SUNGAI PENUH – DPRD Kota Sungai Penuh menyoroti kinerja Kantor Pertanahan (BPN) setempat setelah masyarakat terus menyuarakan keluhan terkait lambatnya pelayanan administrasi pertanahan. Sorotan ini muncul karena warga menilai proses pengurusan dokumen tanah masih berjalan berbelit, tidak transparan, dan sering memakan waktu lama.
Anggota Komisi I DPRD Sungai Penuh, Fajran, menerima banyak laporan langsung dari masyarakat yang menghadapi hambatan saat mengurus sertifikat tanah maupun dokumen pertanahan lainnya. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem pelayanan yang berjalan di kantor tersebut.
Selain itu, Fajran menegaskan bahwa pelayanan publik di sektor pertanahan seharusnya memberikan kepastian, kemudahan, dan kejelasan informasi. Namun, ia melihat kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya sehingga masyarakat merasa dirugikan dalam proses administrasi.
Keluhan Warga Terus Meningkat
Seiring waktu, Fajran mencatat bahwa keluhan masyarakat tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat. Warga menyampaikan bahwa mereka harus menunggu terlalu lama untuk menyelesaikan satu urusan, sementara petugas kurang memberikan penjelasan yang mudah dipahami.
“Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh ini masih tergolong buruk. Banyak masyarakat mengeluhkan proses yang lambat, informasi yang tidak jelas, dan pelayanan yang belum sepenuhnya ramah,” ujar Fajran, Selasa (09/6/2026)
Lebih lanjut, ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa kantor pertanahan perlu segera memperbaiki pola kerja. Ia menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh menyulitkan masyarakat, apalagi dalam urusan yang menyangkut kepastian hukum kepemilikan tanah.
DPRD Dorong Perubahan Sistem Pelayanan
Di sisi lain, Fajran mendorong pihak BPN Sungai Penuh untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sistem pelayanan. Ia menekankan perlunya pembenahan dari sisi prosedur, alur kerja, hingga peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
Selain itu, ia meminta agar kantor pertanahan membuka informasi layanan secara lebih transparan sehingga masyarakat memahami setiap tahapan pengurusan dokumen. Ia juga menilai digitalisasi layanan dapat mempercepat proses sekaligus mengurangi potensi kebingungan di masyarakat.
“Harus ada perbaikan secara menyeluruh. Pelayanan publik seharusnya memudahkan masyarakat, bukan justru menambah beban,” tegasnya.
Dengan demikian, ia berharap perubahan tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang datang mengurus keperluan pertanahan.
Harapan Perbaikan Pelayanan Publik
Selanjutnya, Fajran meminta BPN Sungai Penuh segera menghadirkan langkah nyata untuk memperbaiki kualitas layanan. Ia menilai petugas perlu meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam memberikan informasi yang jelas dan cepat.
Di samping itu, ia menekankan pentingnya sikap proaktif dari petugas agar masyarakat tidak merasa diabaikan saat mengurus dokumen. Ia juga berharap perubahan ini dapat menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
Hingga saat ini, DPRD masih menunggu langkah konkret dari BPN Sungai Penuh untuk menjawab berbagai kritik yang berkembang di masyarakat.
Respons Resmi Masih Dinantikan
Namun demikian, hingga berita ini dipublikasikan, pihak BPN Sungai Penuh belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik dari DPRD. Kondisi ini semakin memperkuat perhatian publik terhadap kinerja lembaga tersebut.
FAQ
1. Apa masalah utama di BPN Sungai Penuh?
Masyarakat mengeluhkan proses pelayanan yang lambat dan kurangnya kejelasan informasi.
2. Siapa yang menyampaikan kritik tersebut?
Anggota Komisi I DPRD Sungai Penuh, Fajran.
3. Apa dorongan DPRD terhadap BPN?
DPRD meminta evaluasi menyeluruh, perbaikan sistem, dan peningkatan transparansi layanan.
4. Apakah BPN sudah menanggapi?
Belum, hingga saat ini BPN Sungai Penuh belum mengeluarkan keterangan resmi.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
