BENGKULU – Pemerintah Provinsi Provinsi Bengkulu bersama pelaku usaha, BPS, dan Baznas mendorong arah baru pembangunan ekonomi daerah yang lebih berbasis data, transparansi, dan kolaborasi fiskal sosial. Pertemuan di Balai Raya Semarak, Senin (18/5), tidak hanya membahas koordinasi rutin, tetapi mengarah pada penguatan ekosistem ekonomi yang lebih terukur menjelang Sensus Ekonomi 2026.
Berbeda dari forum sebelumnya yang cenderung bersifat formalitas, pertemuan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk menyatukan data, kebijakan, dan kontribusi dunia usaha dalam satu sistem yang saling terhubung. Pemerintah daerah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya didorong investasi, tetapi juga ketepatan data dan distribusi manfaat ekonomi ke masyarakat.
Ekonomi Daerah Bergerak ke Arah Berbasis Data
Sekretaris Daerah Bengkulu, Herwan Antoni, mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga bagian dari arsitektur pembangunan daerah. Ia menilai pemerintah membutuhkan data usaha yang akurat agar kebijakan investasi, UMKM, dan pengembangan sektor ekonomi tidak berjalan tanpa arah.
Dalam forum tersebut, pemerintah menyoroti pentingnya integrasi data ekonomi menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data ini tidak hanya menjadi catatan statistik, tetapi akan menjadi dasar penyusunan strategi pembangunan jangka menengah daerah.
Sensus Ekonomi 2026 dan Tantangan Digitalisasi Data
Badan Pusat Statistik melalui BPS Provinsi Bengkulu menempatkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai proyek besar untuk membaca ulang struktur ekonomi daerah. Kepala BPS Bengkulu, Win Rizal, menegaskan bahwa sensus kali ini tidak hanya mendata jumlah usaha, tetapi juga menangkap transformasi ekonomi digital, ekonomi hijau, serta perubahan pola usaha UMKM.
BPS mulai menggeser metode pendataan ke arah digital melalui kuesioner daring dan kombinasi pendataan lapangan. Pendekatan ini diharapkan mempercepat akurasi data sekaligus menekan kesenjangan informasi antara pelaku usaha formal dan informal.
Namun tantangan utama tetap muncul pada tingkat partisipasi pelaku usaha. Banyak pelaku usaha kecil belum terbiasa dengan sistem pelaporan digital, sehingga pemerintah perlu memperkuat literasi data agar proses sensus berjalan optimal.
Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Sosial
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai memperluas pendekatan pembangunan melalui instrumen sosial keagamaan. Ketua Baznas Provinsi Bengkulu, Romli, menegaskan pentingnya peran zakat mal dalam memperkuat jaring pengaman sosial di tengah dinamika ekonomi.
Pemerintah mendorong dunia usaha untuk tidak hanya memandang zakat sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Dana zakat yang dikelola secara profesional dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat bawah melalui bantuan produktif, pelatihan usaha, dan dukungan modal kecil.
Pendekatan ini memperlihatkan pergeseran paradigma, di mana pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD atau investasi, tetapi juga pada partisipasi sosial ekonomi masyarakat.
Dunia Usaha Didorong Lebih Terlibat dalam Kebijakan
Pelaku usaha yang hadir dalam forum tersebut menyampaikan bahwa mereka membutuhkan kepastian regulasi dan kemudahan akses perizinan agar dapat berkontribusi lebih besar. Pemerintah merespons dengan komitmen memperbaiki komunikasi lintas sektor, terutama dalam hal investasi dan penguatan UMKM lokal.
Namun arah kebijakan yang muncul tidak hanya fokus pada kemudahan usaha, tetapi juga pada kewajiban kontribusi sosial dan keterlibatan dalam sistem data ekonomi daerah.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
Pendekatan baru yang menggabungkan data ekonomi, zakat sosial, dan partisipasi dunia usaha membawa beberapa dampak nyata bagi masyarakat:
Data ekonomi daerah menjadi lebih akurat dan mudah digunakan untuk kebijakan
UMKM mendapatkan perhatian lebih terarah berbasis kebutuhan riil
Distribusi bantuan sosial melalui Baznas menjadi lebih tepat sasaran
Pelaku usaha lebih terhubung dengan program pembangunan daerah
Pemerintah dapat merancang kebijakan berbasis bukti, bukan asumsi
Arah Baru Pembangunan Bengkulu
Forum ini memperlihatkan bahwa Bengkulu mulai bergerak dari pola pembangunan administratif menuju model ekonomi kolaboratif berbasis data dan partisipasi sosial. Ke depan, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa kuat keterhubungan antara data, kebijakan, dan kesejahteraan masyarakat.
Jika konsistensi ini terjaga, Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya menjadi agenda statistik, tetapi titik awal perubahan cara pemerintah daerah membaca dan mengelola ekonomi wilayahnya.
FAQ
1. Apa fokus utama pertemuan Pemprov Bengkulu dengan pelaku usaha?
Pertemuan membahas penguatan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong ekonomi daerah yang lebih berbasis data dan terarah.
2. Mengapa Sensus Ekonomi 2026 dianggap penting?
Sensus Ekonomi 2026 menjadi dasar pemetaan kondisi usaha di Bengkulu, termasuk UMKM, ekonomi digital, dan ekonomi hijau untuk perumusan kebijakan.
3. Bagaimana peran BPS dalam kegiatan ini?
BPS Provinsi Bengkulu menyiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui pendataan daring dan lapangan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat.
4. Apa keterkaitan Baznas dalam forum tersebut?
Baznas mendorong optimalisasi zakat mal dari pelaku usaha untuk memperkuat program sosial dan pemberdayaan masyarakat.
5. Apa manfaat langsung bagi pelaku usaha?
Pelaku usaha mendapatkan kepastian arah kebijakan, peluang kolaborasi, serta kemudahan dalam akses program pemerintah daerah.
6. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
Masyarakat diharapkan mendapat manfaat berupa penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, penguatan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
