KERINCI – Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram masih melanda 18 kecamatan Kabupaten Kerinci dan 8 kecamatan Kota Sungai Penuh. Kondisi ini memicu keluhan masyarakat karena distribusi tidak tepat sasaran dan harga jual jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Warga kesulitan mendapatkan gas subsidi yang seharusnya pemerintah sediakan untuk masyarakat miskin. Di sejumlah lokasi, pelaku usaha menjual gas bebas di toko dan supermarket, bukan melalui jalur resmi pangkalan.
Masyarakat menduga adanya praktik kecurangan dalam distribusi. Sejumlah warga melaporkan tabung LPG mengalami pengoplosan. Mereka juga menemukan tabung berisi air untuk menutupi kekurangan isi setelah pihak tertentu mengambil sebagian gas.
Harga gas LPG 3 kg terus melonjak. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 241/Kep.Gub/Set Da-PRKM 2.3/2021, pemerintah menetapkan HET sebesar Rp20 ribu per tabung. Namun, pedagang di lapangan menjualnya dengan harga Rp27 ribu hingga Rp35 ribu per tabung.
Kondisi ini menyoroti kinerja pengawasan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Komisi II, serta DPRD Provinsi Jambi belum menjalankan pengawasan secara optimal terhadap distribusi gas subsidi.
Sejumlah wilayah mencatat kondisi paling parah, antara lain Kecamatan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, serta Kecamatan Keliling Danau, Depati Tujuh, dan Kayu Aro di Kabupaten Kerinci.
Aturan menetapkan sanksi tegas bagi pangkalan dan SPBBE yang melanggar SOP, termasuk pencabutan izin usaha. Namun, pelaku usaha masih melakukan pelanggaran tanpa penindakan tegas.
Masyarakat mendesak Gubernur Jambi dan Kapolda Jambi segera bertindak. Mereka meminta aparat menindak pihak yang menyalahgunakan distribusi gas subsidi 3 kg serta menghentikan praktik kecurangan yang merugikan masyarakat.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
