SUNGAI PENUH – Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh menggelar hearing terkait rencana relokasi lapak pedagang di Pasar Tanjung Bajure. Pedagang menyampaikan keluhan soal lokasi, fasilitas, dan dampak ekonomi.
Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh menggelar hearing di Aula DPRD, Jumat (27/3/2026).
Wakil Ketua Komisi II, Indra Apdi Saputra, memimpin rapat. Wakil Ketua I DPRD, Hardizal, anggota dewan, dinas terkait, dan perwakilan pedagang ikut dalam pertemuan.
Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh menindaklanjuti pembahasan sebelumnya. Mereka membahas relokasi pedagang ikan, sayur, dan ayam di Pasar Tanjung Bajure.
Pedagang menyampaikan keluhan secara langsung. Mereka menyoroti ketidakjelasan lokasi relokasi. Mereka juga mempertanyakan kesiapan fasilitas.
Pedagang mengkhawatirkan dampak ekonomi. Mereka menilai relokasi bisa menurunkan pendapatan.
Pedagang berharap pemerintah menjaga keberlangsungan usaha mereka. Mereka meminta solusi yang tidak merugikan.
Dinas terkait menjelaskan tujuan relokasi. Pemerintah ingin menata pasar agar lebih tertib dan bersih. Selain itu, Pemerintah juga ingin meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli.
Pemerintah menyiapkan lokasi baru. Mereka merancang lokasi tersebut agar lebih layak dan representatif.
Hardizal menyoroti praktik premanisme dan pungutan liar. Ia meminta pihak terkait bertindak tegas.
“Jangan ada lagi pungli atau premanisme. Pedagang harus merasa aman,” tegasnya.
Komisi II menegaskan komitmennya mengawal relokasi. Mereka ingin proses berjalan transparan.
Komisi II menekankan pentingnya validasi data. Mereka juga meminta pemerintah dan pedagang menjaga komunikasi.
“Hearing ini menjadi wadah menyerap aspirasi. Kami ingin solusi terbaik untuk semua pihak,” ujar Indra.
DPRD Kota Sungai Penuh memastikan pengawasan terus berjalan. Mereka ingin kebijakan tepat sasaran dan berpihak pada pedagang.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
