JAKARTA – Komisi I DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi resmi ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 11 Februari 2026. Komisi I membahas penguatan sistem kearsipan daerah, pencegahan sengketa batas wilayah, dan perlindungan arsip sebagai memori kolektif bangsa.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi Hapis Hasbiallah memimpin rombongan. Anggota Komisi I yang ikut dalam kunjungan itu antara lain Izhar Majid, M. Chandra Muzaffar Alghiffari, Zulkifli Linus, Bima Audia Pratama, Pinto Jayanegara, Raden Fauzi, Ibnu Sina, Abun Yani, dan Rucita Arfianisa. Tenaga ahli dan staf pendamping juga ikut mendampingi rombongan.
Perwakilan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Muaro Jambi ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Direktur Kearsipan Wilayah II ANRI, Wawan, S.IP., M.AP, bersama jajaran menerima langsung kedatangan rombongan.
Komisi I Fokus Perkuat Sistem Kearsipan Daerah
Dalam pertemuan itu, Komisi I dan ANRI menggelar dialog terbuka. Kedua pihak membahas tantangan pengelolaan arsip daerah di era tata kelola modern.
ANRI menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengelola kearsipan. ANRI juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam pengelolaan arsip.
Jadikan Pulau Berhala Sebagai Pembelajaran Administratif
DPRD Provinsi Jambi mengangkat sengketa Pulau Berhala sebagai salah satu topik utama. Sengketa tersebut pernah memicu perdebatan administratif antarwilayah.
Komisi I menilai arsip kewilayahan memegang peran penting dalam pengambilan keputusan nasional.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, menyatakan kasus tersebut memberi pelajaran penting bagi daerah. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat konsolidasi arsip sejarah dan administrasi wilayah.
Ia menegaskan bahwa negara bekerja berdasarkan dokumen resmi. Ia juga mengingatkan bahwa arsip yang tidak tertata dapat melemahkan posisi daerah dalam argumentasi administratif.
ANRI Dorong Penelusuran Arsip Lintas Sumber
Arsip kolonial dan pascakemerdekaan terkait wilayah tersebar di berbagai koleksi. ANRI mendorong peneliti dan pemerintah daerah melakukan penelusuran lintas sumber.
Provinsi Jambi memiliki naskah sumber berjudul Citra Jambi dalam Arsip yang terbit pada 2006. Dokumen itu dapat menjadi rujukan awal penelusuran lanjutan.
Komisi I Tegaskan Arsip Sebagai Fondasi Peradaban
Dewan menegaskan bahwa arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif. DPRD Provinsi itu menempatkan arsip sebagai fondasi peradaban bangsa.
Ketua Komisi I Hapis Hasbiallah menyatakan banyak konflik batas wilayah muncul karena lemahnya dokumentasi sejarah. Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat sistem kearsipan untuk menjaga sejarah sekaligus mencegah konflik.
Ia juga menilai arsip berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
