JAKARTA – Pemerintah bersiap mengoperasikan PT Danantara Sumber daya Indonesia (PT DSI) pada 1 Juni 2026 sebagai BUMN baru yang menangani ekspor komoditas strategis nasional. Namun, rencana ini langsung memicu sorotan dari DPR RI yang meminta pemerintah memastikan perusahaan tersebut tidak justru memperlambat arus perdagangan luar negeri.
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menilai pemerintah perlu menempatkan PT DSI sebagai alat penyederhanaan tata kelola ekspor, bukan sumber birokrasi baru. Ia menegaskan, setiap kebijakan yang menyangkut komoditas ekspor harus memberi kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha.
Firnando juga menyoroti risiko munculnya lapisan administrasi tambahan yang dapat mengganggu ritme ekspor nasional. Ia meminta pemerintah memastikan seluruh proses tetap efisien sejak awal implementasi PT DSI.
DPR Minta PT DSI Permudah Ekspor, Bukan Perumit Proses
Firnando menegaskan arah kebijakan BUMN baru ini harus jelas sejak awal. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menciptakan mekanisme baru yang justru memperlambat aktivitas ekspor.
“Implementasi PT DSI harus mampu menyederhanakan proses bisnis dan tidak justru menimbulkan lapisan birokrasi baru yang dapat menghambat kelancaran kegiatan ekspor maupun menambah beban administratif bagi pelaku usaha,” kata Firnando dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar dari komoditas ekspor utama. Karena itu, pemerintah perlu mengelola rantai ekspor secara terintegrasi agar negara memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi.
“Potensi ekonomi yang besar dari ketiga komoditas tersebut perlu dikelola secara lebih terintegrasi agar memberikan nilai tambah yang optimal bagi negara,” sambungnya.
Tiga Komoditas Strategis Jadi Fokus Awal PT DSI
Pada tahap awal operasional, PT DSI akan menangani tiga komoditas utama, yaitu batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy. Ketiganya masuk kelompok komoditas dengan kontribusi besar terhadap devisa negara.
Pemerintah menargetkan PT DSI mampu memperkuat kontrol negara atas rantai ekspor sekaligus meningkatkan transparansi transaksi. Skema ini juga diharapkan membantu stabilisasi pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
Namun, DPR meminta pemerintah tidak hanya fokus pada kontrol, tetapi juga memastikan proses ekspor tetap cepat dan kompetitif di pasar global.
Sorotan DPR: Pengawasan Ketat dan Pencegahan Ekspor Ilegal
Firnando juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam operasional PT DSI. Ia menilai sistem baru ini harus menutup ruang praktik ekspor ilegal maupun manipulasi data perdagangan.
Ia menegaskan pemerintah harus menjalankan penegakan hukum secara konsisten di lapangan. Menurutnya, tanpa pengawasan kuat, tujuan pembentukan BUMN ini berpotensi tidak tercapai.
“Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan di lapangan sehingga tidak ada ruang bagi praktik ekspor ilegal maupun aktivitas yang berada di luar mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Firnando.
Ia juga menekankan perlunya penerapan sanksi tegas bagi pelanggar aturan.
“Seluruh instrumen sanksi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan harus diterapkan secara proporsional untuk memberikan efek jera, menjaga kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha yang mematuhi aturan,” jelasnya.
Kekhawatiran Birokrasi Baru dan Efisiensi Ekspor
Sejumlah pelaku industri menilai kebijakan sentralisasi ekspor berpotensi menambah lapisan proses administrasi jika pemerintah tidak merancang sistem secara efisien sejak awal. DPR pun menekankan pentingnya digitalisasi dan integrasi data untuk menghindari keterlambatan pengiriman barang ke pasar internasional.
Dalam konteks persaingan global, waktu pengiriman menjadi faktor penting. Negara pesaing seperti Brasil dan Malaysia terus mempercepat layanan ekspor untuk menjaga daya saing komoditas mereka.
Komitmen Transparansi dari Danantara
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan PT DSI akan menjalankan operasional dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang kuat. Ia menyebut perusahaan akan membuka akses pelaporan ekspor secara bertahap selama masa transisi.
Pemerintah juga menyiapkan sistem pelaporan digital untuk memantau aktivitas ekspor secara real time. Langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan sekaligus mengurangi potensi kebocoran data perdagangan.
DPR Siap Awasi Implementasi PT DSI
Komisi VI DPR RI menyatakan komitmen untuk mengawal implementasi PT DSI secara ketat. Pengawasan itu mencakup efektivitas tata kelola, kontribusi terhadap pendapatan negara, serta implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
DPR menilai kebijakan penempatan devisa pada perbankan BUMN perlu berjalan konsisten agar memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.
FAQ
1. Apa itu PT DSI?
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) merupakan BUMN baru yang menangani ekspor komoditas strategis Indonesia.
2. Komoditas apa saja yang dikelola PT DSI?
Tahap awal meliputi batu bara, CPO, dan ferro alloy.
3. Kapan PT DSI mulai beroperasi?
PT DSI dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.
4. Apa kekhawatiran DPR terhadap PT DSI?
DPR khawatir PT DSI menambah birokrasi dan memperlambat proses ekspor jika tidak dikelola secara efisien.
5. Apa tujuan utama pembentukan PT DSI?
Pemerintah ingin memperkuat tata kelola ekspor, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan pendapatan negara dari SDA.
