KERINCI – Alokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Kerinci memicu sorotan dari kalangan petani dan aktivis. Mereka mempertanyakan pemerataan distribusi program karena menilai penentuan lokasi belum mengacu pada kebutuhan irigasi di lapangan.
Selain itu, para petani menilai pemerintah lebih banyak mengarahkan paket P3-TGAI ke wilayah Kecamatan Siulak hingga Kayu Aro. Sementara itu, sejumlah kecamatan lain yang memiliki hamparan sawah luas justru memperoleh porsi lebih sedikit.
Karena itu, mereka mendesak pemerintah dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI segera mengevaluasi penyaluran program. Mereka berharap pemerintah menyusun alokasi berdasarkan kebutuhan nyata agar anggaran negara benar-benar meningkatkan produktivitas pertanian.
Alokasi 86 Paket P3-TGAI Jadi Perhatian
Informasi yang beredar menunjukkan BWSS VI mengalokasikan 86 paket P3-TGAI untuk Kabupaten Kerinci. Setiap paket memiliki nilai anggaran sekitar Rp196 juta.
Namun, sejumlah petani menilai pola distribusi program belum mencerminkan asas pemerataan. Mereka menyebut sebagian besar paket terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Siulak hingga Kayu Aro.
Padahal, Kabupaten Kerinci juga memiliki kawasan pertanian yang luas di Kecamatan Depati Tujuh, Air Hangat Timur, Keliling Danau, Danau Kerinci Barat, Danau Kerinci, Batang Merangin, Gunung Raya, Bukit Kerman, Sitinjau Laut, hingga Tanah Cogok (Tanco). Oleh sebab itu, mereka berharap pemerintah mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah secara proporsional.
Petani Soroti Konsentrasi Paket Program
Salah seorang petani Kerinci, Ardi, mengaku heran dengan pola penyaluran program tersebut. Menurutnya, informasi yang berkembang menyebut sekitar 70 dari 86 paket P3-TGAI berada di kawasan Siulak hingga Kayu Aro.
“Di daerah Siulak sampai Kayu Aro informasinya ada sekitar 70 paket, padahal lahan pertaniannya tidak seberapa,” ujar Ardi.
Lebih lanjut, Ardi menilai pemerintah perlu memprioritaskan daerah yang benar-benar membutuhkan jaringan irigasi. Dengan langkah itu, manfaat program dapat menjangkau lebih banyak petani sekaligus mendorong peningkatan hasil panen.
Aktivis Minta BWSS VI Evaluasi Penentuan Lokasi
Aktivis Kerinci, Soni, juga menyampaikan kritik terhadap pola penentuan lokasi P3-TGAI. Menurutnya, BWSS VI perlu meninjau kembali proses penetapan penerima program agar distribusi berjalan lebih adil.
“Soal penentuan lokasi bagaimana ceritanya ini. Jika kondisinya seperti ini tidak menutup kemungkinan lokasi paket P3-TGAI di Kerinci bisa menumpuk di satu lokasi,” katanya.
Selanjutnya, Soni meminta BWSS VI turun langsung ke lapangan. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memverifikasi lokasi penerima program sekaligus mencocokkan data kelompok tani dengan kondisi sebenarnya.
“Ini sudah jadi pengalaman, seperti tahun sebelumnya. Ada sejumlah lokasi P3-TGAI menumpuk di satu kecamatan tanpa peduli asas manfaat. Bahkan data kelompok taninya tidak jelas,” tegasnya.
Petani Dorong Evaluasi Menyeluruh
Para petani berharap pemerintah segera mengevaluasi seluruh alokasi P3-TGAI di Kabupaten Kerinci. Mereka ingin pemerintah menyusun distribusi program berdasarkan luas lahan pertanian, kondisi jaringan irigasi, dan kebutuhan setiap kelompok tani.
Dengan demikian, anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah per paket mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di Kabupaten Kerinci.
Sementara itu, hingga berita ini terbit, pihak BWSS VI Sumatera belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan mengenai dugaan ketimpangan alokasi paket P3-TGAI di Kabupaten Kerinci. Media ini masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi agar pemberitaan tetap memenuhi prinsip keberimbangan.(Tim)
