JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mempercepat langkah pemulihan Bank Jambi setelah krisis yang mengguncang operasional bank daerah tersebut sejak awal tahun 2026. Di saat yang sama, Gubernur Jambi Al Haris meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh temuan dalam audit forensik agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
Menurut Al Haris, kepentingan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam penyelesaian persoalan Bank Jambi. Karena itu, pemerintah tidak hanya mendorong pemulihan layanan perbankan, tetapi juga mengawal proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, Al Haris menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada pihak mana pun. Ia menilai masyarakat Jambi menanggung dampak terbesar dari gangguan yang terjadi sehingga semua pihak harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
Audit Forensik Buka Babak Baru Penanganan Kasus
Audit forensik terkait dugaan serangan siber terhadap Bank Jambi telah rampung pada 3 Juni 2026. Hasil audit tersebut kini menjadi dasar penting untuk menelusuri akar persoalan sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.
Karena itu, Al Haris mempersilakan aparat penegak hukum menindaklanjuti hasil audit tanpa ragu.
“Siapapun pihak terkait, vendornya, silahkan saja (ditindaklanjuti ke APH). Karena yang rugi itu rakyat Jambi,” ujar Al Haris kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (18/6/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengutamakan kepentingan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Pemerintah Fokus Pulihkan Kepercayaan Nasabah
Di samping proses hukum, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pemulihan layanan perbankan. Sebab, gangguan yang berlangsung selama beberapa bulan telah menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Banyak nasabah masih menghadapi kendala saat melakukan transaksi harian. Kondisi itu mendorong manajemen Bank Jambi untuk mempercepat berbagai langkah perbaikan sistem.
Lebih lanjut, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan manajemen bank agar proses pemulihan berjalan sesuai target.
Mobile Banking Masih Menunggu Persetujuan BI
Salah satu persoalan yang hingga kini belum terselesaikan sepenuhnya yaitu layanan mobile banking. Sampai pertengahan Juni 2026, nasabah masih belum dapat menikmati layanan digital tersebut secara optimal.
Untuk mengatasi masalah itu, Bank Jambi terus berkomunikasi dengan Bank Indonesia. Manajemen berharap regulator segera memberikan izin operasional setelah bank memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan.
“Kita sedang mengajukan ke BI agar layanan mobile banking bisa dibuka sehingga dapat berjalan optimal. Tapi tentu ada persyaratan-persyaratan dari pihak BI, yang mungkin peralatan dan perlengkapan kita yang belum memadai,” ungkap Al Haris.
Menurutnya, Bank Indonesia mengutamakan aspek keamanan dan kesiapan infrastruktur sebelum mengaktifkan kembali layanan transaksi digital.
Serangan Siber Picu Kerugian Besar
Krisis Bank Jambi bermula dari serangan siber yang terjadi pada Februari 2026. Insiden tersebut mengganggu sistem teknologi informasi dan memicu kerugian finansial dalam jumlah besar.
Selain menghambat operasional bank, serangan itu juga sempat memengaruhi keamanan dana yang tersimpan dalam sistem. Situasi tersebut kemudian memicu kekhawatiran di kalangan nasabah.
Meski demikian, manajemen Bank Jambi mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Upaya tersebut berhasil mencegah dampak yang lebih luas terhadap kondisi perbankan daerah.
Gangguan Transaksi Masih Dirasakan Masyarakat
Walaupun kondisi keuangan bank mulai membaik, sejumlah layanan belum kembali berjalan normal. Nasabah masih melaporkan kendala saat menggunakan ATM maupun layanan transaksi digital.
Akibatnya, banyak aktivitas ekonomi mengalami hambatan. Pelaku usaha, pegawai, hingga masyarakat umum harus mencari alternatif lain untuk menyelesaikan berbagai transaksi keuangan.
Karena itu, masyarakat berharap Bank Jambi dapat mempercepat proses pemulihan agar aktivitas ekonomi kembali lancar.
Debitur KPR Subsidi Hadapi Kendala Pembayaran
Gangguan sistem juga memengaruhi debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Banyak nasabah mengalami kesulitan ketika ingin membayar angsuran bulanan melalui layanan perbankan yang biasa mereka gunakan.
Di sisi lain, para debitur tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Oleh sebab itu, mereka berharap bank segera menghadirkan solusi yang lebih praktis selama proses pemulihan berlangsung.
Pemulihan dan Penegakan Hukum Harus Berjalan Bersamaan
Saat ini, Bank Jambi menghadapi dua pekerjaan besar sekaligus. Pertama, manajemen harus mempercepat normalisasi layanan agar kebutuhan nasabah kembali terpenuhi. Kedua, aparat penegak hukum perlu menindaklanjuti hasil audit forensik secara transparan dan profesional.
Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah berharap kepercayaan masyarakat terhadap Bank Jambi dapat pulih secara bertahap sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
FAQ
Apa yang disampaikan Al Haris terkait hasil audit forensik Bank Jambi?
Al Haris mendukung penyerahan hasil audit forensik kepada aparat penegak hukum dan meminta penanganan dilakukan tanpa tebang pilih.
Kapan audit forensik Bank Jambi selesai?
Audit forensik selesai pada 3 Juni 2026.
Mengapa layanan mobile banking Bank Jambi belum aktif?
Bank Jambi masih melengkapi berbagai persyaratan teknis dan infrastruktur yang diminta Bank Indonesia.
Kapan serangan siber terhadap Bank Jambi terjadi?
Serangan siber terjadi pada Februari 2026 dan memicu gangguan operasional serta kerugian finansial.
Siapa yang terdampak akibat gangguan layanan Bank Jambi?
Nasabah umum, pelaku usaha, serta debitur KPR subsidi merasakan dampak paling besar akibat gangguan transaksi yang berkepanjangan.
Apa harapan pemerintah terhadap Bank Jambi?
Pemerintah berharap Bank Jambi segera memulihkan layanan sekaligus mendukung proses hukum agar kepercayaan masyarakat kembali meningkat.(Tim)
