesar dampaknya.
Kasus ini memicu potensi kerugian negara. Kasus ini juga mempercepat penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan.
Selama ini, BPN memegang peran strategis dalam menentukan legalitas tanah. BPN juga mewakili negara dalam urusan pertanahan. Kini, publik mulai mempertanyakan peran tersebut.
LBH NADI menegaskan bahwa persoalan pertanahan menyangkut keadilan sosial, bukan sekadar administrasi.
“Ketika penjaga tanah ikut bermain, yang dipertaruhkan bukan hanya hukum, tetapi masa depan keadilan,” ujarnya.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
