MBG dan Sekolah Rakyat Disorot, Mengapa Akar Masalah Pendidikan Belum Tersentuh?

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 6 Juli 2026 - 23:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat menjadi langkah baru pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kedua program tersebut membawa harapan bagi jutaan anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, banyak pemerhati pendidikan menilai keberhasilan program itu tetap bergantung pada kualitas sistem pendidikan nasional.

Karena itu, pemerintah tidak cukup menghadirkan program baru. Pemerintah juga perlu memperjelas arah pembangunan pendidikan, memperkuat mutu pembelajaran, serta menjaga konsistensi kebijakan dalam jangka panjang. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat mencetak generasi yang unggul, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat global.

Sementara itu, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan pendidikan. Ketimpangan mutu sekolah, kualitas pembelajaran yang belum merata, serta kompetensi lulusan yang berbeda-beda menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih membutuhkan pembenahan secara menyeluruh.

Konstitusi Menjamin Hak Pendidikan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya, pemerintah memperkuat jaminan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selain itu, pemerintah terus mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah besar setiap tahun. Pemerintah juga menjalankan berbagai program, seperti sertifikasi guru, bantuan operasional sekolah, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Namun, peningkatan anggaran belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu memperbaiki efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memperkuat pengawasan.

Konsistensi Kebijakan Menjadi Tantangan

Hampir setiap pergantian pemerintahan melahirkan program pendidikan baru. Kondisi tersebut memunculkan anggapan bahwa arah pembangunan pendidikan sering berubah mengikuti kebijakan pemerintah yang sedang memimpin.

Baca Juga :  OJK Bongkar Modus Influencer BVN

Padahal, pendidikan membutuhkan perencanaan jangka panjang. Hasil pendidikan baru terlihat setelah bertahun-tahun. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjaga kesinambungan kebijakan agar setiap program saling melengkapi dan mendukung tujuan nasional.

Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang lebih stabil tanpa terus mengubah arah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan.

MBG dan Sekolah Rakyat Membutuhkan Dukungan Reformasi Pendidikan

Program MBG membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Sementara itu, Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Aprisalmen menilai kedua program tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila pemerintah turut memperkuat kualitas pembelajaran.

“Kedua program tersebut akan menghasilkan manfaat yang lebih besar apabila pemerintah juga memperkuat kualitas pembelajaran. Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi guru, memperbarui kurikulum, memperluas pemerataan mutu sekolah, serta membangun karakter peserta didik,” ujar Aprisalmen.

Ia juga menegaskan bahwa sekolah harus mampu melahirkan peserta didik yang siap menghadapi tantangan masa depan.

“Sekolah harus mendorong peserta didik berpikir kritis, memecahkan persoalan, berkolaborasi, dan menghasilkan inovasi,” tegasnya.

Ketimpangan Mutu Sekolah Masih Terjadi

Setiap tahun ajaran baru, banyak orang tua memilih sekolah yang memiliki reputasi baik. Bahkan, sebagian orang tua rela mengeluarkan biaya lebih besar agar anak memperoleh pendidikan di sekolah favorit.

Sebaliknya, menurut Aprisalmen, sejumlah sekolah lain menawarkan berbagai program promosi, seperti seragam gratis, tambahan jam belajar, hingga fasilitas pendukung lainnya untuk menarik minat calon peserta didik.

Baca Juga :  BGN: MBG Tetap Jalan Saat Ramadan dan Libur Lebaran

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan belum tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas seluruh sekolah agar masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang setara.

Guru Menjadi Kunci Kemajuan Pendidikan

Guru memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai, serta mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik.

Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penguasaan teknologi, dan penguatan metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman.

Aprisalmen menambahkan bahwa sekolah juga harus memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk terus berinovasi dalam proses belajar mengajar.

“Sekolah juga harus memberikan ruang bagi guru untuk terus berinovasi dalam proses belajar mengajar,” pungkasnya.

FAQ

Apakah MBG dapat meningkatkan kualitas pendidikan?

MBG membantu meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar peserta didik. Namun, pemerintah tetap perlu memperbaiki sistem pendidikan agar manfaatnya semakin optimal.

Mengapa Sekolah Rakyat membutuhkan reformasi pendidikan?

Sekolah Rakyat memerlukan dukungan kurikulum yang baik, guru berkualitas, serta sistem pembelajaran yang efektif agar mampu menghasilkan lulusan yang kompeten.

Mengapa konsistensi kebijakan pendidikan sangat penting?

Pendidikan membutuhkan waktu panjang untuk menunjukkan hasil. Karena itu, pemerintah perlu menjaga kesinambungan kebijakan agar setiap program memberikan dampak maksimal.

Apa prioritas utama untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia?

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas guru, memperbarui kurikulum, memperkuat pemerataan mutu sekolah, memperbaiki tata kelola pendidikan, serta mendorong inovasi dalam proses pembelajaran.(Tim)

Berita Terkait

Surplus Ayam dan Telur RI Makin Besar, Pemerintah Kejar Pasar Arab Saudi dan China untuk Dongkrak Ekspor
Babak Baru Kasus Korupsi Langkat, KPK Tetapkan Bupati Syah Afandin Tersangka, Dugaan Gratifikasi Rp3,5 Miliar Ikut Terungkap
Skandal MBG Kian Terkuak, Brigjen LMI Jadi Tersangka, Peran Kolonel BU dalam Proyek Rp1,03 Triliun Ikut Disorot
Terbongkar! 833 Pendamping PKH Rangkap Kerja, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Capai Rp7,9 Miliar
Polemik SPMB Berakhir, 14 Siswa Pondok Tinggi Akhirnya Diterima di SMA Negeri 2 Sungai Penuh
Bimbel Dharmasraya Juara Cetak Prestasi Perdana, Alumni Lolos Kedokteran USU Meski Akhirnya Pilih Kampus Beasiswa
PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 Buka Peluang PPPK Paruh Waktu Naik Status, Ini Syaratnya
Nasib Bupati Langkat Syah Afandin Ditentukan Hari Ini, KPK Dalami Dugaan Suap Proyek dan Aliran Uang
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 23:19 WIB

MBG dan Sekolah Rakyat Disorot, Mengapa Akar Masalah Pendidikan Belum Tersentuh?

Sabtu, 4 Juli 2026 - 14:00 WIB

Babak Baru Kasus Korupsi Langkat, KPK Tetapkan Bupati Syah Afandin Tersangka, Dugaan Gratifikasi Rp3,5 Miliar Ikut Terungkap

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:00 WIB

Skandal MBG Kian Terkuak, Brigjen LMI Jadi Tersangka, Peran Kolonel BU dalam Proyek Rp1,03 Triliun Ikut Disorot

Sabtu, 4 Juli 2026 - 12:00 WIB

Terbongkar! 833 Pendamping PKH Rangkap Kerja, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Capai Rp7,9 Miliar

Jumat, 3 Juli 2026 - 21:00 WIB

Polemik SPMB Berakhir, 14 Siswa Pondok Tinggi Akhirnya Diterima di SMA Negeri 2 Sungai Penuh

Berita Terbaru