TPP Mandek 3 Bulan, Ribuan ASN Kerinci Menanti Kepastian

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 17 April 2026 - 22:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

KERINCI – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan terakhir. Kondisi ini memicu keresahan di kalangan pegawai yang menggantungkan penghasilan tambahan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Sejumlah ASN meminta pemerintah daerah segera memberi kepastian pembayaran. Mereka menilai keterlambatan ini berpotensi mengulang masalah serupa yang pernah terjadi sebelumnya, termasuk keterlambatan rapel kenaikan pangkat.

“Kami butuh kepastian. Jangan sampai pola lama terulang tanpa penjelasan,” kata salah satu ASN.

Di internal pemerintahan, muncul isu terkait penyebab keterlambatan. Sejumlah sumber menyebut beberapa dinas mengajukan skema tunjangan baru ke Kementerian Keuangan RI. Namun, pemerintah pusat menolak usulan tersebut karena tidak sesuai regulasi dan tidak sejalan dengan kemampuan keuangan daerah. Penolakan itu disebut ikut menghambat proses pencairan TPP yang sebelumnya berjalan.

Baca Juga :  Purbaya Ubah Arah LPDP, 80 Persen Beasiswa Mulai 2026 Fokus Cetak Talenta STEM untuk Industri Strategis

Hingga pertengahan April 2026, lebih dari 3.000 ASN di Kerinci belum menerima TPP satu kuartal penuh. Kondisi ini membuat tekanan di lingkungan birokrasi semakin meningkat.

Aktivis Kerinci, Edward P, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas. Ia menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga kesejahteraan keluarga ASN.

Baca Juga :  Restitusi Pajak Rp360 T Bikin Waswas, Menkeu Purbaya Curiga Ada Kebocoran

“Ini menyangkut hidup ribuan keluarga ASN,” kata Edward kepada wartawan

Ia juga meminta Bupati Kerinci Monadi dan Wakil Bupati Murison segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, lambannya penyelesaian bisa mengganggu stabilitas kerja aparatur dan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Sekretariat Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan pembayaran TPP tersebut.

Situasi ini memicu kekhawatiran luas di kalangan ASN. Mereka berharap pemerintah daerah segera memastikan jadwal pembayaran agar persoalan tidak berlarut dan tidak mengganggu kinerja birokrasi.

Penulis : Idp

Editor : Ichwan Diaspora

Berita Terkait

Mahyeldi Bidik Ekonomi Sumbar 7,3 Persen, Gerbang Barat Indonesia Jadi Andalan
Mahyeldi Ungkap Kekuatan Besar Sumatera di IMT-GT, Targetnya Bukan Sekadar Kerja Sama
Ekspor Kopi Robusta Bengkulu ke Italia Tembus 19,2 Ton, Pasar Eropa Mulai Terbuka
Jambore PKK Sumbar 2026 Jadi Panggung Dharmasraya, Leli Arni Bawa Pesan Kuat soal Kader dan UMKM
Dari Stan AOE 2026, Yulian Efi Pacu Produk Solok Selatan Buru Pasar Nasional
SIMPEDA Nasional 2026 Guncang Bengkulu, Ungu Bikin Malam Puncak Makin Spektakuler
Mian Buka Suara soal Masa Depan BPD: Bank Bengkulu Diminta Tancap Gas Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Bingung Urus OSS-RBA? BESAN ALIA DPMPTSP Dharmasraya Siap Bantu Pelaku Usaha
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 16:37 WIB

Mahyeldi Bidik Ekonomi Sumbar 7,3 Persen, Gerbang Barat Indonesia Jadi Andalan

Jumat, 11 September 2026 - 20:59 WIB

Mahyeldi Ungkap Kekuatan Besar Sumatera di IMT-GT, Targetnya Bukan Sekadar Kerja Sama

Selasa, 8 September 2026 - 08:00 WIB

Ekspor Kopi Robusta Bengkulu ke Italia Tembus 19,2 Ton, Pasar Eropa Mulai Terbuka

Rabu, 2 September 2026 - 16:09 WIB

Jambore PKK Sumbar 2026 Jadi Panggung Dharmasraya, Leli Arni Bawa Pesan Kuat soal Kader dan UMKM

Jumat, 28 Agustus 2026 - 16:14 WIB

Dari Stan AOE 2026, Yulian Efi Pacu Produk Solok Selatan Buru Pasar Nasional

Berita Terbaru

Pendidikan

Toni Indrayadi Jadi Profesor, KBRC: Semoga Makin Berdedikasi

Selasa, 15 Sep 2026 - 09:54 WIB