JAKARTA – Pemerintah Gabon memutus akses sejumlah platform media sosial. Keputusan itu muncul saat negara tersebut menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Krisis likuiditas terus menekan keuangan negara. Selain itu, sekitar 2,5 juta penduduk bergantung pada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di tengah situasi tersebut, warga ramai membahas lonjakan harga kebutuhan pokok di media sosial. Mereka juga menyoroti tingkat pengangguran yang mencapai 20 persen. Pemerintah kemudian membatasi akses platform digital setelah menilai diskusi itu memicu ketegangan publik.
Regulator Soroti Stabilitas Nasional
Otoritas komunikasi Gabon menyampaikan alasan resmi kebijakan tersebut. Pemerintah khawatir terhadap penyebaran konten yang dapat memicu perpecahan sosial. Regulator menilai sejumlah unggahan mengandung unsur kebencian, fitnah, dan provokasi.
Karena itu, pemerintah membatasi akses aplikasi milik Meta seperti Facebook dan Instagram. Pemerintah juga menghentikan akses ke YouTube dan TikTok. Kelompok pemantau internet NetBlocks mencatat gangguan layanan mulai terjadi pada Rabu, 18 Februari 2026 waktu setempat. Kantor berita Reuters kemudian mengutip laporan tersebut pada Kamis, 19 Februari 2026.
Meski demikian, seorang saksi di ibu kota menyebut warga masih dapat mengakses Facebook, Instagram, dan X hingga Rabu sore. Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan kapan pembatasan itu akan berakhir.
Dampak ke Aktivitas Ekonomi
Kebijakan ini memicu kritik dari kalangan masyarakat sipil. Aktivis Nicaise Moulombo menilai langkah tersebut memperburuk kondisi ekonomi yang sudah rapuh. Ia menegaskan bahwa banyak pelaku usaha kecil mengandalkan media sosial untuk menjalankan bisnis.
Menurutnya, jejaring sosial bukan sekadar sarana hiburan. Warga memanfaatkan platform digital untuk bekerja, berdagang, berinovasi, dan menyampaikan aspirasi. Karena itu, ia menilai pembatasan akses melumpuhkan sebagian aktivitas ekonomi dan sosial.
Tantangan Fiskal dan Politik
Selain tekanan sosial, Gabon juga menghadapi tantangan fiskal. Bank Dunia menilai ekonomi negara itu belum sepenuhnya pulih meski pemerintah menjalankan transisi politik dan reformasi. Lembaga tersebut memperkirakan posisi fiskal Gabon tetap rapuh dalam waktu dekat.
Saat ini, Presiden Brice Oligui Nguema memimpin pemerintahan setelah memenangkan pemilihan pada April tahun lalu. Ia memimpin kudeta pada Agustus 2023 dan mengakhiri kekuasaan Presiden Ali Bongo beserta keluarganya yang berkuasa selama puluhan tahun.
Pemerintah kini menghadapi tantangan besar. Mereka harus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus merespons dinamika kebebasan berekspresi di ruang digital.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
