JAKARTA – Pemerintah memastikan peserta Program Magang Nasional 2026 tetap menerima uang saku penuh dari negara. Kementerian Ketenagakerjaan belum membebankan perusahaan mitra untuk ikut menanggung biaya tersebut, meski pembahasan skema pembagian kontribusi masih terus berjalan.
Kepastian itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (26/5/2026). Pemerintah juga menargetkan pelaksanaan tahap pertama program magang dimulai pada Juli 2026 dengan kuota awal 50 ribu peserta.
Program ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperluas peluang kerja dan pengalaman industri bagi lulusan baru perguruan tinggi. Selain menambah kuota hingga 150 ribu peserta, pemerintah juga mulai memperkuat sistem pendampingan dan evaluasi selama proses magang berlangsung.
Pemerintah Bayar Penuh Uang Saku Peserta
Yassierli menegaskan pemerintah masih menanggung penuh uang saku peserta Magang Nasional 2026. Hingga saat ini, perusahaan mitra belum ikut membagi beban pembayaran.
“Iya, belum ada sharing (dengan perusahaan mitra Magang Nasional). Uang sakunya sama sebesar upah minimum dari masing-masing lokasi tempat magang. Jadi ada upah minimum kota/kabupaten (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP),” kata Yassierli.
Artinya, besaran uang saku yang diterima peserta akan mengikuti standar upah minimum di daerah tempat mereka menjalani program magang. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu lulusan baru yang sedang mencari pengalaman kerja tanpa harus terbebani biaya hidup selama mengikuti program.
Selain itu, pemerintah berharap skema pembiayaan penuh dari negara mampu menarik lebih banyak perusahaan untuk membuka peluang magang bagi generasi muda.
Kuota Magang Nasional Naik Jadi 150 Ribu Peserta
Di sisi lain, Yassierli mengungkapkan pemerintah telah mengantongi persetujuan anggaran dan kuota peserta dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Keuangan.
Pemerintah menetapkan kuota Program Magang Nasional 2026 sebanyak 150 ribu peserta. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding pelaksanaan sebelumnya.
Kementerian Ketenagakerjaan menilai peningkatan kuota itu penting untuk menjawab tingginya kebutuhan pengalaman kerja bagi lulusan baru. Banyak fresh graduate masih kesulitan memasuki dunia kerja karena minim pengalaman industri.
Karena itu, pemerintah ingin menjadikan program magang sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan perusahaan.
Pemerintah Siapkan Skema Baru dengan Perusahaan Mitra
Meski pemerintah masih membayar penuh uang saku peserta, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengkaji kemungkinan pembagian kontribusi dengan perusahaan mitra.
Yassierli mengatakan pemerintah ingin meningkatkan keterlibatan perusahaan, bukan hanya menyediakan tempat magang, tetapi juga memperkuat kualitas pembinaan peserta.
“Tapi kita ingin keterlibatan dari perusahaan nanti lebih intens dan nanti mekanisme mentorship, mekanisme evaluasinya akan kita buat lebih dalam,” ujar Yassierli.
Pemerintah juga mempertimbangkan kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan sertifikat kompetensi setelah peserta menyelesaikan program magang.
Menurut Yassierli, keterlibatan aktif perusahaan akan membuat program magang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Peserta pun tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga kompetensi yang diakui dunia usaha.
Sebelumnya, pada akhir April 2026, Yassierli sempat menyampaikan rencana pembagian peran pembayaran uang saku antara pemerintah dan perusahaan mitra.
“Komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya, dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya,” katanya.
Tahap Pertama Dimulai Juli 2026
Kementerian Ketenagakerjaan kini mulai menyusun rangkaian kegiatan dan timeline pelaksanaan Program Magang Nasional 2026. Pemerintah memprioritaskan lulusan baru perguruan tinggi sebagai sasaran utama program tahap pertama.
Yassierli menargetkan pelaksanaan batch pertama angkatan kedua Magang Nasional dimulai pada Juli 2026 dengan kuota awal 50 ribu peserta.
“Dan insya Allah, Juli kita bisa jalan ya, untuk batch pertama angkatan kedua kita (Magang Nasional) 2026 dengan target 50 ribu orang. Semoga ini menjadi satu kabar baik buat para fresh graduate lulusan satu tahun terakhir,” ujar Yassierli.
Pemerintah berharap program tersebut mampu membantu lulusan baru memperoleh pengalaman praktis sebelum memasuki dunia kerja secara penuh.
Selain meningkatkan keterampilan teknis, peserta juga akan mendapatkan pengalaman kerja langsung di lingkungan industri sehingga lebih siap menghadapi persaingan pasar kerja.
Fokus Tekan Pengangguran Lulusan Baru
Program Magang Nasional 2026 menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka pengangguran usia muda. Banyak lulusan perguruan tinggi masih menghadapi tantangan besar ketika mencari pekerjaan pertama karena perusahaan sering meminta pengalaman kerja.
Melalui program ini, pemerintah ingin mempercepat proses adaptasi lulusan baru dengan kebutuhan industri. Di saat bersamaan, perusahaan juga bisa menjaring calon tenaga kerja potensial sejak awal.
Jika skema mentorship dan evaluasi berjalan maksimal, program magang nasional berpotensi menjadi jalur rekrutmen baru bagi perusahaan di berbagai sektor.
FAQ
Apakah uang saku peserta masih dibayar pemerintah?
Ya. Pemerintah masih menanggung penuh uang saku peserta Program Magang Nasional 2026.
Berapa besaran uang saku peserta?
Besaran uang saku mengikuti UMK atau UMP di lokasi tempat peserta menjalani magang.
Apakah perusahaan sudah ikut membayar uang saku?
Belum. Pemerintah masih mengkaji skema pembagian kontribusi dengan perusahaan mitra.
Kapan Program Magang Nasional 2026 dimulai?
Tahap pertama ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2026.
Berapa kuota peserta tahun 2026?
Pemerintah menetapkan kuota sebanyak 150 ribu peserta.
Siapa prioritas peserta program?
Pemerintah memprioritaskan fresh graduate atau lulusan baru perguruan tinggi, terutama lulusan satu tahun terakhir.
Penulis : Mosa
Editor : Ichwan Diaspora
